TEMPO.CO, Jakarta - Djoko Subinarto, alumnus Universitas Padjadjaran

Penangkapan sejumlah petinggi Fédération Internationale de Football Association (FIFA) oleh otoritas kepolisian Swiss atas tuduhan suap, beberapa waktu lalu, tidak hanya telah menghebohkan jagat olahraga, khususnya sepak bola, tapi juga sudah meruntuhkan kredibilitas FIFA di bawah kepemimpinan Sepp Blatter, yang notabene baru saja terpilih kembali sebagai Presiden FIFA. Buntutnya, Blatter, yang menjabat Presiden FIFA sejak 1998, memilih mengundurkan diri pada 2 Juni lalu.

Tak bisa dimungkiri, olahraga dewasa ini telah menjadi industri. Olahraga, khususnya olahraga profesional, menggelontorkan duit yang sangat besar. Diperkirakan, industri olahraga menyumbang 2,5-3,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) tiap negara.

Namun, lazimnya, di mana ada uang besar mengalir deras, di situ selalu ada celah untuk korupsi. Secara umum, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi. Menurut Gorse & Chadwick (2009), korupsi olahraga adalah setiap aktivitas ilegal yang berlawanan dengan moral dan etika yang berusaha dengan sengaja merusak hasil sebuah laga olahraga, sehingga salah satu pihak atau beberapa pihak yang terlibat dalam aktivitas itu mendapatkan keuntungan materi.

Korupsi di sektor olahraga dapat mewujud dalam beragam bentuk. Salah satunya adalah pengaturan pertandingan (match fixing). Dalam hal ini, wasit atau pemain menerima suap untuk mengatur hasil akhir pertandingan. Selain karena pengaruh campur tangan para petaruh atau penjudi, match fixing dimungkinkan karena ambisi sekelompok pihak yang selalu ingin berada di peringkat atas dalam sebuah kompetisi olahraga.

Transfer pemain, proses lelang untuk pembangunan fasilitas olahraga, pemberian izin hak siar, dan pemilihan tuan rumah bagi penyelenggaraan event-event olahraga dapat pula menjadi ladang subur korupsi. Di samping mencederai semangat fair play yang menjadi roh olahraga, korupsi di sektor olahraga, terlepas dari bentuk dan skalanya, bakal sangat mempengaruhi prestasi dan kualitas olahraga.

Sebagai salah satu negara paling korup di kawasan Asia-Pasifik, saya yakin sektor olahraga di Indonesia juga tidak luput dari belitan korupsi. Seperti kita ketahui, virus korupsi telah menyusup ke hampir semua sendi kehidupan bangsa ini. Karena itu, upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi harus pula diarahkan ke sektor olahraga kita.

Transparansi menjadi salah satu unsur krusial dalam melawan korupsi. Subsidi pemerintah kepada sektor olahraga wajib dibarengi transparansi dalam soal pengelolaannya. Karena itu, kebijakan dan program-program yang akan membuat sistem keolahragaan kita semakin transparan dan akuntabel harus terus diupayakan secara sungguh-sungguh.

Yang juga tidak kalah penting adalah aspek kejujuran dari para pengurus olahraga kita, dalam level apa pun. Keberadaan para pengurus olahraga yang jujur menjadi modal besar dalam memberantas dan menangkal praktek-praktek korup dalam sektor olahraga kita. Bagaimanapun, benih-benih korupsi dapat tumbuh subur karena absennya kejujuran.*