Fathorrahman Hasbul
Peneliti Sinergi Partnership Yogyakarta

Barangkali tak ada pertunjukan menarik selain pentas politik pemilihan kepala daerah DKI Jakarta belakangan ini. Politik DKI begitu mempesona dan memikat berbagai kalangan, termasuk yang berasal dari luar Ibu Kota. Meski mereka tidak ber-KTP DKI, perbincangan dan keberpihakannya kepada salah satu kandidat melebihi perbincangan politik mana pun.

Kasus surat Al-Maidah, dinasti politik, sampai persoalan perbedaan dalam sikap masa lalu menjadi pokok soal bagaimana manuver isu politik menyebar cepat, membentur akal sehat, kebenaran, dan bahkan mengubur nurani di dasar paling dalam di ruang pragmatisme politik. Dalam ruang media sosial, orang begitu mudah diprovokasi dengan mengabaikan substansi masalah sehingga sukar mencari kebenaran yang hakiki. Media sosial menjadi riuh oleh kebencian, bukan saja oleh para haters, tapi juga kaum intelektual dan ilmuwan.

Media sosial kemudian tidak lagi mendudukkan proses dialog yang sehat serta adu konsep dan strategi secara kreatif, melainkan menjadi arena benturan kepentingan politik yang dikemas dengan aroma agama, politik dinasti, dan kebencian. Politik, sebagai sebuah seni meraih kekuasaan yang seharusnya terlihat indah, justru menjelma menjadi rawa belukar permainan kepentingan yang gersang dari nilai-nilai kepatutan dan tanpa keteduhan. Yang ada hanyalah saling sikut, intimidasi, dan fitnah yang tidak mencerminkan apa yang disebut sebagai politik akhlakul karimah.

Perlu dicatat bahwa DKI Jakarta, yang selama ini dilihat sebagai kiblat dalam penyelenggaraan pemilihan umum, sesungguhnya tidak sebersih itu. Jika ukurannya adalah demokrasi prosedural dalam hal tidak ada masalah teknis dalam penyeleggaraan pemilu, yang demikian adalah selemah-lemahnya pandangan tentang sistem berdemokrasi. Sebab, demokrasi yang sejati mengedepankan sikap-sikap santun dan saling menghargai dalam setiap proses. Jika ada persaingan, itu dijalankan secara manusiawi dan didasari sikap kritis dengan basis data yang akurat.

Dalam perspektif Viscount Bolingbroke (1742), perbedaan dalam politik sesungguhnya dapat menjaga keseimbangan-keseimbangan dan menumbuhkan kekuatan-kekuatan politik baru. Suasana yang rukun merupakan pintu masuk hadirnya harapan bagi kebebasan, kemakmuran, dan hak-hak warga secara menyeluruh. Artinya, standar kehidupan politik secara demokratis merupakan suasana yang menjunjung tinggi kekeluargaan, keadilan, dan keadaban.

Gelombang media sosial yang kini terus mewarnai meja catur proses politik di DKI benar-benar menjadi sarana yang efektif dalam menaikkan serta menggulingkan citra para calon gubernur. Wacana yang berkembang di media sosial terkait dengan pemilihan Gubernur Jakarta 2017 bergerak secara ofensif, yang salah satunya dapat diidentifikasi sebagai "wacana kepiting"—istilah dari "crap journalism", yang muncul dalam sejarah media Indonesia dalam tragedi Malari pada 1974.

Wacana kepiting menunjukkan bahwa wacana yang dikeluarkan tidak lain untuk menggigit sedikit-sedikit. Namun, jika diburu, ia lari bersembunyi di balik batu. Kini aktivitas tersebut telah bermetamorfosis dalam media sosial. Hal ini terjadi pada beberapa akademisi yang menggiring opini di media sosial karena berpihak pada kandidat tertentu.

Dalam kajian komunikasi, model wacana dalam media sosial dalam kaitan dengan pemilihan Gubernur DKI juga dapat ditafsirkan sebagai model "ostensive-inferential". Pencetus ide-ide kebencian lihai memainkan asumsi-asumsi. Wacana yang dicetuskan hanyalah asumsi yang seolah-olah nyata untuk menunjukkan makna yang jauh lebih besar dalam rangka menghadirkan timbal balik keuntungan.

Misalnya, dalam kasus surat Al-Maidah. Banyak kritik soal kesalahan dalam memaknai surat tersebut. Padahal, pesan sesungguhnya ingin menunjukkan adanya irisan-irisan perbedaan agama yang bisa disampaikan ke khalayak luas. Begitu pun dengan politik dinasti. Pesannya ingin menunjukkan bahwa kualitas personal kandidat tersebut sesungguhnya bukanlah kualitas dirinya, melainkan orang tua dan sejenisnya.

Gurevitch dan J.G. Blumler (2003) menyatakan media sosial sejatinya menempatkan demokrasi sebagai lingkungan sosial-politik yang memberikan ruang atas semakin meningkatnya kesejahteraan sebuah komunitas masyarakat sekaligus menjadi platform dalam menciptakan diseminasi gagasan secara rasional dan menyejukkan. Kehadiran media sosial benar-benar menjadi alat untuk menumbuhkan potensi masyarakat agar peduli terhadap lingkungan politiknya. Minimal, ia dapat meningkatkan partisipasi politik.

Media sosial sebetulnya dapat menjadi pintu masuk untuk merangsang dan menggiring masyarakat guna memahami secara utuh pandangan, program, dan target pembangunan di DKI dari para calon gubernur. Hal ini diharapkan mampu melahirkan pemilih yang rasional, bukan taklid buta tanpa sebuah pertimbangan, apalagi meng-go-viral-kan kebencian di media sosial.