Kecanduan Pembangunan

Penulis

Kamis, 23 Februari 2017 01:09 WIB

IGG Maha Adi
Pegiat Ekoliterasi

Dalam literatur pembangunan, kategori kemakmuran negara dibagi menjadi dua: maju dan berkembang, dengan beberapa variannya. Stratifikasi ini juga banyak diyakini para ahli dapat menggambarkan tingkat kebahagiaan penduduk sebuah negara. Namun, dalam teori dampak lingkungan, kemakmuran yang tinggi justru menjadi determinan pokok kerusakan lingkungan hidup.

Pada dekade 1960-an, Leopold Kohr, aktivis dan ilmuwan sosial Austria, menawarkan kategori yang cukup radikal terhadap stratifikasi kemakmuran, yaitu negara-negara yang mengalami kecanduan pembangunan (overdeveloped countries). Terminologi ini umumnya dipakai dalam memahami fenomena pembangunan yang berlebihan tanpa mempertimbangkan daya dukung ekologisnya. Negara pecandu ini terus mengejar pertumbuhan tanpa batas dan memaksa seluruh komponennya untuk memenuhi ambisi itu.

Kategori Kohr juga biasa dipakai untuk menyebut gejala yang sama pada tingkat kota, yang pertumbuhannya cenderung kosmopolitan. Kota Jakarta, Bandung, dan Denpasar adalah tiga kota yang menunjukkan gejala sama. Salah satu ciri fisik yang menonjol pada kota yang mengalami kecanduan pembangunan adalah pembangunan lahan yasan (real estate) dan fasilitas pendukungnya secara masif serta munculnya gejala kecanduan belanja (hyperconsumption) pada barang-barang nonfungsional.

Belanja nonfungsional adalah belanja untuk prestise dan identitas diri melalui kepemilikan atas barang-barang bernilai kebaruan tinggi. Kondisi ini menyebabkan konsumen terus mengganti barangnya dengan model terbaru, canggih, eksklusif, dan tentu saja lebih mahal serta sering berganti dalam waktu yang sangat singkat, seperti mode busana, gawai, atau kendaraan bermotor.

Dalam masyarakat yang mencandu belanja, setiap pengalaman sosial dimediasi mekanisme pasar. Sebagian kegiatan masyarakat berpusat atau berpindah ke dalam pusat belanja. Kota Jakarta memiliki 177 pusat belanja dan di lokasi lain terus berlangsung pembangunan apartemen, hotel, mal, jalan tol, dan reklamasi.

Namun data keseimbangan antara penyediaan dan kebutuhan terhadap ruang, infrastruktur, dan fasilitas kota itu tidak pernah dikaji secara kritis. Izin reklamasi Teluk Jakarta tahun 1995, misalnya, jelas bukan direncanakan sebagai solusi atas persoalan lingkungan hidup. Proyek ini semata-mata ingin menangguk untung dari pembangunan rumah mewah di atas ekosistem laut. Kota Jakarta pun dipaksa tunduk kepada kebutuhan kelompok kaya dan superkaya yang jumlahnya sekitar 20 persen saja dari seluruh penduduk.

Akibat dari kecanduan pembangunan adalah bertambahnya produksi limbah, peningkatan penggunaan energi dan emisi kendaraan, kenaikan harga tanah serta rumah, dan sebagainya. Dampaknya terhadap kelompok miskin perkotaan adalah berkurangnya tabungan dari pendapatan karena meningkatnya pengeluaran untuk kesehatan, pangan, energi, air bersih, rumah, dan lain-lain.

Kecanduan pembangunan bukan jalan keluar dari masalah yang dialami berbagai kota, termasuk Jakarta. Kemacetan, banjir, pertumbuhan penduduk yang tinggi, sanitasi, sampah, kemiskinan, dan, tentu saja, pemerataan kesejahteraan menjadi persoalan Jakarta sejak puluhan tahun lalu sampai hari ini.

Data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta memaparkan rasio Gini yang menunjukkan kesenjangan kaya-miskin selama periode 2012-2015 melebar, dari 0,42 ke 0,46. Pada 2015, hanya 20 persen penduduk Jakarta yang menikmati peningkatan pendapatan yang tinggi. Sisanya, sebanyak 80 persen, justru menurun. Publikasi Sustainable Cities Index, yang diterbitkan Arcadis pada 2016, menunjukkan Jakarta berada di peringkat ke-88 dari 100 kota besar di dunia yang dikelola secara berkelanjutan.

Pembangunan juga berkaitan dengan kebahagiaan. Dunia mengenal Paradoks Easterlin, yang menjelaskan anomali hubungan antara pendapatan tinggi dan kebahagiaan. Mengapa kebahagiaan menjadi determinan penting dalam pembangunan? Perasaan bahagia berkaitan erat dengan banyak hal, termasuk modal sosial, seperti kepercayaan. Ekonom Jeffrey Sachs menyatakan, penduduk yang mempercayai pemerintah, pengusaha, dan sesamanya akan membuat mereka bertahan lebih kuat dalam krisis dan mampu mencari solusi. Kebahagiaan juga mendorong produktivitas dan dukungan kepada program pembangunan. Penduduk yang tidak bahagia akan kontraproduktif untuk pembangunan. Jika rasio gini dan SCI disimpulkan, penduduk Kota Jakarta adalah salah satu yang paling tidak berbahagia di dunia.

Menghitung daya dukung kota adalah salah satu jalan keluar dari kecanduan pembangunan. Kota yang dibangun tanpa memperhitungkan daya dukungnya cenderung tumbuh melewati batas (overshoot). Dalam situasi ini, kebahagiaan penduduk Jakarta menuju kepunahan.

Berita terkait

Gubernur WH : Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat

15 November 2021

Gubernur WH : Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Capaian pembangunan di Provinsi Banten mulai dari pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, stadion, revitalisasi Kawasan Banten Lama dan revitalisasi Kawasan Peziarahan.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Kawasan di Kepulauan Riau Terkendala Izin

16 Januari 2018

Pembangunan Kawasan di Kepulauan Riau Terkendala Izin

Ada beberapa permasalahan dalam pembangunan kawasan pengembangan Pulau Karimun dan pengembangan Pulau Rempang, Kepulauan Riau.

Baca Selengkapnya

Bandara Internasional dan 4 Proyek yang Akan Dibangun di Karawang

28 Desember 2017

Bandara Internasional dan 4 Proyek yang Akan Dibangun di Karawang

Bappeda menyebutkan akan ada lima proyek strategis nasional yang akan dibangun di wilayah Karawang.

Baca Selengkapnya

Menteri Yasonna Yakin Indonesia Bisa Jadi 10 Negara Top di Dunia

27 Agustus 2017

Menteri Yasonna Yakin Indonesia Bisa Jadi 10 Negara Top di Dunia

Menteri Hukum dan HAM Yasona menjelaskan pentingnya gotong royong untuk membangun Indonesia.

Baca Selengkapnya

Djarot Tantang Pengerjaan Resto Apung Muara Angke Dipercepat  

20 Agustus 2017

Djarot Tantang Pengerjaan Resto Apung Muara Angke Dipercepat  

Menurut Djarot, Resto Apung Muara Angke bisa dikerjakan hanya dalam tempo sepuluh bulan.

Baca Selengkapnya

Gunakan Dana KLB Rp 65 miliar, Resto Apung Muara Angke Dibangun  

20 Agustus 2017

Gunakan Dana KLB Rp 65 miliar, Resto Apung Muara Angke Dibangun  

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan Resto Apung Muara Angke akan mengajak masyarakat naik kelas.

Baca Selengkapnya

Hary Tanoe Bakal Sulap Kebon Sirih Jadi Kawasan Kuliner  

14 Agustus 2017

Hary Tanoe Bakal Sulap Kebon Sirih Jadi Kawasan Kuliner  

Hary Tanoe mengatakan proses pembebasan lahan seluas 30 ribu meter persegi di Kebon Sirih Barat bakal rampung Maret 2018.

Baca Selengkapnya

Perizinan Pembangunan Kota Baru

14 Agustus 2017

Perizinan Pembangunan Kota Baru

Beberapa hari ini muncul polemik tentang pembangunan kota baru. Pernyataan "salah (tidak etis) menjual sesuatu yang belum ada izin" ditanggapi oleh pengembang bahwa itu adalah praktik yang biasa dalam pemasaran properti. Polemik yang terjadi sangat menarik dibahas dari sisi perizinan dalam penataan ruang.

Baca Selengkapnya

Pemerintah dan Yayasan Independen Gelar FEII 2017

12 Juli 2017

Pemerintah dan Yayasan Independen Gelar FEII 2017

Kegiatan bertajuk Kolaborasi Pemerintah Daerah untuk
Pencapaian SDGs itu rencananya diadakan pada 19-21 Juli
mendatang di JCC.

Baca Selengkapnya

3 Menteri Bahas Sejumlah Proyek Strategis Nasional di Riau  

8 Juli 2017

3 Menteri Bahas Sejumlah Proyek Strategis Nasional di Riau  

Tiga menteri Kabinet Kerja RI menyambangi Riau untuk membahas sejumlah proyek strategis nasional di daerah tersebut.

Baca Selengkapnya