Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Solusi Tanggung Subsidi Energi

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Rice Cooker, alat yang dirancang untuk menanak ataupun menghangatkan nasi. (Shutterstock)
Rice Cooker, alat yang dirancang untuk menanak ataupun menghangatkan nasi. (Shutterstock)
Iklan

Editorial Tempo.co

---

Dalam urusan subsidi energi, pemerintah sudah menyerupai kancil. Banyak betul akalnya dalam membuat kebijakan. Hanya saja, tidak seperti kancil yang cerdik, langkah pemerintah serba tanggung dan tidak jelas arahnya.

Lihat saja program terbaru soal bagi-bagi penanak nasi listrik untuk masyarakat miskin. Pemerintah berencana membagikan 680 ribu unit penanak nasi listrik atau rice cooker tahun depan. Program ini diklaim mendukung pemanfaatan energi bersih, meningkatkan konsumsi listrik per kapita, hingga menghemat ongkos memasak bagi masyarakat.

Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang menggagas program ini, menanak nasi dengan rice cooker lebih hemat ketimbang menggunakan kompor liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram. Dalam paparannya, program rice cooker gratis ini disebut bisa mengurangi volume pemakaian LPG 3 kg hingga 19.600 ton atau menghemat subsidi energi Rp 52,2 miliar per bulan.

Untuk lebih meyakinkan publik, kementerian yang dipimpin Arifin Tasrif ini bahkan sampai membuat hitungannya. Menanak nasi dengan kompor gas disebutkan membutuhkan konsumsi energi sebanyak 2,4 kilogram per bulan. Total biayanya Rp 16.800. Sedangkan biaya menanak nasi dengan rice cooker hanya Rp 10.396 per bulan. Konsumsi energinya 5,25 kilowatt-jam (kWh). Walhasil, ada penghematan sebesar Rp 6.404 per bulan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Niat pemerintah ini sesungguhnya baik. Subsidi LPG 3 kg terus melonjak tanpa terbendung—tahun ini dianggarkan mencapai Rp134 triliun. Hampir semua rumah tangga, sekitar 80 persen, menggunakan LPG 3 kg. Padahal, gas subsidi tersebut seharusnya hanya untuk rumah tangga tidak mampu.

Rencana mengalihkan sumber energi untuk dapur rumah tangga miskin dari gas ke listrik sudah tepat. Dibandingkan subsidi LPG 3 kg yang tidak terkendali, subsidi listrik bisa tepat sasaran karena langsung diberikan kepada keluarga miskin yang berhak dalam bentuk tarif khusus untuk pelanggan Perusahaan Listrik Negara 450 VA dan 900 VA.

Tapi untuk itu, pemerintah semestinya membuat program yang masuk akal untuk mendorong rumah tangga penerima subsidi beralih menggunakan listrik untuk memasak. Sambil, di sisi lain, subsidi LPG 3 kg dihentikan.

Sebenarnya pemerintah sudah punya program yang bagus yakni konversi kompor gas ke kompor induksi bagi keluarga pengguna listrik 450 VA yang diluncurkan pemerintah beberapa waktu lalu. Untuk program tersebut, melalui Perusahaan Listrik Negara pemerintah membagikan kompor induksi dan alat masak secara gratis dan menaikkan daya listrik keluarga penerima subsidi tanpa biaya. Sembari itu, subsidi LGP 3 kg akan dikurangi secara bertahap. Uji coba di beberapa kota berhasil baik. Mayoritas rumah tangga miskin yang menjadi target dengan senang hati beralih karena pengeluaran bulanan mereka untuk energi menjadi lebih murah. Anehnya, pemerintah menghentikan program bagus tersebut dan sekarang malah mencanangkan program bagi-bagi penanak nasi elektrik yang tidak jelas arahnya.

Pemerintah berencana membagi dua jenis rice cooker yakni yang berdaya listrik 200 watt dan 300 watt. Rencana ini membuat dahi berkernyit. Sebab, pelanggan listrik 450 VA yang masuk kategori masyarakat miskin tentu harus menambah daya listriknya agar tidak jeglek saban kali dipakai untuk menanak nasi. Artinya, masyarakat kecil lagi yang dibebani dan dibikin repot.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.