EDDI ELISON
Pengamat Sepak Bola Nasional

Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI pada 10 November 2016 di kawasan Ancol, Jakarta, menghasilkan 15 personel pengurus baru. Letnan Jenderal Edy Rahmayadi dipercaya sebagai Ketua Umum PSSI. Lalu Joko Driyono dan Iwan Budianto masing-masing menjadi Wakil Ketua Umum. Lantas ada 12 anggota Executive Committee, yakni Hidayat, Yunus Nusi, Condro Kirono, Papat Yunisal, Gusti Randa, Pieter Taunuri, Jupeni A. Rachman, A.S. Sukawijaya, Johar Lin Eng, Refrizal, Dirk Soplanit, dan Very Mulyadi.

Setelah pengurus teras terpilih, timbul pertanyaan, apakah kepengurusan ini telah memenuhi apa yang dikehendaki Presiden Joko Widodo? Jauh hari sebelum KLB, Presiden telah menginstruksikan dilakukannya reformasi total terhadap PSSI sebagai penyelesaian turbulensi di tubuh PSSI yang mengakibatkan persepakbolaan nasional gonjang-ganjing dan bahkan paceklik prestasi.

Ingat, sejak PSSI dikenai sanksi administrasi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, kemudian di-banned FIFA, persepakbolaan nasional mengalami degradasi peringkat FIFA menjadi selevel "negara kelas dasar" di bawah Filipina dan bahkan Timor Leste. Apalagi kemudian pengurus PSSI pimpinan La Nyalla Mattalitti menghentikan kompetisi.

Menteri Imam terpaksa membentuk Tim-9, di-ketuai Komisaris Jenderal Purnawirawan Oegroseno, disusul lahirnya Tim Transisi yang dipimpin Inspektur Jenderal Purnawirawan Bibit Samad Rianto untuk mengatasi kevakuman kegiatan sepak bola. Bahkan, Presiden Jokowi minta dilaksanakan turnamen khusus yang di-ikuti klub-klub, yang sebelumnya berlaga di wadah Indonesia Super League (ISL) dengan operator PT Liga Indonesia (LI).

Terlaksanalah berbagai turnamen, seperti Piala Kemerdekaan, Piala Presiden, Piala Jenderal Soedirman, atau Piala Bhayangkara. Bahkan, saat ini sedang berlangsung Torabika Soccer Championship (TSC) yang dilaksanakan PT Gelora Trisula Semesta (GTS), yang juga menjadi operator Liga Nusantara (klub amatir) dan Piala Soeratin (U-17). Sebelumnya, di daerah-daerah terlaksana kompetisi Piala Gubernur, Piala Bupati, dan sebagainya.

Semua kegiatan tersebut adalah bukti bahwa gairah sepak bola masyarakat tidak pernah luntur, apalagi setelah sanksi Menteri dan FIFA dicabut. Kegairahan bersepak bola yang lepas dari PSSI ini bukan bagian dari reformasi total sebagaimana dikehendaki Presiden, melainkan hanya sebagai jalan atau pengisi waktu terkait dengan sanksi Menteri dan FIFA saja, menuju KLB.

Meskipun KLB Ancol sudah memilih 15 pengurus, sesuai dengan Pasal 33 Statuta PSSI, kepengurusan PSSI di bawah komando Edy Rahmayadi ini baru akan efektif dalam waktu 60 hari setelah 10 November. Artinya, pada 10 Januari 2017 kepengurusan ini baru total aktif.

Waktu dua bulan ini tentu digunakan untuk menyusun kepengurusan lengkap, selain mempersiapkan kongres tahunan dengan materi bahasan, antara lain, program 2017, inventarisasi pasal-pasal statuta yang perlu diamendemen agar segaris dengan Instruksi Presiden (reformasi total), serta pengesahan kembalinya tujuh klub sebagai anggota PSSI yang selama ini disingkirkan La Nyalla dan kolaboratornya, yakni Persebaya 1927 Surabaya, Persibo Bojonegoro, Persema Malang, Arema Indonesia, Persikasi Kota Bekasi, Lampung FC, dan Persewangi Banyuwangi.

Selain itu, yang paling penting adalah menyiapkan kompetisi 2017/2018. Apakah pesertanya akan dipertahankan 18 klub? Apakah operatornya tetap PT Liga Indonesia? Untuk kedua masalah tersebut, demi terlaksananya reformasi total, sebaiknya jumlah peserta ditambah, bisa 20 atau 22 klub, dengan operator baru yang dipilih melalui lelang.

PT LI tidak pantas lagi dipertahankan, mengingat, selama melaksanakan ISL, operator justru menjadi wadah permainan atur skor, sepak bola gajah, atau match-fixing. Konon pula direktur utamanya adalah Joko Driyono, yang kini terpilih menjadi Wakil Ketua Umum PSSI. Termasuk juga PT GTS, yang saat ini aktif mengelola turnamen TSC karena direktur utamanya juga Joko Driyono. Jadi, dikhawatirkan akan terjadi konflik kepentingan. Apalagi ada kartelisasi melalui kontrak 10 tahun antara PSSI/PT LI dengan BV Sport, sehingga masalah keuangan terkesan tertutup. Padahal, atas gugatan Komisi Informasi Publik, pengadilan memutuskan bahwa PSSI adalah organisasi terbuka.

Tahap pertama kontrak 10 tahun tersebut harus dibatalkan. Selanjutnya, diadakan lelang terbuka bagi setiap perusahaan yang berminat menjadi operator kompetisi dengan syarat-syarat tertentu.

Dalam statuta PSSI tidak ada pasal yang menentukan seorang pengurus PSSI harus melepas jabatan di perusahaan yang ada temalinya dengan kepentingan PSSI atau rangkap jabatan di dalam PSSI, seperti asisten provinsi atau pengurus klub, melainkan tuntutan reformasi total; siapa pun yang terpilih sebagai pengurus teras sebaiknya mundur dari jabatan lamanya untuk menghindari terpecahnya konsentrasi sebagai pengurus pusat atau menghentikan kepentingan pihak lain. Agar lebih konkret, sebaiknya ada pasal baru tentang pelarangan rangkap jabatan dalam statuta PSSI.