Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pesta Selebritas di Partai Politik

Tempo.co

Editorial

Artis dan presenter Aldi Taher sempat didiagnosa memiliki kanker kelenjar getah bening. Benjolan kanker yang sempat bersarang di leher Aldi Taher telah hilang setelah melakukan rangkaian pengobatan dan kemoterapi. Dok.Tempo/ Agung Pambudhy
Artis dan presenter Aldi Taher sempat didiagnosa memiliki kanker kelenjar getah bening. Benjolan kanker yang sempat bersarang di leher Aldi Taher telah hilang setelah melakukan rangkaian pengobatan dan kemoterapi. Dok.Tempo/ Agung Pambudhy
Iklan

MASIFNYA partai politik merekrut pesohor sebagai calon anggota legislatif adalah bukti kegagalan partai melakukan kaderisasi. Menjadikan para pesohor sebagai calon legislatif, partai politik sepenuhnya berorientasi mendulang suara di pemilihan umum, dan melupakan fungsi membangun sistem kaderisasi yang baik.

Pada Pemilu 2024 ini, sebagian besar partai politik menyertakan selebritis dalam daftar bakal calon legislator yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum. Bukan hanya partai politik baru, tapi partai inkumben juga berbondong-bondong mendaftarkan selebritas sebagai bakal calon legislator. Tercatat lebih dari 50 orang selebritas menjadi bakal calon anggota legislatif, yang pendaftarannya berakhir pada 14 Mei lalu.

Partai politik  semestinya melihat efektivitas para legislator dari selebritis selama ini. Sudah banyak terbukti, para pesohor yang terpilih menjadi anggota legislatif di setiap Pemilu hanya menjadi pelengkap saja. Hal wajar yang dipetik dari sekolah partai yang hanya berlangsung beberapa hari saja, di sela-sela rangkai proses pemilu.

Selebritas terjun ke pentas pemilu menggeliat sejak 2004. Ketika itu pemilu menganut sistem proporsional terbuka, yaitu pemilih dapat memilih langsung calon legislator. Berbeda dengan pemilu terdahulu, yang menggunakan sistem proporsional tertutup.

Masalahnya, partai politik mengangkangi sistem pemilu yang dianggap lebih demokratis tersebut. Mereka berusaha mempertahankan kekuasaan di Senayan dengan cara gampang.

Kekacauan paling nyata dari rapuhnya kaderisasi partai tergambar dari pencalonan Aldi Taher. Penyanyi dan model tersebut terdaftar sebagai bakal calon legislator di Partai Bulan Bintang dan Partai Perindo. Di PBB, Aldi tercatat sebagai bakal calon anggota DPRD DKI Jakarta. Sedangkan di Perindo, dia terdaftar sebagai bakal calon anggota DPR.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Arus politik selebritas ini tidak hanya menggurita di deretan daftar calon anggota legislatif. Partai politik juga kerap menggunakan artis untuk menyemarakkan kegiatan kampanye dan sebagai penarik massa.

Ada juga partai yang menjadikan selebritas sebagai ketua umum. Mereka bahkan menjagokan selebritas itu sebagai calon presiden. Di sisi lain, ada politikus maupun ketua umum partai politik justru mengadopsi tampilan selebritas. Bahkan sang ketua umum itu mendadak menjadi penyanyi dan ada yang tampil di acara idol.

Serupa di Indonesia, politik selebritas juga bersemai kembali di Filipina pada Pemilu 2016. Adalah calon presiden Rodrigo Duterte mengadopsi gaya selebritas. Ia menyebut dirinya “Duterte Harry”. Mantan Wali Kota Davao ini mencitrakan dirinya sebagai “Dirty Harry”, film Hollywood yang bercerita tentang Harry Callahan, yaitu seorang inspektur polisi di San Fransisco yang menumpas penjahat jalanan. Duterte menjanjikan akan menumpas kejahatan jalanan jika memenangkan pemilihan. Ia pun terpilih menjadi Presiden Filipina.

Gejala politik selebritas ini memperlihatkan bahwa politik memang bukan soal ide dan substansi lagi, melainkan hanya permainan penampilan dan citra diri para politikus. Karena itu, pemilih mesti semakin cerdas memilih wakilnya yang akan duduk di DPR dan DPRD.

Jangan hanya melihat popularitas calon legislator, tapi perhatikan rekam jejak mereka secara utuh. Kita tidak sedang memilih pemenang kontes pencari bakat di televisi, tapi mereka yang mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dalam lima tahun mendatang.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Anggaran Mubazir Pengadaan Mobil Listrik untuk Pejabat

1 hari lalu

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menunjukkan mobil listrik saat diluncurkan sebagai kendaraan dinas Kementerian Perhubungan di Stasiun Gambir, Jakarta, Rabu, 16 Desember 2020. Kendaraan dinas pejabat Kementerian Perhubungan resmi berganti dari yang berbahan bakar fosil menjadi bahan bakar listrik. ANTARA/Sigid Kurniawan
Anggaran Mubazir Pengadaan Mobil Listrik untuk Pejabat

Mobil listrik untuk pejabat dan operasional Kementerian dan lembaga tidak perlu dan percuma. Bisa menambah kemacetan.


Lawan Misinformasi tanpa Centang Biru Twitter

6 hari lalu

Lawan Misinformasi tanpa Centang Biru Twitter

Para peniru dan penebar kabar bohong itu nekat membuat tanda verifikasi yang menyerupai verification badge asli yang dibuat oleh platform media sosial.


Menjaga Biodiversitas Meredam Perubahan Iklim

8 hari lalu

Ilustrasi hutan pinus. dok.TEMPO
Menjaga Biodiversitas Meredam Perubahan Iklim

Keanekaragaman hayati mampu menjadi benteng pertahanan perubahan iklim dan mengawal pemerintah dalam upaya menguatkan komitmen melindungi Bumi.


Bima TikToker dan Godaan Obral 'Stempel' Hoaks

9 hari lalu

TikToker, Bima Yudho Saputro yang viral setelah membuat video berjudul Alasan Lampung Gak Maju-Maju. Foto: TikTok/@Awbimaxreborn
Bima TikToker dan Godaan Obral 'Stempel' Hoaks

Respons kritik dengan verifikasi. Jika kritik di media sosial itu terbukti salah, bantahlah di media yang sama.


Bamsoet Diangkat Jadi Wakil Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi BP PTSI

11 hari lalu

Bamsoet Diangkat Jadi Wakil Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi BP PTSI

Dunia pendidikan di Indonesia masih menyisakan banyak persoalan. Hal ini tercermin dari peringkat pendidikan negara-negara di dunia.


Kemenperin: RI Memiliki Potensi Mengembangkan Perkebunan Tebu di Lahan Rawa

11 hari lalu

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE), Kementerian Perindustrian RI, Taufiq Bawazier pada acara Kick Off di Beerhall, SCBD, Jakarta Selatan, Senin, 28 November 2022. (Foto: TEMPO/ Kholis Kurnia Wati)
Kemenperin: RI Memiliki Potensi Mengembangkan Perkebunan Tebu di Lahan Rawa


Yandri Susanto Ajak Pengurus RT/RW Jaga Persatuan

14 hari lalu

Yandri Susanto Ajak Pengurus RT/RW Jaga Persatuan

Yandri memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kecamatan Petir Kabupaten Serang, Banten.


Sesat Klaim Janji Investasi

15 hari lalu

Pekerja beraktivitas di lokasi proyek pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 28 Februari 2023. Pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri tersebut tengah memasuki tahap pematangan lahan dan ditargetkan rampung pada Juni 2024 sebagai salah satu persiapan untuk penyelenggaraan upacara bendera Hari Kemerdekaan RI di IKN Nusantara. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Sesat Klaim Janji Investasi

Komitmen pendanaan transisi energi melalui skema JETP masih terkatung-katung. Pemerintah sebaiknya introspeksi.


Obituari Hendrik Dikson Sirait, 5 Januari 1972 - 11 Mei 2023

15 hari lalu

Hendrik Dikson Sirait
Obituari Hendrik Dikson Sirait, 5 Januari 1972 - 11 Mei 2023

Omong-omong, aku senang melihat fotomu yang ditaruh di depan pusara. Kau tersenyum. Rapi dalam balutan jas dan dasi. Badanmu berisi. Mirip aku jugalah.


Bolehkah Jokowi Berpolitik Partisan?

20 hari lalu

Capres PDIP Ganjar Pranowo pulang satu mobil dengan Presiden Jokowi seusai deklarasi Capres PDIP oleh Ketum PDIP Megawati di Istana Batu Tulis. (21/4/2023). Foto/Agus Suprapto/Fotografer Istana
Bolehkah Jokowi Berpolitik Partisan?

Ada semacam kejengahan dalam akal sehat publik yang menilai seharusnya Presiden Jokowi mencegah dirinya sendiri melakukan kegiatan politik partisan di istana negara.