Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komedi Pemberantasan Korupsi

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Kkepala Basarnas RI periode 2021-2023, Henri Alfiandi saat ini diserahkan KPK kepada Puspom Mabes TNI karena berstatus sebagai anggota TNI, dalam tindak pidana korupsi pemberian suap sebesar Rp.88,3 miliar terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas Tahun 2021 - 2023. Twitter/SAR Indonesia
Kkepala Basarnas RI periode 2021-2023, Henri Alfiandi saat ini diserahkan KPK kepada Puspom Mabes TNI karena berstatus sebagai anggota TNI, dalam tindak pidana korupsi pemberian suap sebesar Rp.88,3 miliar terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas Tahun 2021 - 2023. Twitter/SAR Indonesia
Iklan

KOMISI Pemberantasan Korupsi makin tak bisa diharapkan sebagai lembaga terdepan dalam memerangi korupsi. Bukannya tegak, pimpinan KPK malah meminta maaf dan menyalahkan penyidik atas penetapan tersangka Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya Henri Alfiandi serta Letnan Kolonel Afri Budi Cahyanto karena diduga menerima suap pengadaan barang di lembaga itu.

Permintaan maaf dipicu oleh protes Pusat Militer TNI. Menurut Puspom TNI, KPK tak punya hak menetapkan tersangka kejahatan jika pelakunya tentara aktif. Rujukannya Undang-Undang 31/1997 tentang peradilan militer. KPK pun menurut dan hendak menyerahkan penanganan dugaan korupsi itu ke TNI.

Keduanya keliru, keduanya menafsirkan hukum secara serampangan. KPK punya kewenangan penuh mengusut dugaan korupsi di lembaga negara mana pun sesuai UU KPK.

Hukum Indonesia menganut azas “lex posterior derogatlegi priori”. Artinya, jika ada dua hukum yang bertentangan maka yang berlaku adalah hukum terbaru. UU KPK terbit 2004, jauh setelah UU Peradilan Militer terbentuk. Apalagi UU TNI Nomor 34/2004 secara jelas mengatur pelanggaran apa saja yang ditangani peradilan militer, yakni kejahatan yang berhubungan dengan pertahananan negara.

Korupsi adalah kejahatan yang tak berhubungan dengan pertahanan negara. Basarnas adalah lembaga sipil. Jika soalnya adalah koordinasi dengan Puspom TNI, pimpinan KPK tambah bersalah lagi. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menawarkan jalan keluar melalui koneksitas jika ada kejahatan oleh tentara aktif dengan komando penanganan tetap di KPK. Lagi pula bukan kali ini saja KPK menangani korupsi di yang melibatkan tentara aktif.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

KPK pernah mengusut korupsi pembelian helikopter AW-101 di Kementerian Pertahanan yang melibatkan tentara aktif pada 2015-2017. Koordinasi dengan Puspom TNI memuluskan penyidikan kasus ini, meski penyidik tentara menerbitkan surat penghentian penyidikan. Dalam kasus Basarnas bukan tidak mungkin penghentian penyidikan terjadi lagi. Para tentara mesti ingat, korupsi kejahatan luar biasa yang merugikan rakyat Indonesia. Tak perlu memakai semangat korps untuk saling melindungi kejahatan anggotanya.

Kesalahpahaman KPK dan TNI sebetulnya tak perlu terjadi jika kedua institusi menjalin komunikasi. Perkara yang menyeret Kepala Basarnas berawal dari operasi tangkap tangan. Artinya, penyidik KPK sudah memeriksa pihak lain sebelum OTT. Pimpinan KPK pasti tahu prosesnya karena penyidikan selalu dimulai dengan gelar perkara. Jika pimpinan KPK malah menyalahkan penyidik, kita bisa tahu rendahnya kualitas komisioner di bawah Komisaris Jenderal Polisi Firli Bahuri ini.

Di luar itu semua, agak memalukan bahwa TNI memprotes penyidikan korupsi oleh KPK di Basarnas. Tafsir mereka terhadap UU 31/1997 yang ketinggalan zaman menunjukkan beleid ini memang perlu segera direvisi. Bagi tentara yang culas, UU ini akan dipakai sebagai tameng melindungi kejahatan.

Lagi pula tak ada kewenangan Puspom TNI terhadap Basarnas. Lembaga ini dibentuk menangani bencana yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Maka Presiden Jokowi tak boleh membiarkan dua anak buahnya bertengkar berebut penanganan perkara yang sudah jelas aturannya ini. Apalagi ada niat di belakangnya melindungi kejahatan luar biasa yang tengah kita perangi. Jangan biarkan pemberantasan korupsi makin terlihat seperti panggung komedi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

16 jam lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

14 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

15 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

15 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

16 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

22 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

50 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024