Pelaksanaan perbaikan lingkungan tidak selalu berjalan sesuai yang diharapkan. Seperti yang diungkap oleh Tania Li dalam bukunya “The Will to Improve” bahwa niat baik perbaikan lingkungan belum tentu disertai hasil yang menggembirakan. Dalam buku tersebut, Li mengamati capaian program konservasi dan pembangunan ekonomi masyarakat desa yang dijalankan tiga lembaga donor di dataran tinggi Sulawesi Tengah. Menurutnya, ketiga proyek tersebut kurang menunjukan hasil yang bagus, bahkan boleh dibilang gagal dan tidak berkelanjutan. Li mengungkap bahwa kegagalan proyek tersebut terjadi antara lain akibat penyederhanaan asumsi-asumsi yang dibuat oleh para perencana program.
Para perencana telah gagal memahami kompleksitas lapangan sehingga alih-alih ingin mewujudkan dampak yang baik bagi lingkungan namun hasilnya tidak terwujud dengan mulus. Keadaan lapangan yang memiliki konfigurasi-konfigurasi nilai, norma, struktur kekuasaan dan relasi sosial ekonomi politik lokal, menyebabkan intervensi program direspon oleh masyarakat dengan ragam bentuk. Respon ini berbeda-beda dan tidak selalu cocok dengan program yang direncanakan semula.
Pendekatan dalam perbaikan lingkungan
Dalam program perbaikan lingkungan, para perencana menggunakan banyak pendekatan. Dulu kita mengenal pendekatan Logical Framework (Logframe). Belakangan, para perencana menggunakan pendekatan Theory of Change (ToC) untuk fokus pada perubahan yang diinginkan. Hanya saja, untuk meraih perubahan lingkungan seperti yang diharapkan ToC, tidak semudah membalikan telapak tangan. Kompleksitas sistem prilaku sosial di lapangan menuntut adanya perencanaan yang dinamis. Oleh karenanya, untuk mencapai perubahan yang diinginkan, maka manajemen adaptif diperlukan untuk merespon dan menyesuaikan tantangan lapangan.
Penting kiranya para perencana mengidentifikasi pathways dalam merancang ToC. Pathways itu pun akan mengalami perubahan-perubahan seiring berjalannya waktu yang disesuaikan dengan situasi lapangan yang dinamis. Ibaratnya, anda yang berada di lokasi A akan menuju ke lokasi B dengan beragam pilihan moda transportasi dan rute jalan. Anda akan memilih moda transportasi dan rute yang efektif untuk mencapai ke lokasi B. Jika di tengah perjalanan anda mengalami kendala, maka anda akan mengganti moda transportasi atau rute untuk melanjutkan perjalanan menuju lokasi B. Begitulah gambaran pathways dalam penerapan ToC. Sehingga manajemen adaptif merupakan syarat penting agar dampak program lingkungan hidup bisa terwujud sesuai harapan.
Baca Juga:
BPDLH Menunjang Praktik Manajemen Adaptif
Prinsip penting dalam manajemen adaptif program lingkungan adalah bagaimana organisasi dapat terus belajar (learning). Hasil pembelajaran digunakan sebagai bahan untuk mengevaluasi apa yang menyebabkan program tidak berjalan dan bagaimana perubahan-perubahan harus dilakukan agar tetap di jalur yang diinginkan. Perubahan itu dapat berupa perubahan pendekatan, relasi aktor, kegiatan dan unsur penunjang lainnya. Untuk mewujudkannya, organisasi memerlukan fleksibilitas dalam perencanaan dan penganggaran.
Pasca dibentuknya Badan Layanan Umum Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) tahun 2019, pengelolaan dana lingkungan dapat dijalankan secara fleksibel. Khususnya keleluasaan dari sisi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan. Segala perubahan perencanaan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Sebelum BPDLH terbentuk, mekanisme dana lingkungan hidup dijalankan melalui skema On Budget On Treasury melalui skema Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (K/L). Skema ini tidak memberikan keleluasaan pada aspek perencanaan karena segala perubahan perencanaan dan penganggaran baik itu perubahan kegiatan, penambahan dan pengurangan anggaran akan memiliki implikasi administratif yang kompleks.
Untuk melakukan perubahan, diperlukan koordinasi antar Satker atau lintas Kementerian/Lembaga yang memerlukan proses dan waktu yang panjang. Dalam skema ini, para pelaksana program kesulitan melakukan perubahan perencanaan dan penganggaran dalam rangka beradaptasi dengan kondisi lapangan. Jikapun itu dilakukan maka konsekuensinya memerlukan waktu yang panjang. Disisi lain, dinamika lapangan terus berubah baik itu respon sosial maupun ekologi.
Ada tiga alasan mengapa BPDLH dapat menunjang praktik manajemen adaptif program lingkungan. Pertama, K/L sebagai penerima manfaat dapat melakukan perubahan kegiatan dalam Annual Work Plan-nya baik alokasi anggaran maupun kegiatan teknis secara cepat tanpa melalui prosedur dan koordinasi yang rumit. K/L dapat mengajukan perubahan input yang logis agar dapat mencapai hasil dan dampak yang diinginkan. Perubahan input ini dapat berupa kegiatan fisik maupun non fisik yang disesuaikan dengan dinamika lapangan.
Kedua, K/L dapat melakukan pengajuan anggaran sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Perencanaan penganggaran tidak lagi menjadi hambatan karena K/L tidak dibebani proses withdrawal application dalam pengelolaan keuangan proyek. Ketiga, perubahan rencana yang memerlukan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan cepat. Proses pengadaan barang/jasa dilakukan oleh BPDLH untuk memberikan pelayanan kepada K/L sebagai penerima manfaat.
Tiga alasan ini yang mempermudah proses administrasi pelaksanaan proyek sehingga K/L akan fokus pada kegiatan teknis, mengambil pembelajaran (lesson learned) dan beradaptasi terhadap dinamika lapangan. Oleh karena itu, layanan BPDLH yang fleksibel memungkinkan K/L sebagai penerima manfaat dapat menjalankan manajemen adaptif untuk mencapai tujuan dan mendorong percepatan dampak yang ditetapkan proyek.
