Murni Hukum atau Kriminalisasi?

Penulis

Senin, 4 Mei 2015 19:37 WIB

Joko Riyanto, Pemerhati Hukum

Novel Baswedan (NB), penyidik senior di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditangkap dan ditahan Bareskrim Polri terkait dengan kasus penganiayaan yang diduga pernah dilakukan NB ketika berpangkat iptu dan bertugas sebagai Kasat Reskrim Polres Bengkulu pada 2004, telah menyedot perhatian publik. NB akhirnya dibebaskan setelah Kapolri Jenderal Badrodin Haiti bertemu dengan pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki. Meski demikian, kasus NB akan tetap diproses hingga ke pengadilan.

Apakah kasus NB murni proses hukum atau kriminalisasi? Jika kita telisik secara saksama, kasus NB penuh kejanggalan. Pada saat penganiayaan pencuri sarang burung walet, NB tidak ada di Pantai Panjang. Ia cuma dilapori anak buahnya. Bahkan Presiden SBY saat itu meminta polisi tidak meneruskan pengusutan kasus tersebut karena diduga ada unsur rekayasa. Kini kepolisian menggebu-gebu mengusut kasus NB dengan alasan ada laporan masyarakat dan akan kedaluwarsa pada 2016.

Hukum acara kasus NB juga menimbulkan kontroversi dan melanggar prosedur hukum. Gelar perkara sebelum NB ditahan tidak dilakukan Polri. Sebab, Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 45 Ayat (2) menegaskan bahwa manajemen penyidikan tindak pidana mengharuskan mekanisme gelar perkara terlebih dulu. Tapi Polri dinilai tidak melakukan hal tersebut. Proses rekonstruksi yang dilakukan tanpa kehadiran NB dan penasihat hukumnya melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku. Apalagi NB belum pernah memberikan keterangan apa pun dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Penggeledahan pun sungguh aneh karena yang digeledah rumah NB di Jakarta yang tidak ada hubungannya dengan peristiwa di Bengkulu.

Tak salah jika ada penilaian bahwa Polri membangkang perintah Presiden Jokowi. Sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan agar proses hukum terhadap penyidik KPK itu dilakukan secara transparan dan adil. Jokowi juga mengingatkan Kapolri agar tidak membuat hal-hal yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Kapolri Badrodin sudah menegaskan, "Semua ikut perintah saya." Itu berarti tindakan anggota Polri yang bertentangan dengan perintah Kapolri dan Presiden sebagai pemimpin tertinggi kepolisian adalah tindakan insubordinasi. Boleh jadi sinyalemen "matahari kembar" ada di tubuh Polri.

Di sisi lain, publik menduga bahwa kasus NB bernuansa balas dendam, karena banyak kasus korupsi petinggi Polri berhasil dibongkar dan dituntaskan oleh KPK. Bisa jadi, kasus yang menjerat NB adalah upaya kriminalisasi. Sejak Komjen Budi Gunawan ditetapkan tersangka oleh KPK, kriminalisasi terus bergulir menimpa dua pemimpin KPK, Bambang Widjojanto dan Abraham Samad, termasuk mantan Wamenkum Denny Indrayana. NB barangkali juga masuk "daftar target" upaya kriminalisasi, apalagi dikabarkan bahwa NB menjadi penyidik politikus PDIP, Adriansyah, dan Budi Gunawan.

Karena itu, hukum sebaiknya dilawan hukum. NB sebaiknya mengajukan gugatan praperadilan karena terjadi pelanggaran hukum acara (penangkapan, penggeledahan, dan penetapan tersangka). Selain untuk membongkar kesewenangan dan penyalahgunaan kekuasaan, keberhasilan gugatan praperadilan bisa menjadi momentum reformasi Polri serta menyingkirkan oknum polisi yang mengganggu agenda pemberantasan korupsi. *

Berita terkait

Setyo Wasisto: Jangan Adu Domba Polri dan KPK, Ini Tahun Politik

10 Oktober 2018

Setyo Wasisto: Jangan Adu Domba Polri dan KPK, Ini Tahun Politik

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengimbau agar polemik yang terjadi antara Polri dan KPK tak diperpanjang.

Baca Selengkapnya

Kapolri Tito: Densus Tipikor Dibentuk Setelah Pansus KPK Reda

29 Desember 2017

Kapolri Tito: Densus Tipikor Dibentuk Setelah Pansus KPK Reda

Rencana Kapolri membentuk Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi akan dilanjutkan setelah perseteruan KPK dengan DPR mereda.

Baca Selengkapnya

Ditanya Soal Cicak vs Buaya Jilid 4, Jubir KPK: Fokus Masing-Masing Saja

10 November 2017

Ditanya Soal Cicak vs Buaya Jilid 4, Jubir KPK: Fokus Masing-Masing Saja

Menurut Febri dalam tugas KPK menangani kasus-kasus besar, ada kemungkinan terganggu dengan berbagai hal baik isu hukum maupun non hukum.

Baca Selengkapnya

SPDP Pimpinan KPK, Direktur LBH: Indikasi Cicak Vs Buaya Jilid 4

10 November 2017

SPDP Pimpinan KPK, Direktur LBH: Indikasi Cicak Vs Buaya Jilid 4

Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa mengatakan terbitnya SPD dua pimpinan KPK merupakan adanya indikasi Cicak versus Buaya jilid 4.

Baca Selengkapnya

SPDP Bos KPK Akan Picu Cicak vs Buaya 4: Kapolri Tito Menjawab

9 November 2017

SPDP Bos KPK Akan Picu Cicak vs Buaya 4: Kapolri Tito Menjawab

Tito Karnavian menyampaikan komitmen tidak ingin membuat gaduh antara Polri dan KPK.

Baca Selengkapnya

Polri Minta Rencana Pendirian Densus Antikorupsi Tak Jadi Polemik

26 September 2017

Polri Minta Rencana Pendirian Densus Antikorupsi Tak Jadi Polemik

Menurut Syafruddin, keberadaan Densus Antikorupsi akan menopang kinerja KPK, sebab fokus KPK adalah memicu pemberantasan korupsi.

Baca Selengkapnya

Aktivis Anti Korupsi Usul Direktur Penyidikan KPK Dicopot  

30 Agustus 2017

Aktivis Anti Korupsi Usul Direktur Penyidikan KPK Dicopot  

Aktivis mencatat tiga pelanggaran yang dilakukan Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Aris Budiman.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kapolri Soal Telegram Rahasia

26 Desember 2016

Penjelasan Kapolri Soal Telegram Rahasia

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan jika ada yang berbuat satu, ada yang bermasalah satu, maka akan mempengaruhi citra institusi.

Baca Selengkapnya

Telegram Rahasia yang Dianggap Langkah Mundur Polisi

26 Desember 2016

Telegram Rahasia yang Dianggap Langkah Mundur Polisi

Sumber Tempo menyebutkan surat telegram itu diterbitkan lantaran sejumlah polisi sedang terjerat masalah hukum di KPK.

Baca Selengkapnya

Bebas, Akankah Antasari Azhar Terjun ke Politik?  

10 November 2016

Bebas, Akankah Antasari Azhar Terjun ke Politik?  

Antasari Azhar menyatakan ingin menjadi wartawan. "Biar kita saling tulis," katanya.

Baca Selengkapnya