Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bahaya Kuasa Tunggal OJK dalam Penyidikan Kasus Pidana Keuangan

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Gedung OJK, Jakarta.
Gedung OJK, Jakarta.
Iklan

Editorial Tempo.co

---

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) kini menjadi satu-satunya penyidik dalam kasus pidana di sektor keuangan. Kewengan OJK yang sangat luas ini dapat mengakibatkan penyelewengan dalam penegakan hukum di sektor finansial jika tak dibarengi dengan pembenahan menyeluruh pada lembaga tersebut.

Disahkan pada 15 Desember 2022, Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, pasal 49 (5) UU PPSK menetapkan penyidik OJK sebagai sebagai satu-satunya penyidik tindak pidana di sektor keuangan. Aturan ini menyebabkan OJK memiliki kewenangan yang amat besar di sektor keuangan: dari regulator, pengawas, hingga sebagai penegak hukum.

Otoritas legal yang bertumpu hanya pada satu lembaga ini sangat berbahaya karena berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi seperti suap dan gratifikasi. Selain itu, aturan baru ini dapat mengakibatkan kekacauan hukum karena bertentangan dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. KUHAP menetapkan polisi sebagai penyidik untuk semua kasus pidana, selain pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh UU.

Industri keuangan memang sejak lama menghendaki independensi, termasuk dalam hal penegakan hukum. Alasannya, pengaturan sektor finansial yang sangat kompleks sehingga membutuhkan pengawas dan penegak hukum yang khusus. Dalih itu dapat dipahami, apalagi rekam jejak penegakan hukum di Indonesia oleh kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi belakangan ini begitu buruk.

Walau begitu, mengalihkan kewenangan sebagai penyidik sektor keuangan sepenuhnya hanya kepada OJK juga tak menjamin pengembangan sektor finansial yang lebih sehat dan berpihak kepada kepentingan publik. Lihat saja, lembaga ini sebenarnya sudah mendapatkan mandat sebagai penyidik dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Tapi otoritas tersebut tak pernah dipakai. Selama lebih dari 10 tahun sejak UU tersebut berlaku nyaris  tak ada kasus pelanggaran hukum di sektor jasa keuangan yang bermula dari penyidikan OJK yang berakhir di pengadilan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

OJK tak pernah tegas menghukum pelaku industri finansial yang melanggar. Kedekatan lembaga ini dengan pelaku industri keuangan telah menimbulkan bias yang menguntungkan pengusaha.

Kasus  yang membelit sejumlah bank mencerminkan kegagalan OJK dalam mengawasi dan menindak pelanggaran oleh pemain besar di industri keuangan. Seperti yang terjadi pada PT Bank Mayapada Tbk, milik anggota Dewan Pertimbangan Presiden Tahir; dan PT Bank KB Bukopin Tbk, yang terafiliasi dengan Aksa Mahmud–ipar Jusuf Kalla. OJK terkesan membiarkan penyelewengan dalam penyaluran kredit hingga pemenuhan kecukupan modal di bank-bank tersebut hingga berlarut-larut.

Lembek menghukum korporasi besar, OJK pun tak mampu mengawasi dan menindak tegas penyelewengan oleh lembaga keuangan yang menghimpun dan mengelola dana publik. Skandal di industri jasa keuangan seperti asuransi Jiwasraya, AJB Bumiputera, dan Asabri contohnya. Dalam kasus-kasus tersebut OJK hanya menjatuhkan sanksi ringan berupa pembinaan kepada para manajer investasi yang melanggar.

Karena itu, penyidik OJK semestinya tetap didampingi penyidik lain. Seperti dalam kasus korupsi, meski Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan kewenangan khusus, penyidikkan kasus korupsi bisa juga dilakukan oleh pejabat polisi dan jaksa. Pemerintah dan DPR seyogyanya mempertimbangkan hal ini. 

Sementara itu, agar aturan baru ini tidak malah merusak industri keuangan, perlu pembenahan serius OJK. Ini mencakup peningkatan kompetensi sebagai penyidik yang handal, bersih, dan berintegritas. OJK juga harus meninggalkan sikap lembaga yang selama ini sangat pro terhadap industri keuangan, khususnya korporasi besar.

Tanpa perbaikan tersebut, kewengangan sebagai penyidik tunggal akan membuat sektor ini menjadi rimba raya yang dikuasai oleh koneksi dan pemodal kuat. Pelaku industri besar yang dekat dengan OJK dapat terus melakukan pelanggaran tanpa takut terbelenggu aturan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

2 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

16 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

17 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

18 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

24 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

42 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

51 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024