Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jangan Bungkam Kritik Denny Indrayana

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Denny Indrayana. ANTARA/Fathur Rochman
Denny Indrayana. ANTARA/Fathur Rochman
Iklan

Editorial Tempo.co

----------

Polisi sebaiknya tidak memproses aduan terhadap ahli hukum Denny Indrayana. Denny dituding menyebarkan hoaks dan membocorkan rahasia lantaran menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi akan memutuskan pemberlakuan sistem proporsional tertutup dalam pemilihan umum. Apa yang Denny lakukan adalah bagian dari kebebasan berpendapat warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

Pekan lalu, Denny melansir informasi di media sosialnya mengenai putusan yang akan diambil MK atas uji materi Undang-Undang Pemilu, menyangkut sistem proposional terbuka. Dia mengatakan mendapatkan informasi hakim konstitusi akan mengabulkan gugatan tersebut, yang berarti sistem pemilu akan kembali ke proporsional tertutup. Seseorang yang mengaku dari Kelompok Pemberantas Mafia Hukum kemudian melaporkan Denny ke polisi, menuding Denny menyebarkan hoaks dan membocorkan rahasia negara.

Sebelum laporan polisi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD secara terbuka di Twitter lebih dahulu meminta polisi memeriksa Denny. Menurutnya, penyataan Denny “bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara”.

Setiap orang punya hak untuk melaporkan seseorang ke polisi dengan alasan apa pun. Tapi tidak semua laporan harus ditindaklanjuti, apalagi kalau dasar hukumnya tidak jelas dan bukti yang diakukan mengada-ada. Jangan sampai polisi menjadi perpanjangan tangan dari orang maupun kelompok, termasuk penguasa, yang hendak membungkam kritik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam kondisi normal langkah Denny memang bukan jalan terbaik untuk mengontrol putusan MK. Bahkan, menilik reaksi pemerintah yang diwakili Mahfud dan polisi, aksi Denny ini justru berbuah tekanan terhadap dirinya.

Namun dalam situasi seperti sekarang di mana hukum dan politik berada hampir di titik nadir—dan Mahkamah Konstitusi semakin banyak membuat keputusan yang cenderung politis—upaya Denny membawa diskusi soal putusan MK ke ruang publik bisa kita mahfumi. Masih segar dalam ingatan kita putusan MK soal masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Putusan itu semakin melumpuhkan KPK, karena memperpanjang masa jabatan pimpinan yang problematik secara etika.

Apa yang diungkapkan Denny perlu dilihat sebagai dorongan terhadap masyarakat untuk turut aktif memelototi MK agar tak keliru dalam mengambil putusan.

Di sisi lain MK, juga penguasa, semestinya melihat langkah Denny sebagai pengingat tentang betapa pentingnya keputusan menyangkut sistem pemilu bagi orang banyak. Sistem proporsional tertutup mengurangi bobot suara masyarakat karena kontrol atas para calon wakil rakyat sepenuhnya ada pada partai politik. Jika benar putusan MK nanti seperti yang disinyalir Denny, maka Demokrasi kita jelas akan mundur jauh ke belakang, sebagaimana di era Orde Baru, di mana pemilu hanya menjadi stempel bagi partai dan para elite yang hendak berkuasa.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


TikTok Shop dan Solusi Paceklik Pasar Tradisional

2 hari lalu

Tulisan para pedagang yang dipajang di kios mereka di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Selasa, 19 September 2023. Melalui tulisan-tulisan tersebut, para pedagang pakaian meminta pemerintah menutup sejumlah e-commerce yang dinilai membuat kios mereka sepi pembeli. TEMPO/Ami Heppy
TikTok Shop dan Solusi Paceklik Pasar Tradisional

Perlindungan terhadap UMKM bisa dilakukan lewat perbaikan aturan. Poin-poin perlindungan segera masuk karena pemerintah berencana merevisi regulasi perdagangan online.


Pertumbuhan Belum Merata

6 hari lalu

Ilustrasi investasi. (Shutterstock)
Pertumbuhan Belum Merata

Anda dapat mengoptimalkan imbal hasil dan mengendalikan risiko dengan melakukan strategi investasi seperti alokasi aset dalam portfolio keuangan, diversifikasi hingga dollar cost averaging.


Main Intel Memata-matai Partai Politik

9 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan saat pembukaan Rapat Kerja Nsional (Rakernas) Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu 16 September 2023. Rakernas Seknas Jokowi yang diikuti sebanyak 25 perwakilan DPW se-Indonesia tersebut sebagai bagian konsolidasi organisasi dalam persiapan menjelang Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
Main Intel Memata-matai Partai Politik

Hanya di negara otoritarian badan intelijen menjadi alat kekuasaan.


Ujian Sejarah Bernama Munir

15 hari lalu

Aktivis Hak Asasi Manusia, Suciwati, istri dari Munir Said Thalib memberikan orasi saat Peringatan 19 Tahun Pembunuhan Munir di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis 7 September 2023.
Kasus pembunuhan terhadap Munir adalah kasus yang sangat penting untuk terus diperingati dan diperjuangkan keadilannya hingga tuntas, sampai dalangnya diproses hukum. TEMPO/Subekti.
Ujian Sejarah Bernama Munir

Empat periode kepresidenan, kekuasaan dua orang Presiden, dan rentang waktu hampir dua dekade, ternyata tak cukup untuk menuntaskan kasus Munir.


Manajemen Adaptif Perbaikan Lingkungan dan Peran BPDLH

15 hari lalu

Warga menebar jala untuk mencari udang di kawasan hutan Mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Bali, Selasa 2 November 2021. Kawasan hutan Mangrove Tahura Ngurah Rai rencananya akan menjadi salah satu lokasi yang akan ditampilkan kepada para pemimpin negara saat pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada tahun 2022 mendatang. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
Manajemen Adaptif Perbaikan Lingkungan dan Peran BPDLH

Ada tiga alasan mengapa BPDLH dapat menunjang praktik manajemen adaptif program lingkungan.


Sinyal Lemah Infrastruktur Strategis Nasional

16 hari lalu

Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan jembatan menuju Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat 21 Juli 2023. PT China Railway Group Limited (CREC) mencatat hingga Juli 2023, infrastruktur penunjang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang salah satunya merupakan Stasiun Tegalluar saat ini telah mencapai tahap penyelesaian akhir jelang peresmian. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Sinyal Lemah Infrastruktur Strategis Nasional

Di negeri tetangga-masih segar dalam ingatan kita-seorang negarawan tua pernah turun gunung menyelamatkan bangsanya dari ancaman bahaya investasi Cina. Ia lebih memilih mewaspadai weak signals yang sampai padanya.


Mengusir Rocky dan Refly: Potret Kebebasan Berpendapat di Era Jokowi

16 hari lalu

Pengamat Politik Rocky Gerung usai diperiksa kasus Direktorat Tindak Pidana Umum atas kasus penyebaran berita hoaks dan fitnah di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 6 September 2023. Pada keterangannya, Rocky mengaku mendapat 40 pertanyaan dari penyidik masih terkait alasan argumen yang dilontarkan pada Presiden Jokowi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Mengusir Rocky dan Refly: Potret Kebebasan Berpendapat di Era Jokowi

Karena berulang kali terjadi, sulit untuk tidak mengatakan bahwa persekusi sudah menjadi cara penguasa untuk membungkam orang-orang yang kritis dan punya pandangan berbeda.


Botol Ketemu Tutup, Muhaimin Botolnya dan Anies Tutupnya

17 hari lalu

Bacapres Anies Baswedan bersama bacawapres Muhaimin Iskandar bersziarah ke Makam Sunan Ampel dalam acara bertajuk 'Halaqoh Pemikiran Politik Sunan Ampel' di Surabaya, Sabtu 9 September 2023. Istimewa
Botol Ketemu Tutup, Muhaimin Botolnya dan Anies Tutupnya

Penyatuan 2 entitas agamis yang selama ini dianggap tidak akan pernah terjadi, ternyata pada Pilpres 2024 mendatang dapat kita saksikan.Ini menjadi euforia tak terkira dari kedua kelompok itu.


Arah Suara Nahdliyin Setelah Deklarasi Anies - Muhaimin

17 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berangkulan dengan bakal calon presiden Anies Baswedan (kiri) dan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar (kanan) saat Deklarasi Capres-Cawapres 2024 di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 2 September 2023. PKB menerima tawaran Partai Nasdem untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Moch Asim
Arah Suara Nahdliyin Setelah Deklarasi Anies - Muhaimin

Tak salah juga jika dikatakan suara nahdliyin masih cair. Bisa ke mana-mana. Juga tergantung calonnya.


Samsung Galaxy Z Fold5 Edisi Khusus Kolaborasi dengan Thom Browne Dirilis

17 hari lalu

Samsung Galaxy Z Fold5 rilis edisi khusus kolaborasi dengan Thom Browne. (Instagram/Samsung Indonesia)
Samsung Galaxy Z Fold5 Edisi Khusus Kolaborasi dengan Thom Browne Dirilis

Samsung Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition menampilkan teknologi foldable terbaru dari Samsung serta elemen desain khas Thom Browne.