PERINGATAN 60 tahun Konferensi Asia-Afrika sepatutnya diselenggarakan bukan sekadar buat mengenang peristiwa masa silam. Hajatan internasional pertama oleh pemerintah Joko Widodo ini juga perlu fokus membahas solusi dua persoalan: ancaman terorisme global dan konflik regional yang banyak melibatkan negara pesertanya.

Enam puluh tahun silam, peserta konferensi merupakan pemimpin negeri yang rata-rata baru bebas dari penjajahan. Perang belum lama selesai, lalu dunia seperti dibelah dalam peta geopolitik "Blok Barat" dan "Blok Timur". Perang Dingin berkecamuk sehingga membuat hubungan diplomatik internasional panas. Presiden Sukarno dan sejumlah pemimpin negara lain menggagas kekuatan baru: "Non-Blok". Merekalah yang berkumpul di Bandung pada 18-24 April 1955.

Kini, apa yang bisa diharapkan dari pertemuan generasi baru pemimpin negara-negara Asia-Afrika ketika konstelasi global tak lagi jelas? Perang Dingin Blok Barat versus Blok Timur tak ada lagi. Namun konflik regional, justru di antara sesama negara Asia-Afrika, makin meningkat. Cina, salah satu dedengkot pertemuan 60 tahun silam, sekarang terlibat perseteruan sengit dengan tetangga-tetangganya berebut wilayah di Laut Cina Selatan. Cina bersengketa dengan negara peserta Konferensi, yakni Filipina dan Vietnam.

Suriah dan Yaman, juga peserta Konferensi 1955, kini dilanda perang saudara yang melibatkan negara lain. Arab Saudi bahkan berkolaborasi dengan Israel menggempur wilayah Yaman. Peta geopolitik dunia tak lagi bipolar seperti dulu. Di sinilah tantangan Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi 2015. Apalagi konflik-konflik itu juga bersisian dengan persoalan lain: ancaman terorisme global.

Kementerian Luar Negeri telah menyiapkan tiga naskah untuk Konferensi yang sedikit-banyak memperhatikan persoalan-persoalan itu. Naskah pertama bertajuk "Bandung Message 2015: Strengthening South-South Cooperation to Promote World Peace and Prosperity". Tuan rumah menawarkan konsep untuk mendorong kerja sama di bidang ketahanan pangan, energi, dan sumber daya alam. Di dalamnya ada gagasan kerja sama di sektor kelautan.

Dokumen lainnya adalah "Reinvigorating the New Asian-African Strategic Partnership". Naskah ini juga menekankan upaya memperkuat kerja sama ekonomi dan pembangunan antarkawasan. Dalam dokumen ini juga disinggung upaya kerja sama politik untuk mengatasi bahaya terorisme, juga kesepakatan untuk memperkuat upaya pencapaian perdamaian dan keamanan internasional.

Pada urusan terakhir itu pula Indonesia menilai perlu membuat naskah khusus untuk mendukung Palestina. Naskah "Declaration on Palestine" mengingatkan bahwa Palestina merupakan satu-satunya wilayah yang belum merdeka sejak Konferensi 60 tahun silam.

Pemimpin negara peserta Konferensi perlu mengambil kesepakatan yang lebih tegas, terutama menghadapi persoalan Cina dan tetangga-tetangganya, Suriah, Yaman, juga Palestina. "Semangat Bandung" perlu digelorakan dengan lebih nyata.

Tanpa itu, peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika tak lebih dari sekadar seremonial: ketika para pemimpin bergantian pidato, bersalam-salaman, lalu berfoto bersama.