Parsel Tak Masalah

Penulis

Jumat, 10 Juli 2015 01:49 WIB

Arfanda Siregar, Dosen Politeknik Negeri Medan

Zaman sekarang pejabat tak boleh lagi seenaknya menerima parsel. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggolongkan parsel sebagai gratifikasi, khususnya yang diberikan kepada penyelenggara negara dan pegawai negeri. Jika tidak berhati-hati, si penerima bisa menjadi tawanan KPK.

Larangan KPK menerima parsel bukan tak beralasan. Sudah bukan rahasia umum bahwa parsel sering dijadikan kedok untuk menjaga "hubungan mesra" antara pemberi parsel dan pejabat negara. Kalau yang memberi bawahan, parsel ditujukan untuk sarana cari muka dengan atasan agar kedudukannya tetap langgeng. Sedangkan bagi relasi bisnis dan mitra kerja, parsel merupakan penyambung "kemesraan" dengan pejabat berwenang supaya urusan bisnisnya tidak dipersulit pejabat bersangkutan.

Ada istilah no free lunch. Tidak ada pemberian yang tak menuntut imbalan. Selalu ada maksud tersembunyi di balik pemberian parsel atau bingkisan Lebaran. Bagi pengusaha, uang jutaan rupiah yang dikeluarkan untuk parsel tidak membebani saku mereka. Selama pengeluaran berfungsi untuk melicinkan kepentingan usaha, berapa pun dana akan dianggarkan untuk membeli parsel. Dalam konsep ekonomi, uang untuk parsel digolongkan sebagai biaya kesempatan (opportunity cost), yaitu biaya yang harus dikeluarkan demi mendapatkan keuntungan masa depan.

Dalam pandangan Islam, parsel tak berbeda dengan hadiah. Sejak dulu budaya memberi hadiah, seperti parsel, telah menjadi tradisi di Tanah Air. Masyarakat muslim Sunda mengenal istilah tumis dan rantang, muslim Padang mengenal tradisi bako, dan masyarakat Flores menjalankan tradisi kado Lebaran. Semua tradisi itu sama persis seperti tradisi parsel yang berkembang biak menggantikan tradisi-tradisi kedaerahan.

Baik secara historis, kontekstual, maupun ritual Islami, seluruh rangkaian kegiatan Lebaran, baik berbentuk buka puasa bersama, mudik, mengirim parsel, maupun halalbihalal, merupakan sarana mengefektifkan kembali komunikasi sesama manusia. Pemberian parsel bermakna silaturahmi, bukan sekadar menjaga kedudukan dan relasi bisnis. Sungguh sangat sempit pandangan yang menyatakan parsel sebanding dengan korupsi.

Bersilaturahmi (berkomunikasi) berkaitan erat dengan kesehatan fisik. Ada pakar yang menunjukkan bahwa orang yang terkucil secara sosial cenderung lebih cepat mati. Kemampuan berkomunikasi (bersilaturahmi) yang buruk memicu penyakit jantung koroner, dan kemungkinan terjadinya kenaikan tingkat kematian pada orang yang ditinggal mati oleh pasangan hidupnya (Tubbs dan Moss,1994).

Realitas itu, bagi umat Islam, sudah merupakan keyakinan dan kewajiban yang harus dilaksanakan karena sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwa silaturahmi dapat memperpanjang usia. Memberikan parsel atas dasar silaturahmi dan kecintaan sangat dianjurkan, apalagi yang menerima bingkisan itu adalah mereka yang lemah secara finansial.

Yang penting diingat pada pemberian parsel tersebut adalah kewajaran. Kalau bingkisan tersebut berupa makanan, minuman, buku, dan sejenisnya, saya pikir tak ada yang salah dengan parsel tersebut. Tapi, kalau parsel tersebut berupa kunci mobil, rumah, dan segepok uang, tentu tujuan pemberian parsel bukan memperpanjang usia. Bisa-bisa malah memperpendek usia karena harus menghabiskan sisa umur di rumah tahanan KPK.

Berita terkait

Mendagri Minta Pejabat Daerah Tolak Bingkisan Lebaran

17 Mei 2019

Mendagri Minta Pejabat Daerah Tolak Bingkisan Lebaran

Mendagri juga meminta agar kepala daerah dan pejabat daerah tidak mengajukan proposal atau permintaan dana untuk THR.

Baca Selengkapnya

Penjual Parsel di Pasar Kembang Cikini Mengeluh Omzet Menurun

13 Juni 2018

Penjual Parsel di Pasar Kembang Cikini Mengeluh Omzet Menurun

Para pedagang parsel di Cikini mengeluhkan lamanya libur Lebaran para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bertambahnya penjual parsel online.

Baca Selengkapnya

Kebanjiran Parsel dari Teman Pengusaha, Sandiaga Uno ke KPK

12 Juni 2018

Kebanjiran Parsel dari Teman Pengusaha, Sandiaga Uno ke KPK

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku kebanjiran parsel Lebaran 2018 dan telah berkoordinasi dengan KPK untuk menyalurkannya.

Baca Selengkapnya

KPK Selidiki Parsel Lebaran Berlogo BPK untuk Politikus PKB  

9 Agustus 2016

KPK Selidiki Parsel Lebaran Berlogo BPK untuk Politikus PKB  

Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono mengatakan parsel Lebaran BPK mirip dengan yang ditujukan kepada politikus PKB.

Baca Selengkapnya

BPK Akan Usut Parsel buat Abdul Kadir Karding  

1 Juli 2016

BPK Akan Usut Parsel buat Abdul Kadir Karding  

BPK menampik pernah mengirim parsel buat politikus PKB, Abdul Kadir Karding.

Baca Selengkapnya

Ridwan Kamil Haramkan Pegawai Negeri Terima Parsel Lebaran  

21 Juni 2016

Ridwan Kamil Haramkan Pegawai Negeri Terima Parsel Lebaran  

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan setiap parsel yang akan diterima PNS dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung akan dikontrol.

Baca Selengkapnya

Ridwan Kamil Larang Pegawainya Terima Parsel Lebaran  

20 Juni 2016

Ridwan Kamil Larang Pegawainya Terima Parsel Lebaran  

Bagi yang diketahui menerima, selain sanksi, dilaporkan ke KPK.

Baca Selengkapnya

KPK Larang Pegawai Negeri Minta THR dan Terima Parsel  

28 Juni 2015

KPK Larang Pegawai Negeri Minta THR dan Terima Parsel  

Dalam kajian KPK, perbuatan tersebut bisa masuk ranah pidana. "

Baca Selengkapnya

Hari Ini KPK Menerima Pengembalian 6 Parsel

12 Agustus 2013

Hari Ini KPK Menerima Pengembalian 6 Parsel

Parsel yang dikembalikan berasal dari anggota Komisi Hukum DPR RI Bambang Soesatyo dan pegawai Pemprov DKI Jakarta Aly.

Baca Selengkapnya

Pejabat Solo Dilarang Terima Parcel

21 Juli 2013

Pejabat Solo Dilarang Terima Parcel

Pejabat di Surakarta dilarang terima parcel Lebaran, tetapi boleh memberi bawahannya.

Baca Selengkapnya