Musyafak, STAF DI BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA SEMARANG

Banjir yang kerap melanda Ibu Kota saban musim hujan terus berulang. Sejarah mencatat, sejak masih berada di bawah ketiak penjajah dengan nama Batavia, banjir telah menjadi masalah utama Ibu Kota. Tahun 1621, 1654, 1873, dan 1918 adalah tahun-tahun yang buruk dalam rekaman sejarah banjir besar di Batavia. Berlanjut pada dekade belakangan ini, banjir besar yang melanda Jakarta terjadi pada 1979, 1996, 1999, 2002, dan 2007. Kondisi itu disusul dengan banjir-banjir yang setiap tahun nyaris melumpuhkan Ibu Kota hingga saat ini. Maklum jika Adhi Kusumaputra (2010) mengatakan bahwa upaya penanganan banjir di Ibu Kota umurnya nyaris setua dengan usia Jakarta sendiri.

Sejak pemerintahan Belanda, banjir di Ibu Kota diurus secara serius. Pada 1850-an, pemerintah kolonial membentuk Burgelijke Openbare Werken sebagai badan khusus untuk mengurusi banjir di Jakarta. Setelah banjir besar pada 1918, upaya penanganan banjir Jakarta tampak mulai direncanakan secara komprehensif. Kanal Banjir Barat (KBB) yang dibangun pada 1922 adalah artefak hidup hasil kerja Tim Penyusun Rencana Pencegahan Banjir yang dikepalai oleh Profesor Dr Herman van Breen.

Namun KBB tak mampu meredam banjir dalam jangka waktu lama. Ketika alih fungsi lahan resapan menjadi permukiman kian meluas, KBB tak mampu menampung luapan air di Ibu Kota. Di titik itu juga, ketika banyak situ (danau) mati dan ditumbuhi permukiman anyar, kekuasaan Kali Ciliwung pun pudar. Nasib Ciliwung tak seindah Sungai Nil di Mesir ataupun Sungai Tigris di Bagdad yang dibanggakan penduduknya.

Problem banjir di Jakarta lantas menjadi warisan setiap rezim. Tak hanya Gubernur DKI Jakarta, bahkan Presiden Republik Indonesia turut mengambil peran penting dalam penanggulangan banjir di Ibu Kota. Pada 1965, Sukarno membentuk Komando Proyek Pencegahan Banjir yang populer dengan sebutan Kopro Banjir. Waduk Pluit, Waduk Setiabudi, Waduk Tomang, dan Waduk Grogol, berikut sejumlah polder di Jakarta, adalah buah karya Kopro Banjir. Nahasnya, sebagian waduk dan polder tersebut kini telah lenyap.

Pada 1973, Soeharto mencanangkan proyek perluasan KBB, tapi batal direalisasi. Sebagai gantinya, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah membangun Sistem Drainase Cengkareng sebagai jaringan pengendali banjir yang selesai dikerjakan satu dekade sesudahnya.

Namun upaya-upaya tersebut seolah tak berdaya mencegah banjir yang sudah langganan melanda Ibu Kota. Termasuk pembangunan megaproyek Kanal Banjir Timur (KBT), yang didanai secara berjangka pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, hanyalah memperkecil risiko terjadinya banjir belaka.

Jokowi sebagai presiden “ahli waris mutakhir” problem banjir di Ibu Kota tentu perlu belajar banyak dari sejarah pencegahan banjir sejak zaman Batavia itu. Proyek penanggulangan banjir di Jakarta bisa dikatakan sebagai masterplan panjang sejak zaman kolonial yang perlu dievaluasi dan diperbarui secara berkelanjutan.

Rasanya bukan hanya warga Jakarta yang ingin segera membuktikan janji Jokowi sesaat sebelum naik takhta menjadi RI-1, bahwa persoalan banjir akan lebih mudah diatasi jika dia menjadi presiden. *