Rencana pemerintah membubarkan PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) sudah tepat. Bertahun-tahun Petral menjadi sarang mafia minyak dan gas bumi. Banyak pihak menikmati keuntungan pengadaan impor bahan bakar minyak oleh Pertamina. Akibatnya, terjadi pemborosan.

Mafia migas sulit dipisahkan dari Petral. Sebab, dalam setiap transaksi minyak yang terjadi di Petral selalu ada peluang permainan. Apalagi, selama bertahun-tahun, kewenangan tender pengadaan minyak mentah dan bahan bakar minyak untuk Pertamina ada di tangan Petral.

Gelagat adanya penyimpangan di anak perusahaan Pertamina yang berbasis di Singapura ini sudah terendus sejak 2012. Kala itu, Menteri BUMN Dahlan Iskan mendengar tuduhan praktek bagi-bagi komisi per barel untuk orang-orang tertentu. Sayangnya, tak ada kelanjutan penanganan masalah ini.

Barulah pada pemerintahan Joko Widodo, muncul komitmen untuk memberantas mafia migas yang sudah kronis itu. Salah satunya, ya, dengan membubarkan Petral. Maka, untuk menangani kasus ini, dibentuklah Satuan Tugas Anti-Mafia Migas, yang diketuai Faisal Basri.

Atas rekomendasi Satgas, kewenangan Petral dilimpahkan kepada Integrated Supply Chain (ISC), unit usaha Pertamina. Meski sedikit terlambat, upaya ini layak didukung. Apalagi pengalihan tersebut membuat Pertamina bisa berhemat US$ 20 juta (sekitar Rp 258 miliar).

Rencana pembubaran ini tentu menimbulkan pro dan kontra. Meski begitu, pemerintah tak perlu ragu untuk meneruskan rencana tersebut. Terlebih tugas Petral kini sudah sepenuhnya bisa ditangani ISC. Respons positif datang dari mitra usaha karena mereka bisa langsung berbisnis dengan Pertamina.

Sebelumnya, berdasarkan keputusan direksi Petral, hanya NOC (national oil company) yang bisa ikut tender. Peraturan ini memberi kesan mata rantai pengadaan minyak menjadi pendek. Padahal justru sebaliknya. Apalagi NOC tak selalu memasok minyak sendiri, tapi juga dari pihak lain.

Di sinilah para mafia minyak bermain. Akibatnya, mata rantai perdagangan makin panjang. Namun tipu muslihat ini akhirnya terbongkar setelah Satgas menemukan kejanggalan pada satu perusahaan dalam daftar mitra usaha Petral, Maldives NOC Ltd.

Tanpa sumber minyak, Maldives bisa menang tender. Begitu pula dengan PTT (NOC Thailand), yang ternyata digunakan sebagai tumpangan saja dalam pengadaan minyak mentah Azeri dari Azerbaijan. Manipulasi pengadaan minyak melalui perusahaan pemerintah asing inilah dosa besar Petral.

Praktek kotor ini tentu saja membuat lembaran dolar mengalir deras ke kantong para petinggi Petral. Satgas menemukan bahwa gaji para bos Petral sungguh tidak masuk akal. Gaji direktur utamanya mencapai US$ 44 ribu (sekitar Rp 567 juta) per bulan. Angka ini jauh di atas gaji Direktur Utama Pertamina, yang Rp 200 juta per bulan.

Cara paling aman untuk mengubur mafia migas adalah Pertamina menangani ekspor dan impor minyak mentah sendiri. Dengan begitu, jika mendapat diskon, ini dinikmati oleh negara, bukan broker.