Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Satu Abad NU: Kiprah Ekonomi NU dalam Bayang-bayang MUI

image-profil

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo

image-gnews
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (kanan) didampingi Ketua PBNU Amin Said Husni (kiri)memberikan keterangan pers peluncuran Mars Satu Abad NU di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, Jumat 6 Januari 2023. PBNU secara resmi meluncurkan Mars Satu Abad NU yang berjudul Merawat Jagat Membangun Peradaban dengan lirik diciptakan oleh Mustasyar PBNU KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) dan aransemen musik oleh Tohpati. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (kanan) didampingi Ketua PBNU Amin Said Husni (kiri)memberikan keterangan pers peluncuran Mars Satu Abad NU di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, Jumat 6 Januari 2023. PBNU secara resmi meluncurkan Mars Satu Abad NU yang berjudul Merawat Jagat Membangun Peradaban dengan lirik diciptakan oleh Mustasyar PBNU KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) dan aransemen musik oleh Tohpati. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Iklan

Di dalam Anggaran Dasar 1926 yang sebenarnya disusun tahun 1929, NU menetapkan tujuannya untuk mengembangkan Islam dengan enam butir: (1) memperkuat persatuan di antara sesama ulama penganut ajaran-ajaran empat mazhab, (2) meneliti kitab-kitab yang akan digunakan untuk mengajar agar sesuai dengan ajaran ahlussunnah wal jamaah, (3) menyebarkan ajaran Islam yang sesuai dengan ajaran empat mazhab, (4) memperbanyak jumlah lembaga pendidikan Islam dan memperbaiki organisasinya, (5) membantu pembangunan masjid, surau, pondok pesantren, serta membantu kehidupan anak yatim dan orang miskin, dan (6) mendirikan badan-badan untuk meningkatkan perekonomian anggota. Dua butir terakhir dari tujuan tersebut adalah tujuan ekonomi.

Selain itu, terdapat tiga pilar utama yang dianggap mendasari semangat pendirian NU: (1) Nahdlatul Waton (nasionalisme dan politik), (2) Taswirul Afkar (pemikiran keilmuan dan keagamaan), dan (3) Nahdlatul Tujjar (pemberdayaan ekonomi). Aslinya, Nahdlatul Tujjar adalah pergerakan kaum saudagar, yang merupakan responanti kolonialisme masyarakat setelah sebelumnya muncul organisasi Nahdlatul Wathan (kebangkitan pemikiran) di tahun 1916 dan Taswirul Afkar/Nahdlatul Fikri (kebangkitan pemikiran) di tahun 1918. Saat ini, Nahdlatul Tujjar dianggap sebagai sistem ekonomi yang didukungoleh NU. Sistem ekonomi ini secara lengkap disebut sebagai Nahdlotut Tujjaar Wal Fallahiin dengan prinsip Syirkah (kooperasi). Nahdlotul Tujjar dicirikan dengan penempatan rakyat Indonesia sebagai pemilik dan pelaku aktivitas ekonomi yang tidak semata-mata menjadi pembeli atau konsumen perusahaan dan penguasa modal.

Karena itu, tidak mengherankan jika hingga sekarang fokus utama dalam program berbagai organisasi di bawah bendera NU salah satunya adalah bidang ekonomi. Sejumlah perguruan tinggi di bidang ekonomi juga beradadi bawah yayasan yang dikelola kader NU. Sebagai contoh, STIENU (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi NU) yang dikelola oleh YAPTINU (Yayasan Pendidikan Tinggi NU). NU juga memiliki LPNU (Lembaga Perekonomian NU) yang merupakan agen pelaksana yang berkonsentrasi pada masalah teknis dan berinteraksi langsung dengan pengurus bawah maupun masyarakat dalam melaksanakan program ekonomi PWNU (Pengurus Wilayah NU) maupun menghimpun aspirasi terkait ekonomi. Sementarake arah bawah PWNU mengembangkan mentalitas masyarakat lewat pelatihan dan pengarahan ekonomi (termasuk pengajian dan diskusi), ke arah atas PWNU meminta kerjasama dan dukungan bagi program pengembangan ekonomi mereka. Komunikasi yang diselenggarakan ke masyarakat cenderung informal dengan rapat yang terbuka, santai, dan nyaman sehingga tidak memperlihatkan formalitas.

Karakteristik program NU masa kini adalah berorientasi pada penguatan produk lokal, pengembangan jejaring bisnis, maupun upaya peningkatan indeks kesejahteraan masyarakat. NU juga membangun kios modern di pesantren dan memasarkan produk mereka melalui media sosial serta bekerjasama dengan dinas-dinas UMKM sebagai upaya formal.

Walau terkesan selalu berjalan beriringan denganpemerintah, pernah NU dalam sejarahnya berseberangan dengan pemerintah terkait masalah ekonomi. Pada tanggal11-13 Oktober 1961 misalnya, Pengurus Besar SyuriahNU II melalui forum Bahtsul Masail, memutuskan bahwa kebijakan reformasi agraria pemerintah sebagai sesuatu yang haram, kecuali untuk keadaan darurat. Alasan keputusan ini adalah bahwa Islam membebaskan manusia untuk memiliki tanah sepanjang tidak berlebihan dan tidak melanggar hak orang lain (laa dharaara wa laa dhiraara). Pada masa Khalifah Umar pun, khalifah tidak mengambiltanah miliki masyarakat Irak dan Syam yang ditaklukkan, tetapi memungut kharaj dan jizyah dari mereka. Sementara itu, kebijakan reformasi agraria pemerintah saatitu mengambil alih kepemilikan tanah dari masyarakat. Keputusan ini dikeluarkan walaupun UUPA 1960 turut dirancang dan telah disetujui oleh Partai NU di parlemen.

Sejalan dengan hal ini pula, pada tanggal 19 Januari 1965, KH Idham Chalid dalam sidang Dewan Pertimbangan Agung, mengutuk hibah dan wakfa palsu dan meminta diusutnya tindakan tersebut. KH Wahab Chasbullah menuntut keadilan dan KH Farid Ma’ruf mengkritik adanya tuan tanah yang mendapat bantuan dari para pejabat yang korup.

Pada saat itu, NU memiliki organisasi bernama Pertanu (Pertanian NU) yang berdiri tanggal 13 September 1954 yang disahkan dalam Muktamar XX di Surabaya. Pertanu berkembang pada kisaran tahun 1955-1958 dengan banyak cabang di berbagai daerah. Dalam struktur organisasinya, Pertanu memiliki tiga seksi: seksi penerangan, seksi agraria, dan seksi sosial-ekonomi, termasuk di dalamnya koperasi, perdagangan, dan simpan pinjam. Dewan Penasihat Pertanu terdiri dari Bagian Penerangan dan Pendidikan (KH Wahab Chasbullah), Bagian Agraria (Mohammad Hanafiah), Bagian Pertanian-Perkebunan (Zaenal Arifin), dan Bagian Sosial Ekonomi (KH Idham Cholid). Pertanu berjuang aktif dalam membela dan memperjuangkan kaum tani saat mereka diusir dan diambil alih tanahnya kembali pasca 1965. Peran serta mereka sangat penting kala itu dimana sentimen anti PKI sangat besar dan perampasan tanah dapat dijustifikasi oleh tuduhan bersimpati terhadap PKI. Dengan adanya Pertanu dibelakang petani, para penyerobot tanah tidak dapat menggunakan argumen pro PKI sebagai landasan ketidakadilan mereka terhadap para petani.

Hingga sekarang, permasalahan ekonomi terkait agrariamasih terasa. Pada 4 November 2017 dalam Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2017 di Lampung, temayang diangkat adalah Penguatan Organisasi Menuju Satu Abad NU dan Reforma Agraria untuk Pemerataan Kesejahteraan Warga. Rois Aam Pengurus Besar NU KH Ma’ruf Amin menekankan mengenai kesenjangan ekonomi dan sosial yang masih ada di masyarakat akibat kurangnya pemerataan, khususnya kepemilikan sumber agraria. Begitu pula, Munas NU di Lombok, 24-26 November 2017, juga mengambil penguatan ekonomiwarga sebagai tema besar.

Sementara itu, di kalangan pemuda NU, saat ini ada Nahdlatus Syabbaab yaitu kebangkitan bersama untuk memperjuangkan Islam Nusantara. Islam Nusantara adalah Islam ahlussunnah wal jamaah yang berjuang melawan radikalimse agama dan radikalisme pasar. Jadi, kekuatan kapitalisme ekonomi bebas dianggap sebagai satu bentuk radikalisme pula, sama seperti memandang terorisme atas nama Islam. Kekuatan kapital ini berbahaya karena dapat memiskinkan masyarakat sekaligus masuk ke dalam aspek politik-keagamaan dalam bentuk takfiri atau pengkafirankepada kelompok lain.

Semenjak MUI menjadi organisasi rujukan utama pemerintah di era reformasi, maka NU bertindak sebagai pendukung yang antusias. Sebagai contoh, ketika DSN MUI pada tahun 2003 menyatakan bahwa bunga adalah haram, PP LPNU segera melakukan simposium asuransi syariah untuk mengetahui dampak fatwa tersebut pada industri asuransi syariah nasional dan implikasinya bagipengusaha asuransi syariah.

Walau begitu, di masa Orde Baru, NU bersama organisasi-organisasi Islam lainnya memang cenderung kurang positif dan bahkan tidak menyukai MUI. Alasannya wajar, karena MUI pada awalnya didirikan oleh penguasa Orde Baru untuk mengendalikan organisasi-organisasi Islam, khususnya yang kritis terhadap pemerintah. NU merupakan organisasi Islam terbesar yang berseberangan dengan Soeharto dan karenanya MUI merupakan instrumen penting menekan NU.

Di masa kini, sebagian besar pengurus MUI merupakan kader NU. Jadi telah ada semacam perubahan paradigma yang besar dalam relasi antara MUI dan NU. Sepanjang satu abad ini, NU telah berjuang mengembangkan ekonomi umat, kemudian ditekan oleh Orde Baru melalui MUI, namun berhasil mempersatukan diri ke dalam MUI. Walau secara organisatoris telah terjadi dinamika yang cukup intens, persoalan ekonomi di tataran bawah masih terus terjadi dan menjadi PR bagi MUI bersama dengan NU dan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan lainnya untuk segera diselesaikan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

7 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

23 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

53 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.