Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Politik Saling Silang Data Transaksi Janggal

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Menkopolhukam Mahfud MD dalam konferensi pers terkait transaksi mencurigakan Rp 300 T di gedung Kemenko Polhukam, Jakarta pada Senin, 20 Maret 2023. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Menkopolhukam Mahfud MD dalam konferensi pers terkait transaksi mencurigakan Rp 300 T di gedung Kemenko Polhukam, Jakarta pada Senin, 20 Maret 2023. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Iklan

KISRUH mengenai data transaksi mencurigakan Rp 349 triliun yang disebut melibatkan pegawai Kementerian Keuangan menunjukkan buruknya komunikasi di antara anggota kabinet Presiden Joko Widodo. Sungguh ironis dan memalukan, saling-silang soal data tersebut terjadi di antara Kementerian dan lembaga yang menjadi bagian Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sudah selayaknya mereka duduk bersama untuk mengakhiri polemik tersebut serta fokus ke penegakan hukum dan perbaikan sistem. 

Adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md yang mengungkap pertama kali Laporan Hasil Analisia Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan itu ke publik. Pada rapat dengar pendapat dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat pada 29 Maret 2023 lalu, Mahfud yang juga Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan angka Rp 349 triliun itu merupakan data agregat transaksi janggal di Kementerian Keuangan. Mahfud bahkan dalam kesempatan tersebut menegaskan data yang ia pegang berbeda dengan versi Kementerian Keuangan. Sebelumnya di Komisi Keuangan, Sri Mulyani menyatakan transaksi janggal menyangkut pegawainya hanya Rp 3,3 triliun, bukan Rp 349 triliun seperti diungkap Mahfud Md.

Saat rapat dengan DPR pada Rabu pekan lalu itu, Mahfud juga menyebutkan ada pemahaman yang keliru dari Menteri Keuangan ihwal transaksi janggal Rp 189 triliun yang menjadi bagian dari Rp 349 triliun. Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut mengatakan Sri Mulyani tak mendapatkan laporan mengenai informasi ini dari anak buahnya. Menurut Mahfud, angka itu merupakan nilai dugaan pencucian uang di Direktoral Jenderal Bea Cukai menyangkut impor emas batangan. Kementerian Keuangan membantah tudingan Mahfud. Kementerian ini menyatakan hasil penelusuran dan koordinasi dengan PPATK menunjukkan tak ada pelanggaran kepabeanan dalam impor emas batangan itu sehingga tak ada kejahatan pencucian uang. 

Perbedaan data di antara Mahfud Md dan Sri Mulyani menunjukkan ada yang tak beres dengan komunikasi dua menteri Jokowi ini. Apalagi Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah anggota Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dipimpin Mahfud. Selain dua menteri itu, Komite ini juga terdiri dari Kepala PPATK, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala Badan Intelejen Negara. Terungkapnya perbedaan data versi Mahfud dan Sri Mulyani soal transaksi janggal di Kementerian Keuangan merupakan bukti nyata mereka jalan sendiri-sendiri. Padahal, ketua, sekretaris, maupun anggota Komite bekerja kolektif kolegial, atau harus mendapatkan persetujuan yang lain ketika melansir data transaksi mencurigakan ke publik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Karena menjadi orang pertama yang mengumbar data itu ke publik, Mahfud musti bertanggung jawab mengakhiri polemik di publik. Dia selaku Ketua Komite harus mengundang anggotanya untuk bersama-sama mencocokkan data transaksi janggal itu. Jangan sampai ego sektoral malah menjadi penghalang upaya membongkar dugaan kejahatan itu. Mahfud juga harus memastikan transaksi mencurigakan yang nilainya ia sebut mencapai Rp 349 triliun tidak menguap di lembaga penegak hukum. Keseriusan ini penting untuk menguji motif Mahfud melansir data itu ke publik. Begitu juga dengan Sri Mulyani. Keduanya harus memastikan temuan mengenai transaksi janggal itu, terlepas dari berapa angka sebenarnya, diusut tuntas hingga pelakunya diseret ke pengadilan.

Jika saling-silang data ini ternyata hanya pepesan kosong atau tanpa perbaikan kebijakan maupun pengusutan tuntas, maka jangan salahkan masyakat kalau menilai tindakan keduanya adalah akrobat untuk politik elektoral. Mahfud MD dan Sri Mulyani memiliki kans maju dalam Pemilihan Presiden 2024. Apalagi sejak awal Mahfud MD terkesan kuat tengah melakukan permainan politik dengan merilis informasi itu ke publik tanpa menkonformasi atau mencocokkan datanya ke Kementerian Keuangan. Dalam isu tertentu yang jauh membutuhkan perhatian Menkopolhukam seperti pelibatan tentara di Papua dan pelemahan KPK, Mahfud malam lebih banyak diam. Begitu juga dengan Sri Mulyani. Semestinya ia juga tak ribut membantah soal itu di ruang publik, cukup mengklarifikasi tuduhan Mahfud dengan indormasi dan data yang valid dan akurat. 

Presiden Joko Widodo tak semestinya lepas tangan soal ini dengan menyerahkan penyelesaian kisruh ke Mahfud dan Sri Mulyani. Sikap Jokowi ini justru semakin menguatkan kesan presiden tak bisa memegang para pembantunya. Sebelum ini, ada kisruh data beras di antara para pembantu presiden. Karena melibatkan dugaan pencucian uang ratusan triliun, kasus transaksi janggal ini jelas bukan perkara biasa. Berpolemik atas data itu di depan publik hanya akan mengaburkan fakta kejahatan transaksi mencurigakan tersebut.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

12 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

26 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

27 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

27 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

28 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

34 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

53 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024