Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mudarat Kodam di Tiap Provinsi

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Iklan

Editorial Tempo.co

---

PENAMBAHAN Kodam langkah mundur bagi reformasi TNI. Membuat anggaran bengkak dan berbahaya bagi demokrasi.

Rencana Prabowo Subianto membentuk Komando Daerah Militer (Kodam) di setiap provinsi jelas merupakan kebijakan keliru. Langkah tersebut berpotensi menarik tentara masuk terlalu jauh ke dalam urusan keamanan dan penegakan hukum yang menjadi kewenangan polisi.

Selain menjadi bukti kemunduran reformasi TNI yang diupayakan sejak 1998, rencana penambahan dari 15 menjadi 38 Kodam tidak berpijak pada situasi mendesak menyangkut ancaman pertahanan. Bukan hanya itu. Pembentukan Kodam baru berisiko menarik tentara pada urusan-urusan sipil. Ini menimbulkan mudarat karena sama saja mengembalikan dwifungsi TNI.

Pembentukan Kodam juga akan memunculkan pertanyaan satuan teritorial dari matra lain seperti Komando Daerah Militer (Kodamar) TNI AL dan Komando Daerah Udara (Kodau) TNI AU, apakah mereka juga turut dikembangkan mengacu pada administrasi pemerintah daerah. Padahal mandat UU TNI jelas menyebutkan komando teritorial tidak mengikuti struktur administrasi pemerintah. Bila berniat memperkuat pertahanan, TNI seharusnya berfokus menguatkan maritim, bukan membentuk komando teritorial seperti Kodam.

Salah kaprah bila keberadaan Polda di tiap provinsi menjadi rujukan pembentukan Kodam. Sebab TNI dan Polri punya tugas yang berbeda. Polisi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat memang menjadi bagian kewenangan pemerintah daerah. Sementara TNI, sebagai alat negara, bertugas mempertahankan negara dari ancaman militer serta bersenjata yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Karena itu, strukturnya tidak mengikuti administrasi pemerintah daerah.

Dengan membentuk Kodam di tiap provinsi juga seakan-akan ada ancaman militer yang muncul di tiap daerah. Padahal tidak ada ancaman pertahanan yang mendesak soal itu. Alasan Prabowo bahwa ketiadaan Kodam di satu wilayah membuat TNI absen dalam menangkap pencuri sumber daya alam seperti nikel dan bauksit semakin menunjukkan betapa kelirunya pemikiran mantan Danjen Kopassus tersebut perihal fungsi tentara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lagi pula, cara menghitung kebutuhan personel polisi dan militer di suatu wilayah sangat berbeda. Sebagai contoh, perhitungan kebutuhan polisi bisa dengan mudah menggunakan rumus ideal di satu wilayah: 1 polisi menjaga 300 orang.

Namun perhitungan kebutuhan militer jauh berbeda. Sebab ada alat utama sistem senjata (alutsista) untuk menangani perang dan ancaman dari dalam dan luar negeri yang otomatis mengurangi jumlah personel tentara di suatu daerah. Negara bahkan tak perlu menurunkan prajurit sama sekali ke medan pertempuran seiring semakin efektif dan canggihnya teknologi alutsista.

Di sisi lain, penambahan jumlah Kodam pasti akan mengerek kebutuhan anggaran, mulai dari biaya pembangunan gedung, logistik, gaji tentara hingga biaya operasional setelah Kodam baru beroperasi. Alokasi anggaran Kementerian Pertahanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang naik rata-rata 3,1 persen per tahun sejak 2018 hingga 2022 bisa langsung melambung pada tahun-tahun berikutnya jika rencana penambahan Kodam mulus disetujui.

Tanpa berpijak pada analisis pertahanan yang mumpuni, wajar bila rencana ini memunculkan syak wasangka. Pertama, penambahan Kodam baru ditengarai semata-mata untuk mengakomodir penempatan perwira menengah dan tinggi yang menganggur karena surplus SDM namun minim ketersedian jabatan. Setelah rencana pemerintah membuka jabatan baru bagi tentara di lembaga sipil banyak ditentang, Kodam baru juga bukan solusi yang tepat untuk menampung mereka.

Kedua, penambahan Kodam baru di tengah tahun politik bisa memantik kecurigaan bahwa rencana tersebut untuk menyokong partai politik dan calon tertentu yang berlaga dalam pemilu 2024. Keterlibatan pensiunan tentara dalam tim sukses calon presiden membuat TNI rawan terseret ke dalam urusan politik.

Meski tak lagi menjadi petinggi militer, tak bisa disangkal, para pensiunan ini masih punya pengaruh untuk menekan TNI, termasuk individu-individu di dalamnya. Padahal UU TNI mengharamkan serdadu ikut berpolitik.

Netralitas TNI tidak bisa ditawar lagi. Bukan hanya menabrak rasionalitas ekonomi karena membuat anggaran bengkak, penambahan Kodam baru bisa berbahaya bagi demokrasi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

1 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

16 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

16 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

17 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

23 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

51 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024