Faisal Kamandobat
Peneliti Abdurrahman Wahid Center Universitas Indonesia

Islam tengah berada di panggung utama lanskap politik Jakarta. Pada 4 November lalu, ratusan ribu umat Islam rela meninggalkan keluarga, kampung halaman, dan pekerjaan untuk berdemonstrasi karena merasa agamanya diperlakukan secara tidak hormat oleh calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Demonstrasi adalah aktivitas politik, modern, dan sekuler. Namun mereka menghayatinya sebagai bagian intrinsik ajaran agama, layaknya ritual yang sakral. Mereka berpakaian putih-putih seperti di majelis pengajian atau beribadah ke Tanah Suci serta mengumandangkan doa dan takbir bersama-sama seakan-akan peristiwa tersebut di Mekah atau Madinah, bukan di Jakarta.

Peristiwa ini menunjukkan sejumlah hal. Pertama, menghayati demonstrasi sebagai ritual telah menjadikan agama sebagai medium menghadirkan negara ke dalam struktur kesadaran masyarakat. Agama dan negara dianggap sebagai kesatuan. Berbuat baik demi agama adalah juga berbuat baik demi negara, vice versa. Itulah mengapa ketika negara dianggap berseberangan dengan agama, mereka berdemonstrasi.

Kedua, kehadiran negara melalui agama memiliki problem representasi. Dalam sistem demokrasi, representasi dilakukan berdasarkan suara pemilih sebagai warga negara, bukan berdasarkan agama, ras, gender, dan kategori budaya lain. Di satu sisi, kehadiran negara melalui agama membuat warga merasa "memiliki negara", tapi di sisi lain agama tidak masuk representasi politik dalam sistem demokrasi.

Menyiasati masalah ini, demokrasi menyediakan saluran melalui partai politik. Aspirasi agama lantas disalurkan lewat partai dengan kultur religius tertentu. Misalnya, PKB dengan basis pemilih warga NU, PAN dengan basis warga Muhammadiyah, dan PKS dengan basis warga Tarbiyah. Dengan partai politik berkultur religius, representasi agama dapat disalurkan kepada negara. Masalahnya adalah kultur, struktur, dan kinerja politik partai dianggap kurang mampu mengikuti perubahan sosio-kultural umat Islam, terutama di perkotaan, sehingga mereka mencari alternatif lain sebagai penghubung agama dengan negara, di antaranya demonstrasi.

Ketiga, Jakarta bukan semata ibu kota politik republik ini, tapi juga ibu kota ekonomi dan budaya. Tiga status itu terkoneksi secara kompleks melalui berbagai lembaga, komunitas, jaringan sosial, dan sebaran demografi, dengan tingkat kepadatan populasi yang tinggi. Kompleksitas tersebut membuat pembatasan antarsektor sulit dilakukan, sehingga fenomena di satu sektor dapat dengan cepat menjalar ke sektor lain. Demonstrasi 4 November menunjukkan bahwa sektor politik dengan mudah menjalar ke sektor agama, dan dalam berapa hal ikut mempengaruhi sektor ekonomi.

Islam, dalam lanskap di atas, telah menjadi tantangan tersendiri bagi Jakarta. Ia akan membentuk wajah kota ini secara signifikan hingga tahun-tahun mendatang, terlebih dengan terus tumbuhnya kelas menengah Islam. Namun Islam bukan sesuatu yang tunggal, baik doktrin, institusi, praktek, maupun kulturnya. Islam juga bukan entitas yang independen. Dinamikanya ikut dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, politik, dan teknologi.

Secara sosiologis, umat Islam di Jakarta mempelajari agama melalui berbagai cara. Kelompok NU dan Muhammadiyah melakukannya melalui madrasah, pesantren, dan majelis pengajian. Mereka diorganisasi melalui ikatan komunitas yang berpusat pada tokoh suci. Doktrin agama dan negara mereka relatif terpisah sehingga, kendati doktrin agama mereka sama, sikap politik mereka bisa berbeda-beda. Hal ini berbeda dengan kelompok Tarbiyah, Salafi, dan Hizbut Tahrir (HTI), yang mempelajari Islam melalui pengajian di masjid-masjid dan diorganisasi melalui jaringan sel tertutup. Doktrin agama dan politik menyatu secara absolut, sehingga sikap keagamaan dengan sikap politik praktis tak terpisahkan.

Kelompok berikutnya adalah umat Islam yang mempelajari agama tanpa ulama, institusi, dan doktrin yang dapat dirumuskan dengan jelas. Mereka mempelajari agama melalui Internet dan buku-buku, mengkonsumsi apa saja yang berkaitan dengan Islam. Dalam hal doktrin, bagi mereka, agama dan negara kadang dianggap sebagai kesatuan, tapi kadang terpisah-sesuai dengan buku, isi media Islam favorit, dan kecenderungan psikologis masing-masing.

Mereka beribadah di berbagai kelompok pengajian secara fleksibel dan bergerak secara spontan manakala sebuah kegiatan keagamaan dirasa merefleksikan kesalehan mereka. Ketika demonstrasi dirasa mewakili kesadaran keagamaan mereka, mereka akan segera melakukan secara spontan dan sukarela. Di tengah waktu dan tekanan kerja yang tinggi, mempelajari Islam dengan cara demikian dianggap praktis. Mengingat kondisi sosial-ekonomi Jakarta, tidak mengherankan jika penganut Islam jenis ini akan terus tumbuh di kemudian hari.

Dua kelompok Islam pertama telah memiliki saluran partai politik tradisional masing-masing. Jika mengalami kebuntuan politik, tokoh-tokoh agama dapat diajak berdialog untuk mencari titik temu. Tantangannya terletak pada kelompok Islam terakhir. Mereka tidak memiliki tokoh agama, institusi, komunitas, dan partai politik tertentu, tapi jumlah mereka terus tumbuh. Strategi aktor dan modal kultural tidak lagi memadai. Jakarta membutuhkan strategi budaya yang mampu mendefinisikan kota ini dalam konteks kosmopolitan yang baru-kosmopolitan yang dibentuk oleh teknologi, bukan oleh tokoh atau interaksi sosial secara langsung. Jika tidak, ibu kota ini akan mengalami paralisis, ketika perubahan sosial, ekonomi, dan politik tidak seimbang dengan kemampuan warganya memproduksi nilai dan visi yang mendukung keberlanjutan kota ini. *