Terhentinya proyek monorel membuktikan kacau-balaunya skema investasi dan pembiayaan proyek infrastruktur. Empat belas tahun lalu, pemerintah berkeras membangun proyek ini. Ratusan tiang penyangga rel pun menjulang di sepanjang Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan; dan sebagian wilayah Senayan, Jakarta Pusat. Ada harapan bahwa proyek ini akan menjadi salah satu solusi mengatasi kemacetan Jakarta.

Tapi harapan itu pupus. Pemerintah DKI Jakarta memutus kontrak pembangunan monorel pada 2015 karena pelaksananya, PT Jakarta Monorail, tak mampu memenuhi 15 persyaratan. Syarat itu antara lain kecukupan modal, jaminan bank sebesar 5 persen dari total investasi, dan ganti rugi tiang kepada konsorsium lama yang dipimpin PT Adhi Karya.

Kini, harapan baru muncul. Pemerintah melirik proyek light rail transit (LRT) di lokasi proyek itu yang terintegrasi dengan jalur LRT dari Bekasi dan Bogor.

Jika membandingkan skema pembiayaan proyek pembangunan monorel dengan LRT, pemerintah pusat seperti menjilat ludah sendiri. Pada 2004, Kementerian Keuangan yang saat itu dipimpin Sri Mulyani menolak menjadi penjamin dan menyerahkan sepenuhnya proyek monorel kepada swasta. Maka terjadilah bongkar-pasang perusahaan anggota konsorsium yang mendanai monorel, hingga kemudian pemerintah DKI Jakarta mengambil alih proyek tersebut dan tak kunjung merampungkannya.

Sekarang, dengan Menteri Keuangan yang sama, pemerintah pusat bersedia menjamin proyek LRT senilai Rp 27 triliun melalui skema penyertaan modal negara (PNM) sebesar Rp 9 triliun. PNM diberikan kepada PT Adhi Karya sebagai investor sekaligus kontraktor sebesar Rp 1,4 triliun dan PT Kereta Api Indonesia Rp 7,6 triliun. Sisa dana proyek, Rp 18 triliun, dicarikan melalui pinjaman bank dengan penjaminan pemerintah pusat.

Langkah pemerintah DKI memutus kontrak secara sepihak mencerminkan tak matangnya rencana tata kota. Bagaimana wajah Ibu Kota hingga 2030 sejatinya sudah tergambar dalam rencana tata ruang wilayah. Artinya, ihwal perlu-tidaknya monorel tentu bisa diketahui dari rencana struktur ruang sistem jaringan transportasi darat dalam Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Nomor 1 Tahun 2012.

Apalagi berubahnya sikap pemerintah pusat seiring dengan perubahan kebijakan pemimpin bisa memperkeruh iklim investasi. Jika memang sejak awal proyek monorel tak layak digarap, sebaiknya pemerintah terbuka saja, bukan justru mengambangkannya dengan dalih menolak memberi jaminan.

Saat ini, Indonesia berada di peringkat ke-91 dalam hal kemudahan berusaha versi Bank Dunia-naik 15 peringkat dari tahun lalu. Namun, dengan kondisi tanpa "ideologi" pembangunan hingga penerjemahan skema pembiayaan, akan sulit mencapai posisi 40 besar dalam hal kemudahan berinvestasi seperti cita-cita Presiden Joko Widodo.

Ideologi pembangunan dan penerjemahannya dalam bentuk skema pembiayaan menjadi panduan bagi investor. Dengan panduan itu, mereka bisa mengetahui mekanisme dan prospek bisnis ke depan. Pergantian rezim pemerintah jangan sampai mengubah haluan pembangunan.