Ito Prajna-Nugroho, Peneliti Bidang Filsafat Politik dan Teori Konflik pada Lembaga Studi Terapan Filsafat

Sekitar 5 tahun lalu, kelompok kajian khusus tentang konflik yang bernaung di bawah bendera sebuah lembaga internasional, ViCIS (Violent Conflict in Indonesia Study), menerbitkan laporan singkat untuk panduan kebijakan nasional. Laporan singkat itu menyampaikan bahwa demokratisasi dan otonomi daerah telah mengubah peta konflik, dan membuat konflik di Indonesia menjadi lebih bersifat lokal, berskala kecil, tapi sporadis menyebar di sana-sini. Api yang akan membakar konflik-konflik tersebut adalah persoalan keadilan sosial dan ketimpangan ekonomi. Laporan itu, sebagaimana nasib kebanyakan hasil studi di Indonesia, mungkin telah masuk arsip entah di mana, luput dari perhatian.

Sebagai negara yang bhinneka dalam hal suku bangsa, muda dalam hal demokrasi, setiap peringatan dini akan konflik layak mendapatkan perhatian khusus. Beberapa kasus konflik yang terjadi selama pemerintahan Joko Widodo mengafirmasi simpulan penelitian tersebut. Sebut saja kasus konflik di Batam, Paniai, Tolikara, dan Kampung Pulo belum lama ini. Belum lagi besarnya kemungkinan konflik yang dapat muncul menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember nanti. Apalagi situasi ekonomi yang semakin berat membuat banyak warga tergelincir ke tingkat bertahan hidup (survival) sehari-hari.

Akar konflik biasanya diasalkan ke persoalan separatisme dan radikalisme, atau ke tuntutan kesejahteraan dan pemerataan, yang semuanya terkait dengan persoalan ekonomi. Meski tentu benar motif ekonomi meresap di balik hampir setiap konflik, satu dimensi yang sering luput diperhitungkan dalam menghadapi kerentanan konflik adalah dimensi sosial-budaya. Semakin seseorang terdesak kebutuhan survival, dia akan semakin abai terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan semakin acuh terhadap norma-norma sosial-budaya. Desakan tuntutan hidup sering kali membuat manusia berubah brutal, tanpa ia sadari. Penyebabnya sederhana, nilai budaya tidak lagi memiliki relevansi dalam menopang pergulatan hidup yang paling dasar. Mekanisme penghargaan-diri dan penghargaan sosial yang awalnya membuat seseorang bersedia berkompromi mematuhi nilai-nilai sosial budaya, kini tidak lagi mampu memberikan makna dan terang budi bagi pergulatan kelangsungan hidup di tingkat dasar. Asimetri, atau ketidakseimbangan di antara brutalnya pergulatan hidup dan mulianya tuntutan sosial, inilah akar dari segala disorientasi dan konflik.

Menghadapi asimetri sosial-budaya ini, beberapa terobosan negara dalam menyiasati konflik patut diacungi jempol. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya, secara intensif pernah menyelenggarakan program "Internalisasi Nilai Damai" di seluruh daerah rawan konflik di Indonesia sekitar 2013 hingga 2014. Demikian juga Kementerian Pertahanan saat ini mulai menggiatkan kembali panji "Bela Negara" dan mulai menyiapkan infrastruktur terkait untuk mendukung program tersebut, seperti Pusdiklat Bela Negara.

Namun, dalam permasalahan konflik, pengelolaan di tingkat mikro (micro management) jauh lebih dibutuhkan daripada konsep-konsep makro mengenai teori kebudayaan dan pertahanan. Ini juga berarti perlunya efektivitas kerja sama antar-kementerian, dan terobosan-terobosan program lintas kementerian yang langsung menyentuh masyarakat di semua lapisan sosial. Di tingkat mikro manajemen ini, pertahanan bermakna lebih dari sekadar pameran alutsista, dan kebudayaan bermakna lebih dari sekadar pergelaran.

Efektivitas penerapan program lintas-kementerian di aras mikro adalah kunci dalam bersiasat dengan konflik baik di tingkat lokal maupun nasional. Ini juga berarti hambatan psikologis, yaitu ego sektoral masing-masing kementerian, harus mengalah demi tujuan yang lebih besar, yaitu keutuhan Republik. Seperti telah dibuktikan sepanjang sejarah peradaban manusia, rahasia keberhasilan suatu siasat terletak pada kepemimpinan.

Berhadapan dengan kerentanan konflik, layaknya musuh tersembunyi yang dapat menyergap di mana saja, kapan saja, kualitas kepemimpinan Joko Widodo sebagai pengemban tanggung jawab tertinggi di Republik ini mungkin akan diuji hingga ke batas terjauhnya. Apalagi pepatah kuno peninggalan peradaban Romawi pernah mengatakan bahwa retaknya suatu bangsa tidak berasal dari bangsa lain, melainkan bersumber dari dalam bangsa itu sendiri.

Bersiasat dengan konflik, atau menyiasati benturan antar-kepentingan, menjadi tanggung jawab berat yang harus ditanggung pemimpin, siapa pun dia. Siasat untuk menyiasati konflik ini selayaknya juga menyadarkan para elite politik untuk berhenti bersiasat satu sama lain. Sebab, terlalu besar pengorbanan yang harus dibayar dari setiap tetes darah dan air mata yang tertumpah akibat konflik yang terlambat diantisipasi. *