Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggaran Mubazir Pengadaan Mobil Listrik untuk Pejabat

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menunjukkan mobil listrik saat diluncurkan sebagai kendaraan dinas Kementerian Perhubungan di Stasiun Gambir, Jakarta, Rabu, 16 Desember 2020. Kendaraan dinas pejabat Kementerian Perhubungan resmi berganti dari yang berbahan bakar fosil menjadi bahan bakar listrik. ANTARA/Sigid Kurniawan
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menunjukkan mobil listrik saat diluncurkan sebagai kendaraan dinas Kementerian Perhubungan di Stasiun Gambir, Jakarta, Rabu, 16 Desember 2020. Kendaraan dinas pejabat Kementerian Perhubungan resmi berganti dari yang berbahan bakar fosil menjadi bahan bakar listrik. ANTARA/Sigid Kurniawan
Iklan

Editorial Tempo.co

---------

Kebijakan pengadaan mobil listrik untuk kendaraan dinas pejabat serta operasional kementerian dan lembaga dengan nilai anggaran maksimal per unit mendekati Rp 1 miliar adalah langkah keliru. Selain pemborosan, kebijakan tersebut tak sejalan dengan program penurunan emisi. Jika ingin mendorong efisiensi dan pengurangan emisi, anggaran itu lebih baik dialokasikan untuk transportasi publik.

Ketentuan pengadaan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2024 yang terbit 3 Mei lalu. Pedoman untuk menyusun rencana anggaran setiap kementerian dan lembaga itu kini memuat tambahan aturan mengenai satuan biaya pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Isinya mengatur jatah mobil listrik untuk kendaraan dinas pejabat eselon I dan II kementerian/lembaga dengan harga maksimal masing-masing Rp 966, 8 juta dan Rp 746,1 juta per unit. Sedangkan untuk  kendaraan operasional kantor, biaya mobil listrik Rp 430 juta dan motor listrik sebesar Rp 28 juta. 

Kementerian Keuangan menyatakan penerbitan aturan ini bertujuan agar kementerian dan lembaga tidak boros menggunakan anggaran, juga untuk memperbaiki kualitas belanja agar lebih berdampak bagi masyarakat. Pemerintah bertekad melakukan normalisasi fiskal agar anggaran defisit dapat ditekan hingga di bawah 3 persen, salah satunya dengan mengontrol belanja. Tapi, semangat itu justru tak tercermin dalam ketentuan pengadaan mobil listrik eselon dan operasional kementerian dan lembaga. 

Pengadaan mobil listrik untuk pejabat dan operasional kementerian dan lembaga bukan kebutuhan prioritas dan mendesak. Apalagi di Indonesia, kendaraan listrik masih terbilang barang mewah sehingga belum digunakan sebagai alat transportasi utama masyarakat. Dengan infrastruktur penunjang yang kurang memadai saat ini, sulit untuk percaya kalau mobil-mobil listrik itu akan dipakai sebagai kendaraan dinas rutin. Tak tertutup kemungkinan mobil listrik tersebut akan lebih sering diparkir.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jika tujuannya mendorong penggunaan mobil listrik khususnya di kementerian dan lembaga, pemerintah mustinya tak bertindak setengah-setengah menyangkut hal ini. Misalnya, kebijakan pengadaan mobil listrik ini harus dibarengi dengan pembuatan aturan larangan mobil dinas berbahan bakar minyak untuk pejabat dan operasional kementerian dan lembaga. Tanpa ini, kebijakan tersebut akan sia-sia dan justru menciptakan masalah baru, seperti menambah populasi kendaraan di jalan. Akibatnya, kemacetan akan semakin parah, sehingga merugikan masyarakat dan pemborosan anggaran negara karena konsumsi bahan bakar minyak (BBM) meningkat. Menurut perhitungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, kemacetan Jakarta menyebabkan pemborosan anggaran BBM hingga Rp 71,4 triliun per tahun.

Oleh karena itu, pemerintah sudah selayaknya memprioritaskan pengalokasian anggaran kendaraan listrik untuk trasportasi publik. Dengan  fasilitas transportasi publik yang apik, masyarakat akan tertarik menggunakan moda transportasi umum. Selain efisien, manfaatnya adalah menurunkan emisi. Di ibu kota, misalnya, menurut Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, sektor transportasi merupakan sumber emisi langsung gas rumah kaca terbesar karena masih dominannya penggunaan kendaraan pribadi.  

Jorjoran pemerintah dalam menggelontorkan anggaran untuk pengadaan mobil listrik juga tak menjamin pasar kendaraan tersebut bergairah. Insentif dan subsidi untuk motor dan mobil listrik pada Maret dan April lalu, misanya, tak lantas membuat penjualan melesat. Per April 2023, kontribusi penjualan mobil listrik ke pasar kendaraan roda empat atau lebih secara keseluruhan baru sekitar 2,2 persen. Rendahnya minat masyarakat juga disebabkan karena belum memadainya fasilitas infrastruktur pengisian daya listrik.

Ketimbang menghambur-hamburkan duit negara untuk sesuatu yang mubazir, Pemerintah sebaiknya memprioritaskan anggaran untuk pos belanja yang paling berdampak bagi publik. Karena itu, pengadaan kendaraan listrik untuk pejabat serta operasional kementerian dan lembaga harus dibatalkan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

1 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

16 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

16 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

17 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

23 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

42 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

51 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024