Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pesta Selebritas di Partai Politik

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Artis dan presenter Aldi Taher sempat didiagnosa memiliki kanker kelenjar getah bening. Benjolan kanker yang sempat bersarang di leher Aldi Taher telah hilang setelah melakukan rangkaian pengobatan dan kemoterapi. Dok.Tempo/ Agung Pambudhy
Artis dan presenter Aldi Taher sempat didiagnosa memiliki kanker kelenjar getah bening. Benjolan kanker yang sempat bersarang di leher Aldi Taher telah hilang setelah melakukan rangkaian pengobatan dan kemoterapi. Dok.Tempo/ Agung Pambudhy
Iklan

MASIFNYA partai politik merekrut pesohor sebagai calon anggota legislatif adalah bukti kegagalan partai melakukan kaderisasi. Menjadikan para pesohor sebagai calon legislatif, partai politik sepenuhnya berorientasi mendulang suara di pemilihan umum, dan melupakan fungsi membangun sistem kaderisasi yang baik.

Pada Pemilu 2024 ini, sebagian besar partai politik menyertakan selebritis dalam daftar bakal calon legislator yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum. Bukan hanya partai politik baru, tapi partai inkumben juga berbondong-bondong mendaftarkan selebritas sebagai bakal calon legislator. Tercatat lebih dari 50 orang selebritas menjadi bakal calon anggota legislatif, yang pendaftarannya berakhir pada 14 Mei lalu.

Partai politik  semestinya melihat efektivitas para legislator dari selebritis selama ini. Sudah banyak terbukti, para pesohor yang terpilih menjadi anggota legislatif di setiap Pemilu hanya menjadi pelengkap saja. Hal wajar yang dipetik dari sekolah partai yang hanya berlangsung beberapa hari saja, di sela-sela rangkai proses pemilu.

Selebritas terjun ke pentas pemilu menggeliat sejak 2004. Ketika itu pemilu menganut sistem proporsional terbuka, yaitu pemilih dapat memilih langsung calon legislator. Berbeda dengan pemilu terdahulu, yang menggunakan sistem proporsional tertutup.

Masalahnya, partai politik mengangkangi sistem pemilu yang dianggap lebih demokratis tersebut. Mereka berusaha mempertahankan kekuasaan di Senayan dengan cara gampang.

Kekacauan paling nyata dari rapuhnya kaderisasi partai tergambar dari pencalonan Aldi Taher. Penyanyi dan model tersebut terdaftar sebagai bakal calon legislator di Partai Bulan Bintang dan Partai Perindo. Di PBB, Aldi tercatat sebagai bakal calon anggota DPRD DKI Jakarta. Sedangkan di Perindo, dia terdaftar sebagai bakal calon anggota DPR.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Arus politik selebritas ini tidak hanya menggurita di deretan daftar calon anggota legislatif. Partai politik juga kerap menggunakan artis untuk menyemarakkan kegiatan kampanye dan sebagai penarik massa.

Ada juga partai yang menjadikan selebritas sebagai ketua umum. Mereka bahkan menjagokan selebritas itu sebagai calon presiden. Di sisi lain, ada politikus maupun ketua umum partai politik justru mengadopsi tampilan selebritas. Bahkan sang ketua umum itu mendadak menjadi penyanyi dan ada yang tampil di acara idol.

Serupa di Indonesia, politik selebritas juga bersemai kembali di Filipina pada Pemilu 2016. Adalah calon presiden Rodrigo Duterte mengadopsi gaya selebritas. Ia menyebut dirinya “Duterte Harry”. Mantan Wali Kota Davao ini mencitrakan dirinya sebagai “Dirty Harry”, film Hollywood yang bercerita tentang Harry Callahan, yaitu seorang inspektur polisi di San Fransisco yang menumpas penjahat jalanan. Duterte menjanjikan akan menumpas kejahatan jalanan jika memenangkan pemilihan. Ia pun terpilih menjadi Presiden Filipina.

Gejala politik selebritas ini memperlihatkan bahwa politik memang bukan soal ide dan substansi lagi, melainkan hanya permainan penampilan dan citra diri para politikus. Karena itu, pemilih mesti semakin cerdas memilih wakilnya yang akan duduk di DPR dan DPRD.

Jangan hanya melihat popularitas calon legislator, tapi perhatikan rekam jejak mereka secara utuh. Kita tidak sedang memilih pemenang kontes pencari bakat di televisi, tapi mereka yang mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dalam lima tahun mendatang.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.


Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

15 Januari 2024

Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan Kemenkominfo. Johnny bersama sejumlah tersangka lainnya diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

PPATK menemukan 36,67 persen aliran duit dari proyek strategis nasional mengalir ke politikus dan aparatur sipil negara. Perlu evaluasi total.


Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

10 Januari 2024

Pemkab Banyuasin menerima penghargaan atas implementasi dalam kesejahteraan ASN melalui Taspen group terbanyak di wilayah kerja PT. Taspen (Persero) kantor cabang Palembang 2023.
Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyuasin mendapat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.