Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Arah Suara Nahdliyin Setelah Deklarasi Anies - Muhaimin

image-profil

Ketua Umum Jamaah Yasinan Nusantara (Jayanusa)

image-gnews
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berangkulan dengan bakal calon presiden Anies Baswedan (kiri) dan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar (kanan) saat Deklarasi Capres-Cawapres 2024 di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 2 September 2023. PKB menerima tawaran Partai Nasdem untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Moch Asim
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berangkulan dengan bakal calon presiden Anies Baswedan (kiri) dan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar (kanan) saat Deklarasi Capres-Cawapres 2024 di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 2 September 2023. PKB menerima tawaran Partai Nasdem untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Moch Asim
Iklan

Langkah cepat Ketum NasDem Surya Paloh (SP) dan Ketum PKB mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) patut diapresiasi. Setidaknya ini telah memecah kebuntuan, meskipun cukup mengagetkan. 

Kebuntuan, bisa dilihat di internal koalisi pendukung Prabowo Subianto (PS) sendiri, dengan masuknya PAN dan Golkar, yang tentu masing-masing punya kepentingan untuk tampil sebagai Cawapresnya PS. PAN telah menggadang-gandang Erick Thohir, Golkar ya Ketumnya sendiri. Meskipun, kita tahu, kedua partai itu juga telah “sepakat” akan mengusung Gibran yang tinggal menunggu keputusan Mahkamah Konsitusi (MK) saja soal syarat umur: dari 40 menjadi 35 tahun. 

Kenyataan tersebut, pada akhirnya tentu sangat tidak menguntungkan Cak Imin. Dia tidak mau di “PHP” lagi sebagaimana 2019 yang lalu. Bagaimanapun PKB telah merintis koalisi dengan Gerindra sejak awal, tapi berkaitan dengan perubahan nama dari KKIR ke KIM saja PKB tak dilibatkan. Artinya, di sana PKB hanya dibutuhkan suaranya. Pantaslah jika Ketum PKB kemudian mengambil jalan pintas sendiri bersama NasDem. 

Di pihak NasDem juga begitu. Tak mungkin Ketum SP akan terus-menerus larut dalam perdebatan penentuan Cawapres bersama Demokrat dan PKS yang masing-masing punya jago sendiri. Kalaupun keduanya bersepakat mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meskipun dia Ketum Demokrat, tapi kendali ada di Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jelas, Ketum SP tak punya sejarah kebersamaan dengan Presiden ke-6 tersebut. Menduetkan Anies Baswedan (AB) dengan AHY juga cukup berat secara elektoral, apalagi untuk menkonsolidasi basis nahdliyin terutama di Jatim dan Jateng. 

Jadi, keputusan SP dan Cak Imin sebenarnya sangat realistis. Meskipun tidak ideal. Bagi Cak Imin khususnya, dia harus memperjuangan “idealisme” kepartaian. Masa Ketum Partai hanya jadi pendukung, masa Ketum PKB gambarnya gak nongol di kertas suara Pilpres.

Baca Juga:

Lalu, bagaimana dengan suara nahdliyin?

Tak salah juga jika dikatakan suara nahdliyin masih cair. Bisa ke mana-mana. Juga tergantung calonnya. Saat ini Ketum SP sudah bisa menyandingkan dua tokoh muda, mereka masih berumur 50-an. Bagaimanapun, Cak Imin yang masih cicit pendiri NU punya ikatan di kalangan nahdliyin. Tinggal bagaimana sekarang dengan Prabowo dan Ganjar?

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Setidaknya, ada dua opsi. Pertama, mereka harus mengambil calon pendamping dari NU yang punya jejaring kuat. Misalnya, Khofifah Indar Parawansa. Sebagai Ketum Muslimat, pengaruhnya sangat kuat. Atau Gus Yaqut, Ketum Ansor, yang pasukan Banser-nya tak kurang dari 7 juta.  

Pertanyaannya, mereka dipasangkan dengan siapa? Beberapa waktu lalu, Ganjar sudah sowan ke ibunda Gus Yaqut. Saya berkeyakinan, itu juga bagian dari cara Ganjar untuk meminang Gus Yaqut, sebagaimana juga yang dilakukan AB ke ibunda Cak Imin. 

Tapi, yang menentukan itu kan bukan Ganjar. Berkali kali dia bilang, nunggu keputusan Ibu Ketum Megawati Soekarnoputri. Kabar yang saya terima, dan ini sangat percaya berdasarkan Pilpres 2019, konon Ibu Ketum menghendaki pendamping Ganjar yang sudah cukup umur, yang sudah berusia 70-an. 

Jika itu yang dikehendaki, ada beberapa pilihan misalnya: kembali menampilkan KH. Ma'ruf Amin yang pada 2024 nanti sudah berumur 81 tahun. Atau, Ganjar dengan Habib Lutfi bin Yahya, atau dengan KH. Said Aqil Siraj, atau bisa juga dengan KH. Anwar Iskandar, Wakil Rais Aam PBNU dan Ketum MUI yang baru. Beliau-beliau sangat kuat juga pengaruhnya di kalangan nahdliyin. 

Adapun opsi kedua, Prabowo dan Ganjar bersatu. Siapa Capres dan Cawapresnya, tinggal para Ketum selain Ketum NasDem, PKB dan Demokrat berembug saja. Pilihan Demokrat, mau abstain atau bergabung untuk balas dendam kekecewaannya dengan SP dan Anies.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

8 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


31 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

37 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.