Serangan Wanna Decryptor alias WannaCry sejak akhir pekan lalu membuktikan tingkat ketahanan infrastruktur Internet di Indonesia sangat lemah. Pemerintah harus bergegas membentuk Badan Siber Nasional agar negeri ini segera memiliki protokol yang jelas dalam mendeteksi, mengantisipasi, hingga memulihkan dampak serangan di dunia maya.

Hal yang tidak boleh terjadi adalah pemerintah hanya reaktif dan tidak cekatan mengantisipasi keadaan.

Ahad lalu, sehari setelah serangan pertama WannaCry mengunci sistem input data pasien Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengimbau masyarakat tidak panik, meski meminta agar tetap waspada.

Walhasil, publikasi berisi petunjuk agar terhindar dari WannaCry tak efektif. Kemarin, serangan program jahat (malware) yang bekerja dengan cara mengenkripsi file di dalam komputer online ini tetap tak terbendung. Sejumlah perusahaan milik negara, swasta, dan kantor pelayanan seperti Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di beberapa daerah menjadi korban.

Gagapnya pemerintah dalam mengantisipasi serangan cyber seharusnya bisa dihindari jauh-jauh hari. Sejak tiga tahun lalu, pemerintah menggagas pembentukan Badan Siber Nasional. Tugasnya merumuskan kebijakan yang komprehensif dan protokol keamanan cyber sebagai acuan bagi beragam pengguna layanan Internet, dari masyarakat, pelaku usaha, birokrasi, hingga alat negara yang vital.

Tak hanya itu, badan yang dirancang bertanggung jawab kepada presiden ini juga diperlukan untuk mengkoordinasi pengendalian di bidang ketahanan dan keamanan cyber. Saat ini wewenang tersebut tersebar di sejumlah instansi pemerintah, lembaga penegak hukum, dan intelijen negara, sehingga tak jelas siapa yang melakukan apa sebelum dan sesudah serangan cyber terjadi.

Meski sempat dibatalkan, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar rancangan peraturan presiden tentang pembentukan Badan Siber Nasional kembali dibahas, menyusul maraknya kabar bohong (hoax) di media sosial. Ditargetkan terbentuk tiga bulan lalu, nasib Badan Siber itu hingga kini tak jelas.

Padahal ancaman cybercrime terus meningkat. Tahun lalu, Kepolisian RI mencatat 76 ribu serangan di dunia maya terjadi setiap hari di Indonesia--menjadi yang terbanyak di dunia--yang kebanyakan mengincar situs pemerintah. Dari jumlah tersebut, Polri hanya mampu menangani 1.627 insiden yang tergolong sebagai tindak pidana.

Kejahatan di dunia maya terus bermetamorfosis seiring dengan perkembangan teknologi. Serangan WannaCry, misalnya, diyakini akan bertransformasi menjadi malware tersembunyi dan dapat diaktifkan oleh pelaku serangan kapan saja.

Indonesia tak boleh lalai. Serangan di dunia maya tak boleh dianggap sepele dan diselesaikan ala kadarnya.