Putu Setia
Aksi unjuk rasa menentang kenaikan harga bahan bakar minyak sudah terjadi di berbagai kota. Padahal pemerintah masih bingung--mungkin juga ragu--seberapa besar kenaikan itu. Itu pun kalau jadi naik. Berbeda dengan era "sebelum reformasi", pembahasan kenaikan harga bensin, solar, dan minyak dilakukan tanpa hiruk-pikuk. Tiba-tiba saja, di malam hari, seorang menteri mengumumkan kenaikan harga itu.
Sekarang pemerintah tak bisa mengambil kebijakan sendiri. Harus meminta pendapat ke parlemen. Termasuk mungkin menyerap pendapat dari koordinator lapangan aksi unjuk rasa.
Lagi pula, pemerintah sekarang maunya adil dan sangat memihak orang miskin. Jika harga bahan bakar minyak dinaikkan, harga bahan kebutuhan pokok pasti melambung, maka orang miskin harus dibantu. Perlu diberikan subsidi secara langsung lewat apa yang disebut BLT--bantuan langsung tunai. Tak bisa kasbon, harus tunai.
Berapa layaknya besar uang tunai itu? Dulu, menurut seseorang yang disebut miskin di kampung saya, besarnya Rp 100 ribu per bulan. Dan ia mendapatkan tunai selama enam bulan. Sekarang, kata dia, jumlah itu harus naik. Dia menghitungnya begini.
Orang kota yang punya mobil sedikitnya menghabiskan 30 liter Premium setiap minggu. Sebulan, habis 120 liter. Kalau seliter Premium disubsidi pemerintah Rp 2.000, maka orang kaya menerima subsidi Rp 240 ribu setiap bulan. "Orang miskin paling tidak harus mendapat tunai Rp 200 ribu sebulan, itu baru adil," kata dia.
Untuk apa uang itu, tanya saya. Dia menjawab enteng: "Ya, untuk beli pulsa, ini kan kebutuhan pokok sekarang." Saya kaget. Jadi, orang miskin membeli pulsa, orang miskin punya handphone? Saat kekagetan itu saya ceritakan kepada seorang staf lurah, dia malah tertawa. "Bapak terlalu lama tinggal di kota, sudah tak tahu kemajuan desa. Hampir semua penduduk punya handphone, termasuk anak-anak TK. Itu memang kebutuhan pokok sekarang," katanya.
Di desa-desa, warung penjual pulsa sudah lebih banyak dari warung sembako. Saya lihat pula hampir di setiap desa ada papan bertulisan "Terima gadai HP". Dari staf lurah itu, saya tahu, tak ada orang yang kelaparan di desa, asalkan dia mau bekerja apa saja. Istilahnya, serabutan. Kalau mengurangi makan dari tiga kali sehari menjadi dua kali, misalnya, itu hal biasa. Jatah makan yang dihilangkan diganti dengan membeli pulsa. Penggunaan pulsa terbanyak untuk SMS. Mereka suka ngerumpi? "Tidak juga, mereka menebak-nebak undian lewat SMS, ada juga yang memasang nomor togel (toto gelap). Yang remaja dan anak-anak baru ngerumpi," kata staf lurah itu.
Tapi, dari mana ceritanya mereka berpredikat "orang miskin"? Itu karena kriteria dari "atas", tak punya lahan pertanian dan tak punya pekerjaan tetap. Mereka setiap hari bekerja, namun tak punya pekerjaan tetap. Hari ini jadi tukang bangunan, esoknya berburu burung, esoknya ngojek, tergantung situasi. Adapun predikat "orang miskin" sama sekali tak membuat malu, termasuk ambil jatah "raskin" (beras untuk orang miskin), meskipun jika mutu berasnya jelek dikasih ke ayam peliharaannya. Malah orang bermobil pun bisa mendapat "surat miskin", karena dengan surat itu, berobat, termasuk rawat inap, di rumah sakit bisa gratis.
Orang-orang miskin itu tahu bagaimana pejabat di kota menghamburkan uang dan "orang kota" korupsi miliaran rupiah. Mereka menonton televisi, paling tidak di balai desa, dan mereka selalu merasa diperlakukan tidak adil. Karena itu, urusan BLT mereka sebut hak dan harus naik. Saya kira ada yang salah dalam hal ini, tapi saya malas menuliskannya sekarang.
