Logika Bengkok Kenaikan Tarif Tol

Tempo.co

Editorial

Gambar udara jalan tol koneksi sisi Timur Jalan Tol Wiyoto Wiyono ke Jalan Tol Becakayu, Jakarta, Senin 19 September 2022. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan setelah beberapa waktu lalu dilaksanakan Uji Laik Fungsi (ULF) dan Uji Laik Operasi (ULO) pada beberapa ruas Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu, ruas On Ramp Prumpung, On Ramp Casablanca (Looping Pasar Gembrong) dan koneksi sisi Timur Jalan Tol Wiyoto Wiyono ke Jalan Tol Becakayu, akan siap dioperasikan. TEMPO/Subekti.

Editorial Tempo.co

---

PEMERINTAH seharusnya tidak asal memenuhi usulan operator jalan tol untuk menaikkan tarif 15 ruas jalan tol di Jakarta dan sebagian Trans pada bulan ini. Langkah itu hanya akan terus memanjakan para pebisnis jalan tol, dan mengabaikan hak masyarakat sebagai konsumen.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat boleh berdalih kenaikan ini sudah diatur dalam Undang-Undang tentang tentang Jalan. Pasal 48 ayat 3 undang-undang itu menyebutkan evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan tiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi dan evaluasi pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).

Namun seperti tahun-tahun sebelumnya, operator selalu menagih kenaikan tarif, namun mendadak lupa ketika ditagih soal kewajiban pemenuhan SPM. Dalam urusan ini pemerintah seharusnya berdiri di belakangan masyarakat konsumen jalan tol. Bukan sebaliknya, gelap mata membela kepentingan cuan pebisnis jalan tol.

Ada banyak bukti operator tak pernah peduli dengan SPM jalan tol. Operator misalnya diwajibkan menjaga kondisi jalan agar tidak berlubang, retak, atau tidak rata sampai miring. Jika terjadi kerusakan, durasi perbaikannya maksimal 1-2 pekan.

Tapi nyatanya, bopeng-bopeng jalan itu kerap tak pernah diperbaiki. Bolong-bolong di jalan tol Jakarta-Merak, misalnya, hingga hari ini seperti lubang bekas jerawat. Kondisi jalan ini pada akhirnya menjadi salah satu penyebab kecelakaan. Catatan Badan Pengatur Jalan Tol, dari 3.988 kecelakaan di jalan tol selama 2021, 30 persen karena faktor prasarana dan lingkungan.

Salah satu korbannya Febi Khairunnisa, 21 tahun. Pada Januari 2022, Febi tewas dalam kecelakaan. Mobilnya terbalik karena menghindari lubang Tol Palembang-Lampung. Banyak pengguna jalan tol ini sebelumnya telah mengeluhkan lubang-lubang itu, tapi tak pernah digubris oleh pengelola, Waskita Toll Road, sampai akhirnya Febi lepas nyawanya. Tak ada hukuman bagi pengelola.

Memang ada peran kendaraan obesitas yang merusak jalan tersebut. Di sinilah peran operator dan pemerintah untuk tegas melarang mereka lewat. Bukan malah dijadikan alasan sebagai perusak jalan, sehingga minta lepas tangan ketika ada kecelakaan gara-gara jalan buruk.

Rutinitas kenaikan tarif tol ini juga sebagai bentuk aturan yang usang. Dengan model bisnis yang sudah maju, sudah seharusnya tarif tol tidak naik setiap dua tahun, bahkan harusnya lama-lama jadi turun.   

Selama ini, penentuan tarif tol dipakai sebagai instrumen pengembalian investasi. Semakin mahal biaya pembangunan, semakin tinggi tarif. Jika tarifnya dirasa kemahalan, waktu konsesinya yang dipanjangkan.

Mestinya seiring berjalannya waktu, beban modal dan bunga tinggi yang ditanggung investor di awal itu sudah berkurang. Ketika lalu lintas jalan telah ramai, investor tinggal menggaruk keuntungan—yang tentu tak boleh banyak-banyak.

Skema tarif seperti inilah yang kini berjalan di ekosistem listrik energi baru terbarukan. Harga jual listrik di tahun-tahun pertama akan sangat tinggi. Tapi di tahun-tahun setelahnya terus turun karena biaya modal investor sudah kembali.

Jika untuk membiayai pemeliharaan saja harus minta naik tarif, sudah saatnya klaim hitung-hitungan operator dibuka saja ke publik—jika pemerintah tak mampu atau tak mau menghitungnya dengan jujur. Karena sudah jadi rumus umum, pertumbuhan lalu lintas pengguna jalan tol akan selalu lebih tinggi dibanding inflasi. Itulah sebabnya jalan tol tak ubahnya mesin pencetak uang bagi pengelolanya. Kecuali jika yang lewat cuma gajah seperti di tol Sumatera yang tidak layak secara komersial sejak awal.

Pasal 48 Undang-Undang tentang Jalan mengatur, jika tingkat kelayakan finansial jalan tol pada masa operasi melebih ketetapan pemerintah, maka rejeki nomplok itu jadi penerimaan negara bukan pajak, yang akan digunakan untuk pengembangan jaringan jalan tol lainnya. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) punya kewenangan memeriksa potensi kelebihan keuntungan oleh para operator ini. Sayangnya kita tak pernah mendengar pemeriksaan itu, atau hasilnya. Yang lebih sering kita dengan adalah rengekan operator minta kenaikan tarif dan anggukan pemerintah memenuhinya.






Syarief Hasan: Perlu UU Khusus Mengatur MPR

2 hari lalu

Syarief Hasan: Perlu UU Khusus Mengatur MPR

Rapat Pimpinan MPR pada pertengahan Januari telah memutuskan untuk dimulainya proses penyusunan RUU tentang MPR.


Cak Nun yang Saya Kagumi

5 hari lalu

Cak Nun yang Saya Kagumi

Soal pernyataan Emha Ainun Nadjib yang kontroversial itu, apa merupakan bagian dari kenakalannya? Banyak pihak menyayangkan, tak seharusnya hal itu terucap dari tokoh sekaliber Cak Nun yang kita tahu banyak pengikutnya.


Batalkan Kenaikan Biaya Haji

6 hari lalu

Batalkan Kenaikan Biaya Haji

Rencana pemerintah menaikkan biaya perjalanan ibadah haji tak masuk akal karena bisa membebani masyarakat. Bukti gagalnya pengelolaan setoran awal dana haji


Diskon Holland Bakery Laris Diserbu, Ekonom: Bisnis Bakery Pulih Pasca Pandemi

6 hari lalu

Diskon Holland Bakery Laris Diserbu, Ekonom: Bisnis Bakery Pulih Pasca Pandemi

Ekonom dari Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan bisnis bakery akan pulih pasca pandemi Covid-19.


Satu Abad NU: Kiprah Ekonomi NU dalam Bayang-bayang MUI

12 hari lalu

Satu Abad NU: Kiprah Ekonomi NU dalam Bayang-bayang MUI

Persoalan ekonomi di tataran bawah masih terus terjadi dan menjadi PR bagi MUI bersama dengan NU dan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan lainnya untuk segera diselesaikan.


PPKM Dicabut, Kebutuhan Makanan dan Minuman di Hotel Bakal Melonjak

16 hari lalu

PPKM Dicabut, Kebutuhan Makanan dan Minuman di Hotel Bakal Melonjak

Pencabutan PPKM pada akhir Desember 2022 diprediksi kian menggairahkan sektor pariwisata, termasuk usaha makanan, minuman, dan perhotelan.


Bahaya Kuasa Tunggal OJK dalam Penyidikan Kasus Pidana Keuangan

26 hari lalu

Bahaya Kuasa Tunggal OJK dalam Penyidikan Kasus Pidana Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan menjadi penyidik tunggal tindak pidana di sektor keuangan. Rawan penyalahgunaan kewenangan.


Kenapa Sedikit Pengguna Jalur Sepeda

29 hari lalu

Kenapa Sedikit Pengguna Jalur Sepeda

Menegakkan aturan saja tidak cukup untuk bisa meyakinkan orang agar mau bersepeda sehari-hari.


Kulit Tangan Lembab dan Cerah Dengan Softness Creator Hand Butter lavojoy

32 hari lalu

Kulit Tangan Lembab dan Cerah Dengan Softness Creator Hand Butter lavojoy

lavojoy memperkenalkan Softness Creator Hand Butter


Cara Culas Loloskan Omnibus Cipta Kerja

34 hari lalu

Cara Culas Loloskan Omnibus Cipta Kerja

Penerbitan Perpu Omnibus Cipta Kerja menunjukkan pembangkangan atas putusan Mahkamah Konstitusi. DPR yang dilangkahi pemerintah seharusnya menolak perpu tersebut.