Tak soal jika pemerintah merevisi aturan kepemilikan properti bagi warga negara asing di Indonesia. Tapi aturan yang bakal memperbolehkan warga asing memiliki properti di Tanah Air itu harus disertai persyaratan ketat. Jangan sampai kebijakan itu memicu bubble economy lantaran harga properti melonjak lebih cepat dibanding kenaikan daya beli masyarakat.
Tuntutan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 itu datang dari Real Estate Indonesia. Selama ini, dalam peraturan tersebut, warga asing boleh memiliki properti dengan status hak pakai. Mereka meminta agar kebijakan itu diperlonggar supaya pasar properti nasional bergerak dan mengatasi ketertinggalan dari negara tetangga.
Memang, negara-negara seperti Malaysia, Thailand, Singapura, dan Australia membolehkan warga asing memiliki properti di negara mereka. Banyak warga Indonesia yang membeli properti di sana. Ironisnya, pengembang domestik justru dilarang menjual properti kepada warga asing. Padahal ada ratusan ribu ekspatriat yang bekerja dan mempunyai usaha di Indonesia.
Dengan argumen tersebut, masuk akal jika Real Estate Indonesia kemudian meminta Presiden Joko Widodo membuka keran kepemilikan properti bagi warga asing. Mereka beralasan, bila orang asing membeli properti, berarti akan mengalir lebih banyak dana dari luar. Presiden pun menyetujui permintaan itu dan berjanji menerbitkan regulasi yang baru.
Tapi aturan baru yang bakal terbit itu tetap harus punya batas yang jelas. Pertama, kepemilikan asing itu berlaku bukan untuk rumah tapak (landed house), melainkan apartemen. Kategori apartemen itu pun harus diatur, yaitu yang tak disubsidi. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sudah tepat membuat batasan bahwa apartemen yang boleh dimiliki berharga minimal Rp 5 miliar.
Jumlah apartemen yang dimiliki pun mesti diatur. Berdasarkan peraturan pemerintah yang sudah ada, warga asing hanya boleh memiliki satu unit. Ketentuan ini harus dipertahankan karena, jika memiliki lebih dari satu unit, berarti mereka telah memasuki ranah bisnis atau investasi. Kemungkinan pelanggaran seperti itu harus dicegah, termasuk dengan pengenaan aturan pajak khusus. Mereka yang boleh memiliki properti juga harus punya izin tinggal.
Hal terpenting yang juga harus digarisbawahi: regulasi itu harus dipastikan tak mempersempit kesempatan masyarakat dalam memiliki hunian. Bukan apa-apa, kebijakan baru itu bisa membuat harga properti melonjak. Karena orang asing punya daya beli tinggi, pengembang bisa menggoreng harga jual dari Rp 2 miliar, misalnya, menjadi Rp 5 miliar.
Lonjakan harga di atas nilai riil inilah yang akan memicu gelembung properti dan perbankan. Kondisi itu akan bertambah parah bila sebagian besar pasar merupakan investor atau spekulator. Harga properti akan naik lebih cepat dibanding kenaikan daya beli masyarakat. Krisis ekonomi pun bukan mustahil lebih cepat terjadi.
Inilah yang harus dihindari dengan penerapan prinsip kehati-hatian. Pengenaan ketentuan yang ketat mutlak diperlukan dalam revisi nanti.
