Pemerintah DKI Jakarta sebaiknya tidak memenangkan peserta lelang rumah susun yang meragukan. Mengejar target pembangunan rusun bagi penduduk yang tergusur proyek normalisasi sungai amat penting. Tapi pemerintah DKI harus memastikan tak ada pemainan kotor dalam lelang dan pemenangnya benar-benar kompeten.

Proyek rusun susun sederhana memang menjadi prioritas pembangunan Jakarta 2017. Provinsi ini mengalokasikan dana Rp 5 triliun untuk membangun 24 tower rusun. Ini merupakan kelanjutan dari proyek serupa sebelumnya. Pada 2016, DKI telah mendirikan rumah susun di Semper, Cakung Barat, K.S. Tubun, Rawa Bebek, dan Rawa Buaya.

Jumlah rusun terbesar tahun ini berada di Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara, yakni sebanyak 14 tower. Pemenang tender tower 6-10 dan tower 11-14 Nagrak sudah didapat, sementara pemenang lelang tower 1-5 belum diumumkan karena tak ada peserta yang memenuhi syarat. Kebijakan menunda pengumuman ini patut diapresiasi. Kalau perlu, tender diulang demi mencari pemenang yang benar-benar layak.

Evaluasi perlu dilakukan lagi terhadap peserta tender. Sedikit saja ada peserta yang pernah masuk daftar hitam, lebih baik dihapus. Begitu pula bila terbukti ada peserta yang tidak profesional. Dalam tender tower 1-5 Nagrak, misalnya, ada nama PT Totalindo Eka Persada. Perusahaan ini pernah memenangi tender Rusun K.S. Tubun pada 2016. Proyek itu seharusnya sudah selesai pada Desember 2016, tapi hingga kini belum kelar.

Mutu proyek itu juga diragukan. Kedalaman fondasi rusun yang diminta pemerintah DKI 30 meter, tapi hanya dibuat 20 meter. Selain mengikuti lelang di Nagrak, PT Totalindo memasukkan lelang untuk tower Rusun Penggilingan dan Pulogebang pada 2017.

Kualitas dan keamanan bangunan harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai ada lagi kontraktor yang diam-diam menggunakan bahan bangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Sejak proses lelang, kredibilitas kontraktor perlu dicek. Pengembang juga harus selalu didampingi konsultan perencana dan diawasi secara ketat. Bila terbukti kontraktor itu nakal, segera diberi sanksi dan jika perlu dilaporkan ke penegak hukum.

Bukan hanya PT Totalindo yang tak bisa menuntaskan target. Berdasarkan perencanaan 2016, pembangunan rusun seharusnya meliputi delapan lokasi. Tapi proyek rusun di dua lokasi disetop karena kontraktornya terkena sanksi. Ada pula lima rusun yang pembangunannya sempat dihentikan untuk kepentingan audit bangunan yang dilakukan Inspektorat Provinsi DKI. Kini pembangunan kelima rusun tersebut sudah bisa diteruskan.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama optimistis seluruh proyek rusun akan rampung pada Desember 2017. Sungguh penting mengejar target ini, tapi lelang proyek tetap harus dilakukan secara adil dan transparan. Jangan lupakan pula kualitas rusun yang dibangun sehingga benar-benar aman dan nyaman bagi penghuninya.