Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anies dan Urgensi Deklarasi

image-profil

Perhimpunan Pendidikan Demokrasi

image-gnews
Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat akan menyaksikan Formula E di AGI Jakarta International E-Prix Circuit Formula E Ancol, Jakarta Utara, Sabtu, 3 Juni 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat akan menyaksikan Formula E di AGI Jakarta International E-Prix Circuit Formula E Ancol, Jakarta Utara, Sabtu, 3 Juni 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Iklan

Anies Rasyid Baswedan perlu segera diingatkan bahwa tidak menyegerakan deklarasi sama saja dengan menyambut kekalahan yang sedang mengetuk pintu. Sebaliknya, menyegerakan deklarasi adalah undangan pada rakyat untuk bergabung dengan gerakan perubahan. Dus, undangan bagi kemenangan. 

Langkah selanjutnya adalah mendaftar ke KPU dan dari situ berjuang bersama Koalisi Perubahan as if there is no tomorrow.

Penyebab elektabilitas Anies tergerus adalah persepsi ketidakpastian. Ketidakpastian Anies bisa benar-benar maju sebagai Capres gerakan perubahan. Tentu saja persepsi demikian belum tentu benar. Tapi sebagai fakta politik, persepsi itu ada dan tidak bisa diremehkan. “Buat apa saya menitip harapan perubahan pada Anies, bila dia belum tentu jadi Capres?”, kira kira itulah yang ada di benak publik. 

Persepsi ketidakpastian tidak ada pada Prabowo dan Ganjar. Prabowo dan Ganjar masing-masing adalah perpanjangan kepentingan politik Jokowi dan Megawati. Bagi Prabowo dan Ganjar, bukan saja tak ada halangan atau ganjalan, namun berangkat sebagai Capres adalah kepastian. 

Itu karena dua pusat kuasa, yakni Jokowi dan Megawati, ada di depan. Meski katanya terbelah, dan mungkin sekali akan berkompetisi, namun mereka masing-masing memiliki akses, bahkan kontrol, terhadap pengelolaan sumber daya dan aparatus negara. Ganjal-ganjal hukum dan politik yang mereka pegang, jelas tidak untuk digunakan kepada Prabowo dan Ganjar.

Bagaimana dengan Anies? 

Persepsi ketidakpastian yang saat ini menghantui Anies harus segera dihapus. Cuma ada satu caranya: Deklarasikan pasangan pemimpin dari Kubu Perubahan. Harus di bulan Juni ini. Agar gap elektabilitas bisa segera dikejar. Makin lama ditunda, gap elektabilitas akan makin lebar dan dalam. Kalau sudah begitu, susah sekali memperbaikinya. 

Anies perlu menunjukkan dan menggunakan talenta Presidensialnya sekarang, antara lain untuk mengelola ketegangan kepentingan di antara parpol-parpol pengusungnya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bagi Nasdem, mengulur waktu bisa jadi adalah taktik “to limit the damage”. Konon, setelah JGP, dua menteri lain dari Nasdem juga akan diganjal. Yang sudah kelihatan sekarang adalah ganjalan pada seorang anggota Tim Delapan dari Nasdem. Dia dilaporkan ke polisi atas sangkaan perundungan seksual secara verbal. Soalnya, seberapa jauh ganjalan-ganjalan itu akan memengaruhi keberanian Nasdem untuk melanjutkan pencapresan Anies?

Katakanlah di ujung hari Nasdem tetap mengajukan Anies sebagai Capres. Tapi bagaimana bila ada desakan agar Cawapresnya adalah orang titipan kekuasaan? Akankah Nasdem menolak–atau justru memilih berkompromi?

Di sini, lagi-lagi, kita menemukan ketidakpastian. 

Maka, bagi partai partai anggota Kubu Perubahan–bagi Demokrat dan sangat boleh jadi juga bagi PKS–menunda deklarasi sama dengan menunggu liang digali untuk mengubur diri sendiri. Bagaimana bila di ujung, Nasdem menarik diri dan berpindah koalisi?

Tentu, bagi Demokrat–dan sekali lagi boleh jadi bagi PKS–lebih baik mendengar berita buruk itu sekarang daripada nanti. Agar masih tersedia pilihan-pilihan politik rasional dengan bobot yang pantas bagi kedua partai. 

Pada abad pertengahan di Eropa, antara abad 15 sampai 17, ada pepatah berbunyi, “When the witch rise to power, the wise run for cover”. Sekarang ini di Indonesia  ada kebutuhan mendesak bagi  perubahan untuk menyelamatkan demokrasi. Pertanyaan bagi Nasdem–dan terutama bagi Anies–pilihan apa yang akan diambil: bersembunyi di hadapan ketakutan atau menyambut gerakan perubahan dengan kepala tegak dan keberanian? To rise to power atau to run for cover?

Fortes fortuna adiuvat!

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

23 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

42 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

51 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.