Di sebuah rumah tua di Dusun Dirgo di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, seberkas naskah ditemukan. Naskah itu transkripsi pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945pidato "Lahirnya Pancasila". Bahwa barang itu ditemukan di sana bukan hal yang aneh. Rumah itu milik Radjiman Wedyodiningrat.

Tokoh ini, yang lahir di tahun 1879, pada usia 66 tahun ditunjuk mengetuai sidang-sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (sering disingkat jadi PPKI) yang dibentuk empat bulan sebelum 17 Agustus 1945. Radjiman seorang sarjana kedokteran lulusan sebuah sekolah tinggi di Amsterdam, tapi aktif dalam gerakan untuk kemerdekaan. Ia anggota Budi Utomo dan kemudian anggota Partai Indonesia Raya. Memasuki akhir pendudukan Jepang, ia ditunjuk memimpin pertemuan PPKI sejak April hingga 1 Juni 1945 itu.

Dialah orang yang bertanya kepada Bung Karno, apa filsafat dasar republik yang akan lahir sebentar lagi. Dan Bung Karno pun memberi jawabdan Pancasila pun dirumuskan.

Saya tak tahu bagaimana sebenarnya pemikiran politik Radjiman. Tapi pengantarnya yang ringkas untuk buku Lahirnya Pancasila agaknya penting dicatat.

Radjiman menulis, sidang PPKI diselenggarakan "di bawah penilikan yang keras dari pemerintah Bala Tentara Jepang". Namun Bung Karno teguh. Dalam Pancasila yang dibentangkannya ada "suatu demokratisch beginsel"prinsip demokratis. "Fasisme Jepang berkuasa di negeri kita," tulis Radjiman, tapi gagasan demokratis "tak pernah dilepaskan oleh Bung Karno".

Pidato "Lahirnya Pancasila" memang mengesankan itu. Bung Karno menegaskan pentingnya perwakilan rakyat dan permusyawaratan. Ia juga menggambarkan sebuah masa depan politik yang dinamis: sebuah republik yang mengandung "pergeseran pikiran", "perjoangan", saling "bergosok", proses yang akan membuahkan "nasi Indonesia yang sebaik-baiknya".

Tapi sebenarnya ada yang tak disebutkan. "Pergeseran pikiran" antarkekuatan yang saling "bergosok" itu sering membuat cemas. Orang waswas bila semua itu akan destruktif bagi "kekeluargaan" sebuah bangsa.

Bung Karno sendiri tak menyukai konsep "kekeluargaan". "Kekeluargaan adalah satu paham yang statis," katanya. Ia lebih menyukai "gotong-royong". "Gotong-royong" lebih dinamis, "menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan".

Namun tak jelas benar, bagaimana usaha yang dinamis itu bisa berlangsung tanpa kebebasan berpartisipasi. Saya kira Bung Karno mengakui keniscayaan kebebasan itu. Tapi bertentangan dengan Bung Hatta, ia menolak bila dalam kehidupan bernegara kebebasan itu dirumuskan sebagai dasar hak-hak manusia dan warga negara, les droits de l'homme et du citoyen. Baginya hak-hak itu memberi posisi berlebihan kepada individu.

Tapi siapa kemudian yang secara bebas akan ikut bergotong-royong? Tak ada jawaban yang konsisten. Bung Hatta ingin hak-hak warga negara dipertahankan, tapi ia juga menolak "individualisme". Ia tak memproyeksikan manusia sebagai makhluk "sebatang kara". Ketika individu diposisikan di depan masyarakat, kata Bung Hatta, usaha ke arah kemakmuran didorong oleh "timbangannya sendiri". Hasilnya adalah "pertentangan dalam masyarakat".

Tampak, ada sikap mendua dalam pemikiran itu. Juga ada tendensi melihat orang-seorang sebagai "individu" dan melihat "individu" sebagai ancaman. Tak dilihat bahwa "individualisme" hanya sebuah mithos. "Mengatakan seorang individu bisa berproduksi di luar masyarakat adalah sebuah absurditas," kata Marx. Manusia hidup karena bahasa dan dalam bahasadan bahasa adalah daya formatif yang bermula dari masyarakat.

Juga tak dilihat bahwa orang-seorang bukan selamanya ancaman; ia punya peluang menjadi korban, justru karena kemerdekaannya.

Tapi "kemerdekaan" memang soal yang genting. Ia datang bersama derap modernitas: di latar sejarah yang berubah, manusia tampak sebagai aktor yang melepaskan diri dari alam, bahkan mengalahkannya. Berhala lama runtuh. Iman, adat, dan komunitas mencair. Orang tak lagi menggubah cerita kolektif, tapi mengekspresikan dunianya sendiri. Jadi "sebatang kara" bukan lagi sebuah kutukan, melainkan hal yang lumrah, bahkan bisa heroik.

Tapi sementara di tahun 1940-an kesusastraan Indonesia merayakan modernitas itu dengan penuhpuisi Chairil Anwar melahirkan paradigma barudalam pemikiran politik ada rasa gentar, mungkin rasa hormat, kepada yang pramodern.

Bukan mustahil jika fasisme Jepang bisa masuk menyelinap. Fasisme itu tidak hanya didukung oleh kekuatan bedil dan pedang, tapi jugaseperti di Jepang sendirioleh nostalgia.

Ada seorang penelaah latar belakang pemikiran fasisme, Maruyama Masao, yang mengatakan bahwa di Jepang, fasisme tumbuh dalam "modernitas yang tak lengkap". Di satu sisi, Jepang mendesak memasuki dunia modern dengan bedil dan kapital. Di sisi lain, masa lalu dipanggil kembali. Ada keinginan merawat Jepang sebagai satu "keluarga" tradisional. "Nasionalisme kita," kata seorang pendukung fasisme yang dikutip Maruyama, "harus merupakan perluasan dari asas kekeluargaan."

Gema suara seperti ini terdengar dalam sidang PPKI (alias Dokuritsu Junbi Chsakai) yang dibidani penguasa Jepang ituyang juga mengawasinya, menurut Radjiman, dengan "keras". Dalam paparannya, Supomo, seorang guru besar ilmu hukum, menganjurkan Indonesia jadi negara "kekeluargaan"sebuah "ide totaliter". Ia memakai Jepang sebagai tauladan.

Tentu saja di sana tak ada "demokratisch beginsel" yang disebut Radjiman. Tapi Supomo tak sendiri. Dalam sejarah, kita berulang kali mengalami rasa cemas menerima beginsel yang menyambut "pergeseran pikiran" itu. Dalam sejarah, godaan "ide totaliter" tak mudah mati.

Goenawan Mohamad