Kisruh visa haji pada jemaah kloter pertama keberangkatan tahun ini menunjukkan belum beresnya manajemen pelayanan haji. Para jemaah mengeluh visanya tak kunjung terbit. Padahal hari keberangkatan sudah tiba. Pemerintah mesti turun tangan menyelesaikan lambannya proses penerbitan visa dari Kedutaan Besar Arab Saudi. Pemerintah juga harus memastikan proses selanjutnya akan berjalan lancar.

Kekacauan pelayanan itu terjadi pada Jumat pekan lalu. Sekitar 300 calon haji dari berbagai embarkasi urung terbang ke Tanah Suci gara-gara tak kunjung mendapatkan visa. Keberangkatan mereka pun harus dibatalkan.

Manajemen pengurusan visa haji tahun ini memang berbeda dengan tahun talu. Perbedaan itu menyangkut sistem pencatatannya: dari manual ke sistem elektronik. Sistem baru yang disebut e-hajj ini merupakan permintaan pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Indonesia pun berkomitmen melaksanakannya. Sejak musim haji 2015, seluruh proses dijanjikan sesuai dengan perubahan tersebut.

Ternyata Kementerian Agama belum siap. Ketidaksiapan terlihat mulai dari perangkat komputer dan perekrutan tenaga operator aplikasi baru di Internet yang tak berjalan mulus. Akibatnya, penerapan sistem elektronik haji, yang semestinya serba cepat, transparan, dan profesional, justru terhambat.

Padahal, jika sistem ini diterapkan dengan benar, jemaah akan mendapatkan pelayanan lebih baik. Dengan sistem baru yang menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia ini, petugas haji bisa melayani jemaah dengan cepat. Para jemaah pun sangat diuntungkan. Lewat e-hajj, sejak sebelum berangkat jemaah sudah mengetahui lokasi penginapan, perusahaan katering yang melayani, serta angkutan selama di Arab Saudi. Cara pengundian penginapan seperti yang selama ini diterapkan pemerintah bagi jemaah pun tidak ada lagi.

Indonesia perlu belajar dari sejumlah negara yang lebih dulu menerapkan e-hajj. India dan Malaysia, contohnya. Dalam melayani calon haji, kedua negara tersebut memperbarui pelayanan yang bisa diakses lewat Internet. Pembaruan dimulai dari cara pembayaran biaya haji, negosiasi penginapan, pengaturan jarak penginapan dengan Ka'bah, hingga proses administrasi dengan pemerintah Arab Saudi. Jemaah pun bisa memantau semua proses keberangkatannya.

Negara lain yang lebih lama menerapkan sistem e-hajj adalah Turki dan Iran. Pemerintah kedua negara tersebut begitu serius menangani perubahan sistem ini. Bukan hanya soal proses pendataan, urusan melayani jemaahnya di Tanah Suci pun dijalankan sungguh-sungguh. Seluruh proses pelayanan itu sangat memudahkan petugas haji kedua negara dalam melayani para jemaah. Jemaah pun sangat diuntungkan.

Kita memang baru sekarang menerapkan sistem baru itu. Namun semestinya soal mendasar seperti lambannya penerbitan visa tak boleh terjadi. Perbaikan pelayanan, antara lain dengan segera menyiapkan perangkat yang diperlukan dan merekrut petugas operator yang terampil, tak bisa ditunda lagi. Masih ada waktu, karena keberangkatan jemaah akan berlangsung hingga pertengahan September.