Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sesat Klaim Janji Investasi

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Pekerja beraktivitas di lokasi proyek pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 28 Februari 2023. Pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri tersebut tengah memasuki tahap pematangan lahan dan ditargetkan rampung pada Juni 2024 sebagai salah satu persiapan untuk penyelenggaraan upacara bendera Hari Kemerdekaan RI di IKN Nusantara. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Pekerja beraktivitas di lokasi proyek pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 28 Februari 2023. Pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri tersebut tengah memasuki tahap pematangan lahan dan ditargetkan rampung pada Juni 2024 sebagai salah satu persiapan untuk penyelenggaraan upacara bendera Hari Kemerdekaan RI di IKN Nusantara. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Iklan

PRESIDEN Joko Widodo dan para menterinya harus lebih terbuka dan jujur saat menyampaikan kinerja investasi asing di dalam negeri. Sudah banyak bukti jika apa yang pemerintah pamerkan sebagai pendanaan atau arus investasi asing nyatanya baru sebatas janji, bukan realisasi.

Investasi Softbank di Ibu Kota Nusantara dan rencana masuknya Tesla, pabrikan mobil listrik asal Amerika Serikat, hanyalah segelintir dari janji manis tersebut. Yang terbaru perihal pendanaan transisi energi di Indonesia dari Amerika Serikat dan negara-negara G7 sebesar US$ 20 miliar.

Tertuang dalam skema Just Energy Transition Partnership (JETP), komitmen pendanaan dari negara-negara maju kini belum jelas nasibnya. Adalah Menteri Koordinator Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan yang menyebutkan skema JETP tersebut hanya omong doang.  Padahal, komitmen pendanaan ini sempat menjadi salah satu kesepakatan yang pemerintah gembar-gemborkan saat KTT G20 berlangsung di Bali, November lalu.  

Pamer komitmen memang salah satu jurus mendorong investor lain menyusul masuk ke dalam negeri. Ketersedian lahan, juga peluang pasar, bisa menjadi modal awal menarik investor membenamkan uangnya di Indonesia. Tapi ada hal lain yang lebih mendasar agar komitmen pendanaan benar-benar terealisasi, yakni persamaam persepsi mengenai standar-standar yang dianut secara global.  

Dalam konteks JETP, negara-negara maju itu menjanjikan mobilisasi dana besar dari negara mereka. Baik perbankan, investor pribadi, investor institusi hingga pengelola dana pensiun didorong untuk turut mengucurkan duit buat JTEP. Tapi pendanaan itu ada syaratnya. Agar bisa mengakses dana murah, Indonesia harus bersedia mengikuti standar global dalam transisi energi.

Misalnya, kucuran dana untuk pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap penghasil emisi mesti dibarengi dengan proyek baru pembangkit energi bersih. Dengan begitu, pemilik dana lebih yakin bahwa uang yang mereka kucurkan benar-benar disalurkan untuk transisi energi bersih. Motif transisi energi itulah yang mendorong mereka bersedia mengucurkan dana murah.

Di dalam negeri, komitmen pemerintah menjalankan transisi energi, dari bahan bakar fosil ke sumber energi baru dan terbarukan (EBT) masih setengah hati. Rencana pensiun dini PLTU batu bakar tidak berlaku bagi sejumlah proyek yang masuk kategori proyek strategis nasional. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap jalan di tempat akibat inkosistensi kebijakan Kementerian Energi Sumber Daya Alam dan Mineral.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan juga bisa menjadi penghambat proses pengalihan energi kotor ke energi ramah lingkungan. Rancangan ini masih memuat celah bagi pemanfaatan produk turunan batu bara, seperti gas metana batu bara, batu bara tercairkan, dan batubara tergaskan. Teknologi untuk menghasilkan produk turunan ini menghambat penurunan emisi gas rumah kaca.  

Bukan hanya itu. Porsi pengaturan energi baru dalam RUU tersebut lebih dominan ketimbang energi terbarukan. Padahal Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, sekitar 3.686 gigawatt. Artinya, Indonesia lebih berpotensi memaksimalkan energi terbarukan ketimbang energi baru.

Masalah lainnya, skema JTEP ini juga sangat bergantung pada kesediaan PT PLN (Persero) dan produsen listrik swasta (IPP) mengikuti standar global ihwal skema transisi energi. Bila PLN atau IPP belum siap mengikuti standar tersebut, jangan harap negara maju bersedia memobilisasi dana.  

Kebiasaan para menteri memamerkan pepesan kosong ihwal pendanaan atau investasi asing menurun dari Presiden Joko Widodo. Dalam konteks lain, bolak-balik presiden sesumbar sudah banyak pemodal antre masuk ke Ibu kota Negara (IKN). Sederet insentif sudah ditawarkan. Tapi hingga detik ini, belum ada satu pun investor yang benar-benar membenamkan duitnya di proyek mercusuar tersebut. Ketertarikan mereka baru sebatas komitmen awal yang masih bisa batal setiap saat.

Ketimbang menggerutu pendanaan asing batal masuk ke Indonesia, kita lebih baik intropeksi. Bisa jadi masalahnya ada di kita sendiri, mulai dari ketidakjelasan model bisnis dan imbal hasil dari sebuah program yang ditawarkan, hingga inkonsistensi kebijakan. Tanpa pembenahan itu sulit mewujudkan janji investasi menjadi terealisasi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

1 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

16 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

16 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

17 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

23 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

51 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024