Khoirunnisa Nur Agustyati
Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu telah dibentuk dan siap bekerja. Berdasarkan jadwal yang disusun Pansus, pembahasan akan diakhiri pada 28 April 2017. Artinya, DPR dan pemerintah hanya memiliki waktu kurang dari lima bulan untuk membahas RUU Penyelenggaraan Pemilu.
Berkaca dari pembahasan undang-undang pemilu sebelumnya, undang-undang untuk menyelenggarakan pemilu 2009 disahkan oleh DPR dan pemerintah pada 2008. Dengan demikian, penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, hanya memiliki waktu kurang dari 12 bulan untuk menyelenggarakan pemilu 2009.
Adapun untuk Pemilu 2014, undang-undang penyelenggaraan pemilu telah disahkan pada 2012. Artinya, KPU dan Bawaslu yang dilantik pada 2012 memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan Pemilu 2014. Meski masih ada kekurangan, secara keseluruhan penyelenggaraan Pemilu 2014 berjalan dengan baik.
Jika mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, penyelenggaraan Pemilu 2019 dilakukan secara serentak, baik pemilu legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, penyelenggara pemilu akan menghadapi tahapan yang lebih kompleks dibanding sebelumnya. Untuk itulah, dibutuhkan undang-undang pemilu yang sudah matang dan disahkan paling lambat pertengahan 2017 agar penyelenggara pemilu memiliki cukup waktu untuk menyelenggarakan Pemilu 2019.
Sistem pemilu
Jika membaca RUU Penyelenggaraan Pemilu yang diusulkan pemerintah, setidaknya terdapat enam isu krusial dalam RUU penyelenggaraan pemilu, yakni pemilih, sistem pemilu, kampanye, pungut hitung, penegakan hukum, dan kelembagaan.
Khusus untuk isu sistem pemilu sendiri, terdapat lima variabel krusial yang selalu menjadi perdebatan dalam pembahasan, yakni soal alokasi kursi dan daerah pemilihan, formula penghitungan kursi, ambang batas, metode pemberian suara, dan metode pencalonan.
Sistem pemilu menjadi isu yang paling lama diperdebatkan dalam pembahasan. Musababnya, pilihan sistem pemilu ini nantinya akan menentukan partai mana yang mendapat kursi. Bahkan dalam pembahasan RUU Pemilu pada 2012, isu sistem pemilu dibawa ke paripurna untuk divoting karena tidak mencapai kata sepakat dalam pembahasan undang-undang dalam tingkat pansus.
Potensi perdebatan yang panjang ini sangat mungkin terulang saat ini. Tiga variabel utama yang berpotensi juga diperdebatkan adalah metode pemberian suara, penghitungan kursi, dan besaran daerah pemilihan.
Pada variabel pemberian suara, pilihannya adalah sistem proporsional terbuka atau tertutup. Fraksi yang mendukung sistem proporsional terbuka antara lain PPP, PAN, PD, NasDem, Gerindra, dan Hanura. Sedangkan fraksi yang mendukung sistem proporsional tertutup adalah PDIP, Golkar, dan PKS.
Pada metode penghitungan kursi, pemerintah mengusulkan perubahan dari yang semula berdasarkan kuota murni menjadi metode St. Lague Modifikasi. Metodenya adalah suara sah partai politik akan dibagi dengan sejumlah bilangan pembagi dan menentukan partai perolehan kursi berdasarkan hasil pembagian terbesar.
Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan Perludem, jika metode ini diterapkan pada Pemilu 2014, partai menengah-besarlah yang paling diuntungkan. Namun hasil pemilunya menjadi lebih tidak proporsional karena indeks disproporsionalitasnya menjadi 5,8 dari yang semula hanya 2,7.
Adapun metode besaran daerah pemilihan diusulkan agar besaran per daerah pemilihan diperkecil dari yang sebelumnya 3-10 kursi menjadi 3-8 kursi atau 3-6 kursi. Konsekuensi dari perubahan daerah pemilihan ini adalah diuntungkannya partai menengah-besar. Itu karena semakin sedikit kursi yang diperebutkan di dapil, semakin sedikit pula partai yang berpeluang mendapatkan kursi.
Menghadapi penyelenggaraan Pemilu 2019, terdapat sejumlah agenda politik penting. Saat ini, misalnya, telah dibentuk panitia seleksi untuk menyeleksi anggota KPU dan Bawaslu yang akan dilantik pada April 2017. Kemudian terdapat pilkada serentak tahap ke-2 yang akan digelar pada 15 Februari 2017.
Dua agenda politik ini mungkin akan menjadi perhatian DPR dan pemerintah. Selain itu, muncul wacana untuk membahas Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang MD3 dengan tujuan agar terjalin kesinambungan satu sama lain.
Penggabungan pembahasan ini pada dasarnya baik bagi keselarasan undang-undang paket politik. Tapi yang perlu diperhatikan adalah masalah waktu pembahasan. Jangan sampai pembahasan undang-undang pemilu menjadi terlambat.
Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menyelamatkan penyelenggaraan Pemilu 2019 adalah dengan menggabungkan undang-undang pemilu legislatif dan pemilu presiden tanpa mengubah substansinya. Yang perlu diperhatikan: teknis penyelenggaraan yang berimplikasi pada keserentakan Pemilu 2019. Selain itu, sangat penting untuk memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi perihal undang-undang pemilu untuk diadopsi ke dalam undang-undang pemilu yang baru.
Berita terkait
Saran Panglima TNI Gatot Nurmantyo untuk Pembuatan UU Pemilu
5 Agustus 2017
![](https://statik.tempo.co/data/2017/06/14/id_615602/615602_620.jpg)
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyarankan UU Pemilu langsung dibuat setelah Pemilu selesai, bukan menjelang Pemilu.
Baca SelengkapnyaMahfud MD Anggap Putusan MK Perkuat UU Penyelenggaraan Pemilu
1 Agustus 2017
![](https://statik.tempo.co/data/2014/11/22/id_345838/345838_620.jpg)
Mahfud MD menganggap putusan MK yang lalu soal pemilu serentak dan ambang batas presidensial akan membantu UU Penyelenggaraan Pemilu yang baru.
Baca SelengkapnyaRapat Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, Tjahjo Ingin Musyawarah
11 Juli 2017
![](https://statik.tempo.co/data/2017/07/10/id_622298/622298_620.jpg)
Tjahjo berharap pembahasan RUU ini segera selesai.
Baca SelengkapnyaKoalisi Masyarakat Sipil Tolak Sistem Pemilu Terbuka Terbatas
11 Juni 2017
![](https://statik.tempo.co/data/2014/04/09/id_279350/279350_620.jpg)
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu menolak perubahan sistem pemilu menjadi proporsional terbuka terbatas karena dianggap kemunduran demokrasi.
Baca SelengkapnyaPerludem: Pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu Terlambat
20 Mei 2017
![](https://statik.tempo.co/data/2015/11/29/id_459052/459052_620.jpg)
Pemerintah dianggap terlambat menyerahkan kepada DPR sebagai pengusul, karena terlalu terpaku pada euforia 2014. RUU Pemilu butuh dua tahun.
Baca SelengkapnyaAlasan KPU Minta RUU Penyelenggaraan Pemilu Segera Disahkan
26 April 2017
![](https://statik.tempo.co/data/2011/09/14/id_90675/90675_620.jpg)
Ketua KPU Arief Budiman berharap DPR dan pemerintah segera mengesahkan RUU Penyelenggaraan Pemilu.
Baca SelengkapnyaDemokrasi Elektoral Mencari Bentuk
22 Maret 2017
Dinamika pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang sedang berlangsung di DPR ternyata memunculkan beberapa pertanyaan mendasar. Pertanyaan itu, antara lain, mengenai representasi publik yang akan dihasilkan oleh sistem pemilu dan upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif melalui demokrasi elektoral multipartai.
Baca SelengkapnyaPansus Pemilu ke Jerman dan Meksiko, Eks KPU: Tidak Jelas
2 Maret 2017
![](https://statik.tempo.co/data/2010/12/18/id_57659/57659_620.jpg)
Dihitung dengan waktu perjalanan, Ramlan merasa kunjungan kerja tersebut terlalu singkat untuk dikatakan sebagai sebuah studi banding.
Baca SelengkapnyaMendagri: Pemerintah Tetap Kirim Hasil Pansel KPU-Bawaslu
2 Februari 2017
![](https://statik.tempo.co/data/2015/09/22/id_439349/439349_620.jpg)
Mendagri Tjahjo menegaskan pemerintah akan tetap mengirimkan hasil seleksi calon komisioner KPU dan Bawaslu karena tahapan Pemilu 2019 mulai Juli 2017
Baca SelengkapnyaMahfud Md. Sebut Pengajuan Capres Tak Perlu Ambang Batas
18 Januari 2017
![](https://statik.tempo.co/data/2014/11/22/id_345839/345839_620.jpg)
Menurut Mahfud Md., pembahasan ambang batas tidak diperlukan karena pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden dilakukan secara serentak.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
![](https://statik.tempo.co/data/2015/05/25/id_402389/402389_150.jpg)
Prank Yana Cadas Pangeran: Polisi Santai Sajalah
29 November 2021
![](https://statik.tempo.co/data/2019/11/13/id_888925/888925_150.jpg)
Portal Pengaduan ASN Berlebihan
14 November 2019
![](https://statik.tempo.co/data/2015/10/27/id_449076/449076_150.jpg)
Amburadulnya Seleksi Pemimpin KPK
27 Agustus 2019
![](https://statik.tempo.co/data/2019/06/05/id_846799/846799_150.jpg)
Tantangan Ekonomi Presiden Terpilih
8 Juli 2019
![](https://statik.tempo.co/data/2018/07/15/id_719072/719072_150.jpg)
Jangan Jadi Teror Baru
18 September 2018
![](https://statik.tempo.co/data/2018/02/09/id_683012/683012_150.jpg)
Ratna - Galih, Cinta - Rangga, Milea - Dilan
14 Februari 2018
![](https://statik.tempo.co/data/2018/01/23/id_678731/678731_150.jpg)
Gary Oldman dalam Tubuh Churchill
28 Januari 2018
![](https://statik.tempo.co/data/2010/07/30/id_42551/42551_150.jpg)
Daoed Joesoef
28 Januari 2018
![](https://statik.tempo.co/data/2018/01/06/id_674514/674514_150.jpg)