Konsistensi "wakil rakyat" melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri dipertanyakan setelah Ketua DPR Ade Komaruddin memberi lampu hijau bagi kunjungan kerja Komisi VII DPR ke Maroko dan Spanyol. Sama seperti sebelumnya, "kunjungan kerja" ini hampir selalu memicu kontroversi. Dewan tak bisa menunjukkan urgensi dan manfaat kunjungan yang menggunakan uang rakyat itu.

Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri disepakati pimpinan DPR dan semua pimpinan fraksi pada 18 Januari lalu. Kunjungan kerja ke luar negeri tak boleh dilakukan oleh panitia khusus DPR. Waktu itu juga disepakati pengurangan masa reses dari sebulan menjadi maksimal dua pekan. Selain menghemat anggaran, kebijakan ini bertujuan menggenjot produk legislasi DPR yang rendah.

Kunjungan kerja, termasuk ke luar negeri, diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Regulasi itu memang tak mengatur detail. Bisa dimengerti jika Ade Komaruddin membela diri dengan mengatakan kunjungan ke Maroko dan Spanyol, yang memakai anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "tidak melanggar undang-undang dan tidak menggunakan anggaran DPR." Ia juga yakin moratorium itu masih "konsisten dijalankan" dan sudah menghemat anggaran Rp 139 miliar per tahun. Pertanyaannya, apa bedanya kunjungan itu memakai anggaran DPR dan bukan DPR? Bukankah sama-sama uang negara?

Kunjungan kerja DPR ke luar negeri juga kerap dipertanyakan urgensinya. Di tengah era Internet ini, banyak hal bisa dicari di dunia maya, meski belum tentu semuanya tersedia. Soalnya adalah apakah memang bahan-bahan yang dibutuhkan Dewan untuk studi banding itu tak tersedia di Internet sehingga kunjungan kerja menjadi satu-satunya pilihan? Jangan sampai ketidakmampuan mengeksplorasi kekayaan informasi dari Internet menjadi pembenar untuk melancong ke luar negeri.

Prasyarat perlu-tidaknya kunjungan kerja ke luar negeri itu sebetulnya diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR. Pasal 145 peraturan itu mensyaratkan bahwa batu uji dari penting-tidaknya kunjungan kerja ke luar negeri adalah urgensi, manfaat, dan kaitannya dengan penyusunan undang-undang.

Manfaat kunjungan ke luar negeri itu diragukan karena publik tak melihat hasilnya. Pada 2011, peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan, menghitung ada 143 kali kunjungan DPR ke luar negeri. Tapi hanya tiga laporan yang dipublikasikan, yaitu dari Komisi III. Bahkan bahan hasil studi banding anggota Dewan ke Swedia hanya tersedia satu lembar, dan tidak lebih dari sekadar deskripsi singkat kegiatan dan jadwal.

Praktek semacam inilah yang membuat kunjungan kerja DPR ke luar negeri akan selalu dicurigai sebagai siasat melancong dengan menggunakan uang negara.