Waktu sangat berharga buat menemukan "manusia setengah dewa" yang akan memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019. Keterlibatan publik dalam proses seleksi mutlak diperlukan. Karena itu, seyogianya panitia seleksi calon pemimpin komisi antikorupsi ini membuka semua pendaftar sejak awal.
Tidak ada dasar bagi panitia seleksi untuk menutupi identitas pendaftar dengan alasan mereka bakal merasa malu jika tidak lolos seleksi administrasisatu tahapan awal yang harus dilalui peminat jabatan ini. Keputusan itu mengurangi kesempatan bagi masyarakat untuk meneliti setiap calon. Panitia seleksi baru akan mengumumkan pendaftar yang lolos persyaratan administrasi pada akhir pekan ini.
Membuka sejak dini identitas pendaftar sebenarnya sangat baik untuk mendapatkan calon pemimpin KPK yang relatif bersih. Hal ini sangat diperlukan, terutama melihat pengalaman yang dihadapi pemimpin Komisi jilid ketigaterdiri atas Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Zulkarnaen, dan Adnan Pandu Pradja. Setelah KPK menyidik dugaan korupsi pada titik-titik terdalam di tubuh Kepolisian, kesalahan mereka dicari-cari. Bahkan "kesalahan kecil" yang mereka lakukan jauh sebelum memimpin komisi itu.
Panitia seleksi wajib menutup setiap celah yang bisa dipakai buat merontokkan para calon bila kelak mereka terpilih memimpin komisi antirasuah. Melibatkan sebanyak mungkin kelompok-kelompok antikorupsi bisa membantu tugas panitia bentukan pemerintah itu. Tentu saja, panitia seleksi pun sejak awal perlu melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang berwenang melacak kewajaran finansial para pendaftar.
Jika terlibat proses seleksi sejak dini, masyarakat akan merasa menjadi bagian dari komisi antikorupsi. Hal itu sekaligus membuka peluang masyarakat untuk terlibat aktif dalam gerakan melawan rasuah. KPK dan pemimpinnya pun akan lebih dipercaya masyarakat.
Para koruptor makin panjang akal. Mereka terus berusaha memangkas aneka kewenangan KPK, seperti penyadapan dan penyidikan. Sebab, dengan kewenangan inilah komisi itu meringkus banyak pencuri uang negara. Kini, semakin keras terdengar agar lembaga itu "berfokus pada pencegahan saja".
Sangat besar kemungkinan para koruptor pun berusaha memasukkan calon yang "ramah" terhadap kepentingan mereka. Cara terbaik menangkal usaha ini adalah melibatkan sejak awal gerakan antikorupsi seluas mungkin. Sebaliknya, memperkecil akses publik pada pendaftar calon pemimpin KPK akan mempermudah usaha pelemahan lembaga itu dari dalam.
Para pendaftar semestinya sadar akan segala konsekuensinya, termasuk tidak lolos dari satu tahapan seleksi. Panitia seleksi tidak bisa menjadikan "kemungkinan mereka malu jika tidak lolos" sebagai alasan untuk menutupi identitas mereka.
