Upaya pemerintah menyamakan harga bahan bakar minyak di semua wilayah merupakan kabar baik. Kelak, harga bahan bakar di Papua dan Pulau Jawa tak lagi berbeda. Sebagai produsen sekaligus distributor BBM, Pertamina semestinya punya beragam cara untuk memeratakan harga bahan bakar di seantero Tanah Air.

Menyeragamkan harga bahan bakar secara nasional bukanlah masalah untung-rugi. Kebijakan pemerintah yang sudah semestinya dilakukan itu harus dilihat sebagai usaha meningkatkan kesejahteraan. Banyak penduduk yang tertinggal secara ekonomi, seperti di Papua dan di daerah tertinggal lainnya, karena bertahun-tahun terbelenggu oleh mahalnya harga BBM.

Jalur distribusi bahan bakar minyak di daerah terpencil umumnya panjang dan berliku. Untuk Papua, yang belum memiliki terminal penampungan BBM, kebutuhannya didatangkan dari kilang "terdekat", yaitu Balikpapan, Kalimantan Timur. Masalahnya, BBM dari Balikpapan tidak langsung diangkut ke Papua, melainkan harus dikirim dulu ke depo BBM di Wayame, Ambon, Maluku.

Dari Wayame, BBM jatah Papua didistribusikan dengan kapal dan pesawat terbang. Dalam pengiriman BBM, sering kali muncul persoalan, seperti gangguan cuaca. Keberangkatan kapal dan pesawat pun tertunda. Risikonya, pasokan menjadi terhambat dan harga BBM di Papua bisa meroket hingga Rp 100 ribu per liter. Kejadian seperti ini jarang terjadi di Pulau Jawa. Harga Premium pun terjamin normal, yaitu Rp 6.450, dan solar Rp 5.150 per liter, karena distribusinya nyaris tanpa gangguan.

Pertamina mesti menyiapkan berbagai solusi. Misalnya, mengubah regulasi dan melepas sebagian keuntungan perseroan. Pertamina memang dituntut untung. Tapi, untuk percepatan pembangunan di Papua dan daerah terpencil lainnya, orientasi bisnis sebaiknya dikendurkan sementara. Alokasi subsidi distribusi BBM di Papua sebesar Rp 800 miliar per tahun. Jika ternyata masih kurang, jangan ragu menambahnya.

Begitu pula pemakaian pesawat pengangkut BBM, Air Tractor, jelas bukan andalan satu-satunya. Armada ini memang dibutuhkan untuk menembus daerah yang belum punya akses jalan darat. Air Tractor cocok untuk memasok BBM di daerah pegunungan Papua, seperti Kabupaten Puncak, Yalimo, dan Intan Jaya. Untuk kabupaten yang memiliki sungai dan bermuara di laut, seperti Mamberamo Raya, lebih pas memanfaatkan kapal.

Tempat penampungan yang berfungsi menjaga ketahanan stok BBM di wilayah pedalaman juga mesti disediakan. Tak kalah penting, memperbanyak agen penyalur minyak dan solar. Tentu saja mereka harus diseleksi. Penyalur yang memiliki komitmen tidak mempermainkan harga BBM sajalah yang sebaiknya direkrut.

Kesamaan harga BBM diharapkan mendorong berkembangnya perekonomian di daerah. Pembangunan infrastruktur tumbuh pesat. Penduduk pedalaman yang belum menikmati listrik segera terlayani. Yang tak kalah penting, program ini harus diawasi. Pertaminalah yang menanggung rugi bila program satu harga BBM gagal.