Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tantangan Mahasiswa tanpa Skripsi

image-profil

Dosen Sosiologi FIS UNJ

image-gnews
Ilustrasi mahasiswa wisuda. shutterstock.com
Ilustrasi mahasiswa wisuda. shutterstock.com
Iklan

Pascapeluncuran Merdeka Belajar Episode 26 dengan tajuk “Tranformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi” pada 29 Agustus 2023 lalu, sivitas akademika ramai dengan pernyataan Nadiem Makarim. Pasalnya Mendikbudristek tersebut menyampaikan bahwa tugas akhir mahasiswa pada setiap jenjang, baik Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), dan  Strata 3 (S3) tidak hanya skripsi, tesis, dan disertasi saja tetapi bisa berbentuk prototipe, proyek, dan bentuk lainnya. 

Pernyataan Mendikbudristek ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 (Permendikbudristek No. 53/2023) tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang ditetapkan pada 16 Agustus 2023 lalu, khususnya pada Pasal 18 ayat 9, pasal 19 ayat 2, dan pasal 20 ayat 3. Namun demikian jauh sebelum hadirnya Permendikbudristek No. 53/2023, khususnya pasal dan ayat yang mengatur mengenai tugas akhir studi mahasiswa, sudah ada beberapa perguruan tinggi di Indonesia yang menerapkan pilihan tugas akhir studi mahasiswa selain skripsi, tesis, dan disertasi sesuai dengan keragaman profil lulusan dan karakteristik program studi. Misalnya saja seperti beberapa program studi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sudah ada yang menerapkan pilihan tugas akhir studi untuk mahasiswanya selain jalur skripsi. 

Selain itu juga, Permendikbudristek tentang jalur skripsi hanya pilihan sudah pernah diwacanakan di zaman Menristekdikti, Prof. Moh. Nasir pada Mei 2015. Jadi peraturan dalam soal skripsi hanya pilihan dalam penyelesaian tugas akhir studi bukanlah hal yang baru. Namun melalui Permendikbudristek ini, tentu menjadi payung hukum mengenai pilihan bagi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir studinya. Sehingga disini tercermin hadirnya fleksibilitas dan demokratisasi pendidikan bagi mahasiswa.

Akan tetapi, Permendikbudristek yang baru diterbitkan ini tentu belum tersosialisasi secara maksimal di setiap perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini terimplikasi dengan masih berlakunya kewajiban penulisan tugas akhir berupa skripsi, tesis, dan disertasi pada kebijakan perguruan tinggi di Indonesia pada umumnya. Selain itu juga proses penyusunan kebijakan baru sesuai Permendikbudristek pada setiap perguruan tinggi tentu memerlukan proses tahapan secara regulatif dan prosedural agar setiap perguruan tinggi dapat menerjemahkan aturan baru ini dengan baik. Sehingga nantinya dalam pengelolaan dan penyelenggaraannya berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi tidak bisa tergesa-gesa untuk menerapkan kebijakan tersebut pada level di perguruan tinggi, dalam hal ini terbitnya kebijakan penjaminan mutu sesuai Permendikbudristek yang memuat salah satunya mengenai pilihan bentuk tugas akhir studi mahasiswa dalam bentuk Surat Keputusan Rektor. 

Secara umum, perguruan tinggi merupakan lembaga tinggi pendidikan dan penelitian yang memberikan gelar akademik dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan melahirkan para sarjana, magister dan doktor. Untuk setiap mahasiswa yang akan meraih gelar akademiknya, disyaratkan menyelesaikan tugas akhir yang diantaranya berupa skripsi, tesis, dan disertasi selama ini.

Adanya syarat skripsi, tesis, dan disertasi ini diantaranya bermula dari sejarah panjang  berkembangnya perguruan tinggi di dunia, khususnya di Eropa. Pada abad pertengahan di Eropa, bagi para pekerja yang menginginkan dirinya dapat menjadi anggota dari sebuah asosiasi pekerja. Maka ia diwajibkan untuk membuktikan kemampuan dan keahliannya dengan membuat suatu mahakarya. Mahakarya yang dibuat oleh pekerja tersebut kemudian diuji oleh para pengurus asosiasi pekerja. Jika setelah diuji hasil mahakaryanya layak sesuai standar nilai yang ditentukan, maka pekerja tersebut diberi gelar “Ahli” dalam bidangnya dan dapat diterima menjadi bagian dari asosiasi pekerja. Pola membuat mahakarya pada anggota asosiasi pekerja ini yang kemudian menjadi salah satu dasar diadopsinya syarat bagi seseorang yang ingin memperoleh gelar sarjana, master atau doktor pada proses pendidikan di perguruan tinggi untuk membuat tugas akhir sebagai mahakarya. 

Namun seiring perkembangan perguruan tinggi, tugas akhir berupa skripsi, atau tesis, atau disertasi tidak lagi menjadi syarat wajib kelulusan mahasiswa pada proses studinya. Misalnya saja seperti perguruan tinggi di Australia yang umumnya tidak mengenal istilah skripsi, tesis maupun penelitian. Pada proses studi mahasiswa perguruan tinggi di Australia, mereka dianggap lulus jika sudah menyelesaikan semua mata kuliah dengan jumlah SKS tertentu. Lalu perguruan tinggi di Jerman, ada beberapa perguruan tingginya yang mengharuskan menjalani skripsi dan ada juga yang tidak. 

Sementara perguruan tinggi di Amerika Serikat, mahasiswa dapat memilih 3 pilihan pada tugas akhir studinya, yaitu ujian skripsi atau tesis atau disertasi, professional project dan atau ujian komprehensif yang biasanya berbentuk tulisan. Pola pilihan tugas akhir studi mahasiswa yang termaktub dalam Permendikbudristek yang baru ini tidak berbeda jauh dengan sistem yang diterapkan oleh perguruan tinggi di Amerika Serikat. Edward Janak (2019) dalam bukunya yang berjudul “A Brief History of Schooling in the United States: From Pre-Colonial Times to the Present” menjelaskan bahwa pola pendidikan di Amerika Serikat berorientasi pada perkembangan individu, pengembangan karakter, praktis, autentik, dan fleksibel. Pada pemilihan beragam tugas akhir studi mahasiswa ini dapat dinyatakan sebuah bagian dari fleksibilitas.

Tantangan Mutu Perguruan Tinggi di Indonesia
Terkait dengan terbitnya Permendikbudristek No. 53/2023, khususnya mengenai bentuk tugas akhir studi mahasiswa. Menurut hemat penulis, hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan amanah dari aturan tersebut, yaitu: 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pertama, aturan ini merupakan bagian dari pengejawantahan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dari MBKM, yakni meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya, dalam hal ini salah satunya pilihan bentuk tugas akhir studi yang akan dibuat oleh mahasiswa. Dengan kata lain, semangat dari pilihan bentuk tugas akhir studi mahasiswa merupakan fleksibilitas pendidikan dan demokratis sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu juga peran Kemdikbudristek pasca terbitnya aturan ini untuk selalu mendampingi dan memfasilitasi peningkatan kualitas SDM pada perguruan tinggi agar tercapai jaminan mutu yang diharapkan.

Kedua, relevansi sosiologis, relevansi epistemologis, dan relevansi psikologis pada pilihan bentuk tugas akhir studi mahasiswa. Pada relevansi sosiologis, proses pilihan bentuk tugas akhir studi mahasiswa hendaklah disesuaikan dengan kondisi karakter dan kelas sosial mahasiswa. Sehingga tugas akhir tidak memberatkan proses penyelesaian studi. Lalu relevansi epistemologis, proses pilihan bentuk tugas akhir studi mahasiswa harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang berkembang. Sementara relevansi psikologis berkaitan dengan tugas akhir dari mahasiswa harus mampu meningkatkan ketrampilannya dalam bidang pekerjaan tertentu sesuai dengan profil lulusan dan karakteristik program studi. 

Pada konteks ini, peran koordinator maupun dosen program studi sangat penting untuk memberikan saran kepada mahasiswa bentuk tugas akhir apa yang sesuai untuk dipilihnya. Hal ini juga termasuk proses bimbingan dosen kepada mahasiswanya tetap berlaku terlepas dari apa pun bentuk tugas akhir yang dipilih oleh mahasiswa. Sebab selain menyampaikan materi perkuliahan, membimbing tugas akhir studi mahasiswa juga bagian dari tanggungjawab dan moral akademik seorang dosen. 

Selain itu jangan sampai karena “enggan” atau “malas” membimbing tugas akhir mahasiswa, seorang dosen kemudian mengarahkan mahasiswa untuk memilih yang lebih mudah dan tidak memberatkan tugas dosen. Jadi prinsipnya, mahasiswa memilih menentukan bentuk tugas akhir studinya sesuai relevansi yang ada, dan dosen tetap membimbing mahasiswa sampai selesai studinya. Jika peran intervensi dosen sangat besar untuk mengendalikan bentuk tugas akhir apa yang dipilih oleh mahasiswa, ini sama saja feodalisme pendidikan yang tidak fleksibel dan demokratis.

Ketiga, perlu adanya standar evaluasi penilaian yang sesuai dengan masing – masing bentuk tugas akhir yang diberlakukan oleh program studi untuk tetap menjaga kualitas standar kompetensi lulusannya. Misalnya, indikator dan bobot penilaian skripsi akan berbeda dengan indikator dan bobot penilaian prototipe, proyek, dan atau bentuk lainnya namun tetap mengacu pada standar kompetensi lulusan. Untuk itu, saat ini tidak bisa tergesa-gesa untuk langsung menerapkan kebijakan aturan tersebut. Sebab perlu tahapan dari level kementerian, universitas, dan kemudian level program studi, serta perumusan berbagai instrumen prosedural dan evaluasi atas kebijakan ini.

Keempat, melalui Permendikbudristek No. 53/2023 khususnya mengenai bentuk tugas akhir studi mahasiswa mendorong program studi menyesuaikan struktur kurikulumnya dan termasuk kompetensi dosennya. Hal ini penting agar semangat dari Permendikbudristek ini juga terakomodasi dan teradaptasi pada mekanisme pembelajaran mahasiswa pada program studi. Jangan sampai ibarat software handphone di upgrade namun hardware serta brainware handphone-nya tidak kompatibel. Hal ini tentu akan berimplikasi terjadi malpraktik pendidikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Dunia pendidikan Indonesia pun turut bertransformasi. Maka untuk itu, di zaman saat ini orientasi pendidikan selain membentuk karakter dan keadaban juga mengarahkan setiap individu untuk mengaktualisasi kemampuan diri dan pemikirannya sesuai perkembangan yang ada. Untuk itu aturan mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi ini menjadi pedoman dan sekaligus tantangan bagi perguruan tinggi untuk terus beradaptasi meningkatkan kompetensi para pendidiknya dalam rangka mencapai kualitas standar kompetensi lulusan. Pendidikan tinggi tidak akan bermutu tanpa komitmen warga kampus dan terkhusus dosen dalam harmonisasi tridarma perguruan tinggi. Cerdas dan kritis saja tidak cukup, namun perlu empati dan kolaborasi warga kampus dalam membangun mutu pendidikan tinggi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

1 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

16 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

16 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

17 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

23 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

51 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024