Binsar M. Gultom, Anggota Ikatan Hakim Indonesia dan doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara
Lima komisioner Komisi Yudisial (KY) yang baru dilantik di Istana Negara pada 18 Desember lalu, menyusul dua anggota lainnya untuk periode 2015-2019, sedang diuji eksistensinya untuk menjaga kehormatan dan martabat hakim seluruh Indonesia, termasuk institusi peradilan Indonesia di bawah naungan Mahkamah Agung (MA). Terlebih dengan adanya rencana Pengurus Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) untuk mengegolkan Undang-Undang Contempt of Court, yang telah masuk dalam pembahasan DPR tahun 2016.
KY dibentuk, selain bertugas memilih calon hakim agung, untuk menjaga harkat dan martabat para hakim dari berbagai bentuk intervensi dan pencemaran nama baik hakim, termasuk institusi peradilan. Pasal 13 Undang-Undang KY menegaskan bahwa yang bertanggung jawab menjaga kehormatan dan martabat hakim adalah komisioner KY, dan ketentuan ini dijabarkan lewat Pasal 20 UU KY, yang pada pokoknya mengatakan, "Jika ada kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, seperti melakukan intervensi, kritik terhadap putusan hakim, lalu menjelek-jelekkan hakimnya, KY harus segera mengambil tindakan tegas melalui langkah hukum atas perbuatan tersebut."
Nah, setiap terjadi pro-kontra atas putusan hakim dari masyarakat, KY tak usah alergi, karena itu hal yang wajar. KY tinggal mencermati apakah ada tindakan-tindakan yang mengarah ke pencemaran nama baik hakim. KY, selaku pejabat negara, dilarang turut serta mempersoalkan putusan pejabat negara (kehakiman) karena, selain terikat dengan sumpah jabatan untuk menjaga kerahasiaan negara, terlebih bila perkara itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), pada pokoknya pemeriksaan KY atas laporan masyarakat terhadap putusan hakim bersifat tertutup dan rahasia.
Maka, sebelum ada keputusan yang mempersalahkan hakim terlapor, KY dilarang keras menyebarluaskan hasil investigasinya. Dalam polemik seperti itu, KY seharusnya mampu memberikan penjelasan kepada pihak yang keberatan atas putusan hakim supaya melakukan upaya hukum, bukan ikut-ikutan mencari kesalahan putusan hakim lewat pemeriksaan "panel" komisioner KY, lalu membuat rekomendasi kepada MA, yang mempersalahkan hakim terlapor melalui media masa.
Anehnya, ketika MA menolak rekomendasi KY dengan alasan rekomendasi itu telah memasuki ranah teknis perkara, KY langsung meradang, tak terima, lalu melakukan protes. KY lupa diri bahwa yang memberikan sanksi adalah MA, bukan KY. Tugas KY hanya memberi rekomendasi sebagai lembaga etik eksternal hakim.
UU KY mengatakan secara tegas, jika KY melanggar UU KY, ia akan mendapat sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ia bisa diduga melanggar KUHP tentang pencemaran nama baik dan/atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan sudah diaturnya secara tegas sanksi pidana atas pelanggaran UU KY ini, maka izin Presiden kepada komisioner KY terkait pelanggaran hukum tersebut tidak diperlukan.
Jika yang dipersoalkan masyarakat menyangkut teknis perkara, KY harus kritis menyikapi keberatan masyarakat tersebut untuk segera menyerahkan permasalahan itu ke MA. Jangan telan sendiri permasalahan itu, lalu menilai dan mengklarifikasinya lewat "panel KY". Ingat, yang berwenang meminta keterangan tentang teknis peradilan dari semua badan peradilan adalah MA, bukan KY. Dengan demikian, apa pun kekurangan putusan hakim tidak boleh dipersoalkan oleh KY, sesuai denganasas hukum res judicata proveritate habitur: putusan hakim itu harus dianggap benar, terkecuali dibatalkan oleh putusan pengadilan di atasnya.
Dengan demikian, kecenderungan KY selama ini, yang menjadikan putusan hakim sebagai pintu masuk untuk mengetahui ada-tidaknya pelanggaran kode etik perilaku hakim harus segera ditinggalkan. Untuk mengetahui pelanggaran kode etik hakim itu bukan melalui putusan hakim, melainkan fakta empiris, baik di dalam kedinasan maupun di luar kedinasan, misalnya melakukan perselingkuhan atau terima suap.
Penulis berharap komisioner KY yang baru dapat meninggalkan kebiasaan pelanggaran hukum tersebut. Seyogianya pula mulai sekarang KY membuat parameter yang jelas tentang mekanisme dan prosedur pengawasan hakim sesuai dengan ketentuan UU KY tanpa harus mencampuri teknis perkara.
Dari mekanisme ini, akan tampak harmoni antara yang mengawasi (KY) dan yang diawasi (hakim) ibarat orang tua yang selalu melindungi dan mengayomi anaknya sendiri. Dengan sendirinya hubungan KY dengan MA akan kembali normal, karena tidak ada jurang pemisah lagi antara KY dan MA.
Berita terkait
MA Tunggu Kasasi Ronald Tannur Sebelum Bentuk MKH, Ini Tanggapan KY
19 jam lalu
![](https://statik.tempo.co/data/2024/07/25/id_1321812/1321812_720.jpg)
KY merespons MA yang menunggu proses kasasi untuk membentuk Mahkamah Kehormatan Hakim terhadap usulan pemberhentian hakim yang membebaskan Ronald Tannur.
Baca SelengkapnyaMA Proses Kasasi Atas Vonis Bebas Ronald Tannur
22 jam lalu
![](https://statik.tempo.co/data/2023/10/10/id_1244181/1244181_720.jpg)
MA menyatakan telah menerima kasasi yang diajukan oleh jaksa terhadap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur.
Baca SelengkapnyaSoal Hakim yang Bebaskan Ronald Tannur, Mahkamah Agung Belum Akan Bentuk MKH
23 jam lalu
![](https://statik.tempo.co/data/2024/07/25/id_1321812/1321812_720.jpg)
Mahkamah Agung menyatakan belum akan membentuk Majelis Kehoramatan Hakim untuk mengadili tiga hakim yang membebaskan Ronald Tannur.
Baca SelengkapnyaNegara Berpotensi Terganggu Bila Calon Hakim Agung Tidak Segera Ditetapkan
1 hari lalu
![](https://statik.tempo.co/data/2023/03/06/id_1186644/1186644_720.jpg)
Kebutuhan calon hakim agung, terutama di kamar Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak, sangat mendesak. Sebab jumlah perkara yang masuk cukup banyak.
Baca SelengkapnyaDampak ke Pemerintah dan Negara Apabila DPR Tetap Tolak Seluruh Calon Hakim Agung
1 hari lalu
![](https://statik.tempo.co/data/2024/09/06/id_1334606/1334606_720.jpg)
Juru Bicara Komisi Yudisial, Mukti Fajar Nur Dewata menyatakan tidak mau menang-menangan dengan DPR soal seleksi calon hakim agung.
Baca SelengkapnyaKY Surati DPR Tegaskan Seluruh Calon Hakim Agung Penuhi Syarat UU dan Putusan MK
1 hari lalu
![](https://statik.tempo.co/data/2024/09/06/id_1334606/1334606_720.jpg)
DPR menolak seluruh calon hakim agung yang diajukan Komisi Yudisial.
Baca SelengkapnyaKomisi Yudisial Jelaskan Dasar Pemilihan 2 Calon Hakim Agung yang Belum Berpengalaman 20 Tahun
1 hari lalu
![](https://statik.tempo.co/data/2024/08/27/id_1331529/1331529_720.jpg)
Komisi Yudisial menjelaskan mengapa dua calon hakim agung dari kamar tata usaha negara (TUN) khusus pajak bisa lolos meski belum bertugas 20 tahun.
Baca SelengkapnyaMinim Pendaftar, Cek Formasi CPNS Setjen KY 2024 untuk Lulusan D3 dan S1
1 hari lalu
![](https://statik.tempo.co/data/2023/11/09/id_1252819/1252819_720.jpg)
Jumlah pelamar hanya 848 orang dari 145 formasi, berikut deretan formasi CPNS Setjen KY 2024.
Baca SelengkapnyaKY Sebut Hakim yang Bebaskan Ronald Tannur Akan Dibawa ke MKH
4 hari lalu
![](https://statik.tempo.co/data/2023/03/06/id_1186633/1186633_720.jpg)
Komisi Yudisial (KY) menyatakan 3 hakim PN Surabaya yang membebaskan terdakwa pembunuh Ronald Tannur akan dibawa ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH).
Baca SelengkapnyaKY Rekomendasikan Sanksi Ringan Salah Satu Hakim Putusan Sela Gazalba Saleh
4 hari lalu
![](https://statik.tempo.co/data/2023/03/06/id_1186644/1186644_720.jpg)
KY memutuskan bahwa salah seorang hakim yang menyidangkan perkara Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh untuk dijatuhi sanksi ringan.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
![](https://statik.tempo.co/data/2015/05/25/id_402389/402389_150.jpg)
Prank Yana Cadas Pangeran: Polisi Santai Sajalah
29 November 2021
![](https://statik.tempo.co/data/2019/11/13/id_888925/888925_150.jpg)
Portal Pengaduan ASN Berlebihan
14 November 2019
![](https://statik.tempo.co/data/2015/10/27/id_449076/449076_150.jpg)
Amburadulnya Seleksi Pemimpin KPK
27 Agustus 2019
![](https://statik.tempo.co/data/2019/06/05/id_846799/846799_150.jpg)
Tantangan Ekonomi Presiden Terpilih
8 Juli 2019
![](https://statik.tempo.co/data/2018/07/15/id_719072/719072_150.jpg)
Jangan Jadi Teror Baru
18 September 2018
![](https://statik.tempo.co/data/2018/02/09/id_683012/683012_150.jpg)
Ratna - Galih, Cinta - Rangga, Milea - Dilan
14 Februari 2018
![](https://statik.tempo.co/data/2018/01/23/id_678731/678731_150.jpg)
Gary Oldman dalam Tubuh Churchill
28 Januari 2018
![](https://statik.tempo.co/data/2010/07/30/id_42551/42551_150.jpg)
Daoed Joesoef
28 Januari 2018
![](https://statik.tempo.co/data/2018/01/06/id_674514/674514_150.jpg)