Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Puncak Komedi Pemberantasan Korupsi

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Pemanjat profesional memasang spanduk raksasa bertuliskan Berani Lapor Hebat di gedung KPK Lama, Jakarta, 26 Maret 2018. Pemasangan spanduk raksasa ini untuk mengingatkan para penyelenggara negara atau pejabat negara segera melaporkan harta kekayaannya ke LHKPN KPK sebelum batas waktu pelaporan. TEMPO/Imam Sukamto
Pemanjat profesional memasang spanduk raksasa bertuliskan Berani Lapor Hebat di gedung KPK Lama, Jakarta, 26 Maret 2018. Pemasangan spanduk raksasa ini untuk mengingatkan para penyelenggara negara atau pejabat negara segera melaporkan harta kekayaannya ke LHKPN KPK sebelum batas waktu pelaporan. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

JANGAN jadi pejabat jika ingin kaya. Ungkapan ini sering kita dengar. Tahun lalu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron menasihati para pejabat Sulawesi Tenggara dalam rapat koordinasi pengawasan internal. Agustus lalu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menasihati anak buahnya agar tak berharap sugih selama menjadi pegawai negeri.

Agaknya, nasihat-nasihat itu sudah klise. Sebab, fakta menunjukkan sebaliknya. Harta pejabat kita melebihi para pengusaha. Tengok saja harta Arifin. Ia Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta yang punya kekayaan Rp 24,59 miliar. Atau mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang punya kekayaan hampir Rp 180 miliar. Belanja bulanan Inspektur Jenderal Ferdy Sambo sewaktu menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Rp 600 juta, padahal gajinya hanya Rp 35 juta.

Para penegak hukum hanya bisa menyatakan harta para pejabat kita tak wajar tanpa bisa menelusurinya. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata hanya bisa menyentil para pejabat Jakarta dalam rapat koordinasi di Balai Kota pada 15 Desember 2022. Ia mengatakan ada pejabat DKI punya aset 20-25 bidang tanah. Marwata berharap para pejabat itu mendapatkannya dengan cara halal.

Jika kita serius memerangi korupsi, KPK seharusnya tak hanya mengimbau apalagi menasihati pejabat. Kekuasaan itu cenderung korup. Menjadi pejabat itu gampang korupsi, karena ada kebutuhan dan didukung aturan. Maka, mestinya, KPK proaktif menelusuri kekayaan para pejabat kita. Buat apa KPK mewajibkan para pejabat melaporkan harta mereka jika menemukan kekayaan tak wajar malah menceramahinya, bukan mengusutnya.

Baca juga: Disorot KPK, Simak Daftar Harta Kekayaan para Pejabat Pemprov DKI Jakarta

Masalahnya, hukum kita belum mengadopsi cara mengusut kekayaan pejabat negara yang diduga berasal dari sumber tak sah atau illicit enrichment. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang belum mengaturnya. Apalagi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak mengakui pembuktian terbalik harta pejabat negara. Memasukkannya dalam UU Perampasan Aset, dijegal para politikus.

Dalam soal ini, kita ketinggalan oleh Argentina, India, Australia, Brunei Darussalam, bahkan Cina. Aturan-aturan di negara itu mengadopsi illicit enrichment karena menjadi Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Indonesia sudah meratifikasinya pada 2006 bersama 43 negara lain. Tapi, konvensi ini belum jadi landasan hukum mencegah korupsi. Illicit enrichment baru jadi pelengkap mengusut korupsi seseorang untuk memperkuat alat bukti.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jangankan memburu harta tak wajar pejabat yang butuh usaha keras dan biaya mahal, menindak korupsi yang terang-terangan saja kini jadi perkara sulit. Presiden Jokowi menganggap penindakan korupsi menghambat pembangunan. Akhirnya, ia merevisi UU KPK dan menempatkan lembaga ini berada di bawahnya. KPK pun tak lagi independen dan cenderung politis mengusut dugaan korupsi.

Belum lagi memasukkan illicit enrichment butuh revisi undang-undang. Artinya, harus melibatkan DPR. Sementara, menurut survei Transparency International Indonesia (TII) dari tahun ke tahun, DPR dipersepsikan publik sebagai lembaga paling korup. Para anggota DPR bisa jadi akan bersatu-padu menghadang ketentuan illicit enrichment karena bisa merugikan mereka. Mereka hanya antusias membahas aturan-aturan yang menguntungkan segelintir kalangan seperti UU Cipta Kerja ataupun UU Ibu Kota Negara.

Jadi, berharap Indonesia bebas korupsi masih jauh panggang dari api. Pemberantasan korupsi hanya manis di bibir. Tiap pidato, Jokowi bilang korupsi kejahatan luar biasa, tapi ia menumpulkan taji KPK. Pemerintahan ini terkesan menganggap korupsi adalah “oli” pembangunan. Karena itu, jangankan punya ide memasukkan illicit enrichment dalam undang-undang, memberantas korupsi saja dianggap menghalangi program pemerintah.

Puncak komedi pemberantasan korupsi ditabuh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan pekan lalu. Di depan Ketua KPK Firli Bahuri dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024, ia mengatakan operasi tangkap tangan KPK terhadap pejabat yang diduga korupsi membuat citra pemerintah jelek. Pak Luhut benar. Indonesia akan terlihat bersih dan bebas korupsi kalau tak ada pejabat yang ditangkap karena korupsi.

Baca juga: Misteri Sumber Harta Kekayaan Pejabat DKI yang Jadi Sorotan KPK

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

16 jam lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

14 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

15 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

15 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

16 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

22 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

50 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024