APA yang terjadi di pesantren Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat, tak semata urusan penyimpangan ajaran agama Islam, sebagaimana tengah diinvestigasi Majelis Ulama Indonesia. Investigasi MUI berawal dari beredarnya video salat Idul Fitri yang memakai kursi dan perempuan berdiri bercampur dengan makmum laki-laki yang dilarang oleh mazhab apa pun dalam Islam.
Video itu menghebohkan. Tapi bukan kali ini saja aktivitas di Al Zaytun dianggap menyimpang. Mereka mengucapkan “havenu shalom aleichem”, salam dalam bahasa Ibrani yang dipakai umat Yahudi sejak abad 16. Atau gerakan adzan yang berbeda, bahkan pesantren ini membolehkan pengikutnya beribadah haji di Indramayu, bukan di Mekah sebagaimana umumnya umat Muslim.
Pesantren Al Zaytun bertaut erat dengan sejarah Indonesia tentang bagaimana tentara serta intelijen meredam gerakan separatisme pengikut Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, pimpinan Tentara Islam Indonesia yang memproklamasikan Negara Islam Indonesia (NII). Kartosoewirjo dihukum mati di Kepulauan Seribu pada 5 September 1962. Tapi, semangat mendirikan negara Islam tak surut karena kematiannya.
Ada pelbagai pemberontakan pengikut Kartosoewirjo. Dari pembajakan pesawat Garuda jurusan Jakarta-Medan yang dikenal sebagai “peristiwa Woyla”, pengeboman Candi Borobudur, hingga sejumlah perampokan bank untuk membiayai gerakan makar itu. Pengumpulan dana membangun NII itu dicetuskan oleh Panji Gumilang alias Abu Toto yang kemudian mendirikan Ma’had Al Zaytun di Indramayu pada 1993.
Anehnya, pendirian pesantren di atas lahan 1.200 hektare itu diresmikan oleh B.J Habibie, Menteri Negara Riset dan Teknologi yang menjadi orang kepercayaan Presiden Suharto. Keterlibatan Habibie dan elite Orde Baru di Al Zaytun tak lepas dari cara pemerintahan Suharto memanfaatkan pengikut NII melawan komunisme, lalu memobilisasi mereka mendukung Golkar, kendaraan politik Soeharto untuk terus berkuasa. Akarnya adalah usaha intelijen memecah pengikut Kartosoewirjo setelah pelbagai tindakan represif tak kunjung menyurutkan gerakan separatis mereka.
Intelijen Orde Baru berhasil mengajak para pengikut Kartosoewirjo ketika mereka melakukan reuni akbar di Bandung pada April 1971. Pemerintahan Soeharto melihat pengikut Kartosoewirjo cenderung memilih PPP menjelang Pemilu 1971. Tak hanya merekrut mereka ke dalam organ negara, seperti Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin), pemerintah juga memberi mereka hak menyalurkan minyak Pertamina untuk wilayah Jawa Barat.
Sejak itu, NII menjadi agen pemerintah. Donald Porter dari Australian National University, dalam Managing Politics and Islam in Indonesia (2022), menyebut kelompok-kelompok seperti Al Zaytun sebagai proksi pemerintah dalam korporatisme negara (state corporatism). Aktor-aktor negara memelihara agen seperti Al Zaytun untuk dimobilisasi sesuai kepentingan politik.
Tak mengherankan jika Al Zaytun tak terusik kendati berulang kali membuat aktivitas yang kontroversial. Para alumni Al Zaytun sudah banyak yang bersaksi bahwa ajaran Panji Gumilang tak sesuai kaidah Islam. Selain secara struktur sudah kuat karena organisasi semacam ini membesar (asetnya pada 2011 mencapai Rp 4 triliun), dalam kacamata politik, aktivitas Al Zaytun menjadi semacam tes air stabilitas umat Islam—pengikut agama terbesar di Indonesia.
Karena itu investigasi MUI terhadap Al Zaytun seperti bangun tidur kesiangan. Toh, investigasi serupa sudah mereka lakukan pada 2002 lalu 2011. Hasilnya pun tak mengejutkan karena temuannya bisa digali ke dalam referensi sejarah tentang kaitan Panji Gumilang dengan NII. Hasil investigasi kali ini pun bisa ditebak: rekomendasi menangani ajaran menyimpang yang kemudian menguap tak jelas penyelesaiannya.
Maka, pokok soal melihat Al Zaytun tak semata soal penodaan ajaran agama atau kebebasan menjalankan kepercayaan. Lebih dari itu, pemerintah meski meletakkan Al Zaytun dalam hubung-hubungannya dengan elite dan aktor-aktor politik yang memanfaatkannya untuk pelbagai kepentingan. Tanpa itu, investigasi MUI hanya reaksi sesaat atas kehebohan yang mungkin diciptakan itu.
Menjelang pemilihan umum tahun depan, arah politik umat Islam bisa dibaca dari reaksi mereka terhadap peristiwa-peristiwa penyimpangan seperti yang terjadi di Al Zaytun. Reaksi yang berlebihan atau alakadarnya menunjukkan tingkat kematangan umat Islam dalam toleransi yang bisa jadi ukuran mobilisasi opini melalui isu agama. Atau, peristiwa semacam itu sekadar pengalihan dari peristiwa lain yang tak diinginkan pemerintah menjadi sorotan orang banyak.
Apa pun motifnya, Indonesia kian dalam masuk perangkap politik identitas yang dimainkan elite untuk memudahkan kendali politik terhadap para pemilih.
