Foto itu seperti sebuah lukisan surrealis yang setengah seram setengah lucu: di sana tampak sebuah kota, tapi tanpa trotoar dan bulevar. Yang mempertautkannya adalah air coklat yang menggenang tinggi di sela-sela gedung-gedung megah, seakan-akan ruang telah disihir jadi cair, sementara ribuan penghuni berderet menadahkan tangan kepada kekuatan yang entah di mana

Tapi ini Jakarta. Tak ada ibukota lain di dunia yang seperti ini. Ini kota modern dengan bangunan yang disebut "World Trade Center", sebuah gedung pasar modal yang sibuk, ratusan bank yang aktif, ruang-ruang belanja luas dengan etalase Hugo Boss, Prada, Gucci, Bvulgari, Bang & Olufsen, dan Cartier, tempat parkir dengan mobil BMW, Jaguar dan Ferrari, sejumlah hotel bintang lima dan restoran yang menyajikan santapan dari pelbagai penjuru dunia, juga apartemen menjulang dengan jaringan internet, beberapa sekolah tinggi yang masyhur, serangkaian studio televisi yang mentereng dan gedung pemerintahan pusat yang gagah, termasuk Istana Presiden dan kantor kabinet

Ini juga Jakarta yang lumpuh karena banjir.

Foto itu seperti sebuah lukisan surrealis. Foto itu tentang sebuah anomali, yang membuat kita bertanya, bagaimana semua indikator kekuatan ekonomi dan kemajuan teknologi itu bisa ada, sementara dengan cepat air bah mampu mengubah ibukota Republik Indonesia jadi sebuah dusun abad ke-17 yang rapuh?

Tak mudah menjawabnya. Kini orang mengatakan kota ini masih butuh 500 taman. Kini dikemukakan kian sedikitnya tanah buat resapan air. Kini tambah terungkap bagaimana izin mendirikan gedung - termasuk mall yang seperti tak henti-hentinya dibangun - diberikan kotapraja tanpa memperhatikan lingkungan dan kepentingan umum. Kini orang tahu betapa terlambatnya proses membuat sebatang kanal untuk mengalirkan arus air ke tempat yang aman.

Tapi apa sebenarnya mekanisme dan kekuatan yang gagal menyiapkan semua itu?

Dalam wacana yang kita kenal, itu disebut "Negara". Tapi di sini mungkin kita terdiam sejenak. Setelah beberapa kali krisis terjadi, jangan-jangan semacam pola telah terbentuk di Indonesia: "Negara hilang, Banjir Terbilang".

Jangan-janganTapi saya kira tak sepenuhnya demikian. Banjir berulang kali terjadi, tapi Negara tak pernah benar-benar "hilang". Ia berubah. Ia jadi semacam makhluk takhayul yang mengatakan, "aku tak terlihat, tapi bisa kadang-kadang muncul di depanmu".

Negara tak terlihat, sebab konon dalam keadaan itu dialah yang mengatur peri kehidupan bersama dengan birokrasi yang impersonal: petugas di dalam gedung pemerintah dan di balik meja itu bukan wajah seseorang. Ia perpanjangan dari sesuatu yang universal, seperti dibayangkan Hegel. Dengan itulah wibawa dan kekuasaan tumbuh.

Tapi dalam pengalaman sehari-hari kita, itu hanya sekilas penampakan. Di momen berikutnya, ketika anda masuk ke gedung itu dan duduk menghadap sebuah meja, "Negara" pun jadi kasat mata. Ia tampak dalam sosok seorang pejabat, yang ternyata telah mengubah sesuatu yang impersonal jadi sesuatu yang personal. Ia menerima sogok - tanda bahwa kekuasaan di gedung itu telah jadi milik pribadi. Dengan itu, ia bisa mengapuskan rencana pembangunan sebuah taman dan menjadikannya sebuah mall terbesar di Indonesia. Tapi ingat: dalam kehadirannya yang personal, ia mengapit lambang "Negara". Anda lihat: ia mengenakan baju seragam dan ia memegang stempel.

Tidak, kita tak berada dalam keadaan Negara macet atau lapuk. Hanya korupsi telah membuat "Negara" jadi mahluk yang ambigu, mahluk takhayul dengan kekuatan yang tetap dahsyat.

Mungkin itu sebabnya orang waswas dan bingung, terkadang jera berurusan dengan "Negara". Saya pernah dengar seorang menteri perekonomian yang serius dan jujur mengeluhkan sifat ambigu birokrasi yang dibawahkannya: "Saya tak tahu, orang di kantor ini bekerja buat kepentingan umum atau kantong sendiri". Lalu dengan senyum pahit ia mengatakan, "Mungkin lebih baik masyarakat bekerja tanpa aparat Negara".

Tapi tanpa "Negara" bisakah orang ramai membangun 500 taman, menggusur bangunan besar - termasuk milik pemerintah - yang merusak tanah resapan, dan mengatur sendiri alokasi ruang yang terbatas? Bisakah kita mengandalkan apa yang disebut sebagai "pasar", yang menurut buku teks ekonomi Samuelson dan Nordhaus, melahirkan "mukjizat di sekeliling kita sepanjang waktu"?

Saya tak tahu. Yang saya tahu "mukjizat" itu di Jakarta selama ini hanya ditandai oleh etalase Hugo Boss, Prada, Gucci, Bvulgari, Bang & Olufsen, dan Cartier, tempat parkir dengan mobil BMW, Jaguar, Ferrari, dan seterusnya -- lambang-lambang kekuatan yang ternyata juga tak berdaya, bahkan seakan-akan tak peduli, bila kota dihantam banjir.

Agaknya "tangan yang tak terlihat" yang berkerja dalam mekanisme "pasar" itu juga semacam makhluk takhayul, meskipun dengan sosok yang berbeda: sebuah kekuatan yang entah di mana asal dan pusatnya, yang konon bisa mendisiplinkan "pasar", yang bisa menegakkan tatanan sosial tanpa arahan dari atas, dan juga mengandung daya menyeleksi mana yang layak dan tak layak dalam persaingan. Tapi ia bukannya 100% mahluk halus. "Tangan yang tak terlihat" itu ternyata acapkali tampil melalui medium: mereka yang punya hasrat untuk membangun mall tapi tak punya hasrat untuk menyiapkan lingkungan yang tahan banjir.

"Pasar", seperti halnya "Negara", adalah wacana, dan tiap wacana hadir lewat pergulatan politik untuk membuatnya sah dan efektif. Dengan kata lain, "tangan yang tak terlihat" hanya bisa ada karena bergandeng tangan (atau sebaliknya saling jotos) dengan tangan yang terlihat - tangan yang menyogok, tangan yang pelit, juga tangan dengan tinju yang marah karena berhari-hari rumah tenggelam, harta punah, sanak saudara mati.

Jakarta yang banjir adalah sebuah anomali. Jakarta yang banjir juga sebuah antagonisme.

Goenawan Mohamad