KEPOLISIAN harus mengusut tuntas temuan tim investigasi mereka, yang menunjukkan kerusakan hutan di hulu daerah aliran Sungai Cimanuk sebagai penyebab banjir bandang yang menerjang tiga kecamatan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada 20 September lalu. Pemidanaan mutlak dikenakan terhadap siapa pun yang terlibat dalam alih fungsi hutan tersebut. Tim juga menemukan indikasi korupsi di baliknya.

Gerak cepat Kepolisian Daerah Jawa Barat menurunkan tim ke hulu Sungai Cimanuk patut dipuji. Selasa lalu, di depan rapat Musyawarah Pimpinan Daerah, Kepala Polda Jawa Barat Inspektur Jenderal Bambang Waskito mengungkapkan, banjir bandang disebabkan oleh rusaknya daerah hulu sungai sepanjang 180 kilometer tersebut.

Kerusakan hutan dan lahan di hulu Sungai Cimanuk tersebar di wilayah Gunung Papandayan, perkebunan teh Pamagetan, Resort Pengelolaan Hutan Mandalagiri, dan Kecamatan Pasir Wangi di kawasan Pegunungan Darajat. Vegetasi yang seharusnya dilindungi di empat lokasi itu ditengarai berubah menjadi pertambangan, perkebunan, dan wahana wisata.

Temuan itu sebetulnya sudah bisa diperkirakan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan jauh-jauh hari telah merekam data masifnya penggundulan hutan di hulu Sungai Cimanuk. Perambahan terjadi bahkan di lahan-lahan dengan kemiringan kurang dari 45 derajat, yang seharusnya menjadi area penampung air hujan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memperkirakan kondisi daerah aliran sungai seluas 3.493 kilometer persegi itu memburuk sejak 1992.

Itu sebabnya, banjir bandang Sungai Cimanuk harus menjadi momentum penegakan hukum terhadap perambahan hutan-terutama di Jawa Barat-yang selama ini cenderung dibiarkan. Pemerintah dan masyarakat sipil juga harus memantau penyelidikan kasus ini.

Maklum, rekam jejak Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam mengusut kasus lingkungan, termasuk kehutanan, memang selayaknya membuat kita khawatir.

Laporan perusakan kawasan hutan di hulu Sungai Cimanuk oleh kegiatan tambang dan penebangan kayu ilegal, misalnya, bukannya tak pernah diterima oleh Polda Jawa Barat. Namun nasib pengaduan masyarakat itu hingga kini tak jelas kelanjutannya.

Dua tahun lalu, Polda Jawa Barat juga menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan pidana pengelolaan lahan hutan Perhutani dan 12 perusahaan tambang di kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Bogor. Meski pengadilan membatalkan penghentian penyidikan itu dengan mengabulkan gugatan praperadilan Walhi Jawa Barat, penyidik ditengarai tak juga membuka lagi kasus tersebut.

Kali ini Kepolisian tak boleh main-main. Mereka harus ingat: bencana Selasa malam dua pekan lalu di Kabupaten Garut itu menelan sedikitnya 53 korban jiwa dan memaksa 1.326 orang mengungsi hingga hari ini.