Upaya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membereskan kawasan Kalijodo perlu didukung. Lokasi hiburan malam di perbatasan Jakarta Utara dan Jakarta Barat ini sudah lama menjadi sorotan. Kalijodo merupakan kawasan mesum yang tersisa di Ibu Kota setelah Kramat Tunggak digusur pada era Gubernur Sutiyoso.

Pemerintah ingin mengembalikan kawasan itu ke peruntukan sebenarnya, yakni sebagai ruang terbuka hijau. Rencana lama ini semakin dipacu setelah terjadi kecelakaan yang melibatkan mobil Toyota Fortuner dan sepeda motor di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, 8 Februari lalu. Empat orang tewas dalam kecelakaan itu. Usut punya usut, pengendara mobil itu baru saja menghabiskan malam di Kalijodo.

Insiden tersebut memicu kemarahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang kemudian mencanangkan untuk segera membereskan kawasan itu. Ahok punya dua pilihan untuk menertibkan Kalijodo: sebelum atau setelah Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Organisasi Kerja Sama Islam pada 6-7 Maret 2016. Ahok memilih opsi yang pertama.

Ahok mengatakan penertiban Kalijodo bukanlah rencana tiba-tiba. Sebelumnya, pemerintah DKI Jakarta memilih revitalisasi Waduk Pluit sebagai prioritas utama dibanding menertibkan Kalijodo. Alasannya, pembongkaran Kalijodo juga memerlukan antisipasi lain, yaitu menyediakan lokasi tempat tinggal baru bagi korban penggusuran.

Sebagai bagian dari upaya penertiban Kalijodo, pemerintah sudah mulai melakukan sosialisasi kepada penghuninya sejak Ahad lalu. Rencana pemerintah ini menuai penolakan. Senin lalu, penghuni Kalijodo melaporkan hal itu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Mereka mengaku kecewa dan tertekan setelah didatangi ratusan personel gabungan yang dilengkapi senjata laras panjang.

Penertiban kawasan Kalijodo yang memiliki sejarah panjang memang bukan perkara mudah. Selain menghadapi warga, pemerintah mendapat tentangan dari para preman yang selama ini menikmati manfaat dari bisnis haram itu. Tapi pemerintah DKI dan Ahok tak sepatutnya gentar. Penggusuran tetap bisa dilakukan dengan meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi.

Tak perlu dihadapi dengan kekerasan, penolakan penghuni dan warga di sekitar Kalijodo bisa diatasi dengan pendekatan persuasif. Pemerintah juga harus bisa meyakinkan bahwa ada solusi bagi penghuni yang akan kehilangan nafkah dan tempat tinggalnya. Sikap persuasif terhadap warga Kalijodo diharapkan akan mencegah terjadinya bentrokan yang tak perlu.

Pemerintah DKI menyatakan telah menyiapkan segalanya. Penghuni Kalijodo korban penggusuran akan ditawari rumah susun. Mereka juga akan dibantu mendapatkan pelatihan agar bisa tetap bekerja di lokasi yang baru. Rencana ini sebaiknya segera diwujudkan. Kami pun berharap prosedur penggusuran itu tetap menghormati hak asasi dan sesuai dengan hukum. Jangan lupa pula pemerintah memberikan tempat tinggal yang layak bagi bekas penghuni Kalijodo.