LGBT
Setelah Pakatan Harapan memegang tampuk kekuasaan di Putrajaya, ada persepsi isu terkait lesbian, biseksual, gay dan transgender (LGBT) semakin rumit. Suara dari kelompok ini juga semakin kuat sehingga terkesan seakan-akan mereka kurang memperhatikan sensitifitas mayoritas masyarakat.
Ada kekhawatiran terbukanya media sosial dan sikap pemerintahan Pakatan Harapan bakal memberi ruang lebih banyak kepada para pembela LGBT untuk memanfaatkan fleksibiltas dan peluang yang diberikan pemerintah.
Ada desakan yang muncul di tengah masyarakat agar isu ini mendapat perhatian lebih. Dan ada juga permintaan agar undang-undang berbasis syariah tidak menjadi lemah pada masa pemerintahan Pakatan Harapan.
Drama 100 hari politik Malaysia tidak hanya melibatkan isu etnis Melayu. Isu Unified Examination Certificate (UEC), yang merupaan ujian kesetaraan bagi sekolah yang dikelola komunitas etnis Cina, juga muncul.
Ada yang melihatnya dari sudut politis dan ada juga yang melihatnya dari perspektif etnis. Namun, isu UEC ini perlu dilihat sebagai isu pendidikan. Maka isu ini perlu dilihat dalam kerangka dan falsafah sistem pendidikan nasional. Sehingga, tokoh-tokoh pendidikan nasional perlu menyelesaikan isu ini dan bukan oleh orang politik, yang cenderung melihatnya dari sisi kepentingan politik saja.
Isu-isu ini cukup sensitif dan perlu ditangani dengan baik. Jika tidak maka para pemilih yang terkait dengan isu ini bisa merasa kecewa dan menyebabkan koalisi Pakatan Harapan bakal kalah pada pemilu 2023.
Alur drama 100 hari dalam pemerintahan Pakatan Harapan perlu bergerak ke depan untuk memastikan isu kesejahteraan rakyat dan pembangunan mendapat tempat utama.