Sekolah Benteng Utama Pencegahan Pelecehan Seksual

Tempo.co

Editorial

ilustrasi pelecehan seksual (pixabay.com)

Editorial Tempo.co

NYARIS tidak ada tempat aman bagi anak-anak dari incaran predator seksual, bahkan di sekolah. Gelar “sekolah ramah anak” kini jadi sekadar merek jualan lembaga pendidikan karena belum tentu sekolah ramah anak benar-benar bebas dari tindakan pelecehan seksual. Sebab, faktanya, pelecehan seksual anak di sekolah makin marak. 

Kasus terbaru terungkap pekan lalu. Di sebuah sekolah dasar negeri di Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, seorang guru kontrak melakukan pelecehan seksual kepada delapan siswa setahun silam. Orang tua tiga siswa sudah melaporkannya ke Kepolisian Resor Metro Kota Bekasi. Polisi kini memburu pelakunya yang diduga kabur ke Sumatera Utara. 

Semestinya polisi tak sulit menangkapnya. Polisi tak perlu ragu menindaknya secara hukum karena pelecehan seksual adalah kejahatan paling biadab, apalagi kepada anak-anak. Jangan menunggu kasusnya viral di media sosial baru polisi bertindak. Menangani pelecehan seksual bahkan seharusnya terselubung karena ada hak korban yang harus dilindungi.

Jangan ada lagi dalih “restorative justice” menangani pelecehan seksual. Perintah Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar polisi mengedepankan keadilan restoratif menangani pengaduan hukum, tak berlaku bagi kejahatan seksual. Undang-Undang Perlindungan Anak sudah menetapkan sanksi bui 15 tahun bagi predator seksual.

Tapi menangani pelecehan seksual tak cukup dengan pidana, terutama di sekolah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mesti membuat database pelaku pedofilia, terutama dari kalangan pengajar. Seleksi guru mesti lebih ketat lagi. Tak hanya mereka harus pintar dan cerdas secara intelektual, seleksi guru mesti melacak latar belakang dan perilakunya.

Pendidikan seksual, terutama pengenalan terhadap jenis-jenis pelecehan, mesti mulai diajarkan di sekolah dasar. Tak hanya kepada murid, juga penataran kepada guru. Sehingga sekolah bisa menjadi tempat aman bagi siswa yang durasi jam belajarnya kian panjang.

Sekolah juga bisa menjadi tempat pengaduan pertama jika terjadi kekerasan seksual kepada siswa. Orang tua siswa tak mesti melulu mengandalkan jalan terakhir, yakni polisi dan semesta media sosial untuk mendapatkan perhatian penanganan pelecehan seksual yang menimpa anak-anak mereka.

Pendidikan seksual di sekolah juga mesti komplet dengan tata cara pendampingan kepada korban: dari perlindungan pengaduan, penanganan, hingga pelaporannya kepada penegak hukum. Tanpa sistem yang komprehensif, sekolah akan menjadi tempat paling tidak aman bagi anak-anak terlindung dari predator seksual.

Trauma pelecehan seksual di usia belia bukan perkara remeh. Sekolah mesti jadi benteng utama melindungi generasi muda agar bonus demografi yang digadang-gadang bisa menjadi basis Indonesia Emas 2045 benar-benar berkualitas.






Momentum Menata Ulang Model Bisnis BPJS Kesehatan

1 hari lalu

Momentum Menata Ulang Model Bisnis BPJS Kesehatan

Pemerintah berencana membuat BPSJ Kesehatan khusus orang kaya. Solusi pemerataan jaminan kesehatan bagi masyarakat.


Prioritas Kerja dan Energi Baru Komnas HAM

6 hari lalu

Prioritas Kerja dan Energi Baru Komnas HAM

Komnas HAM periode 2022-2027 telah melaksanakan sidang paripurna yang menghasilkan keputusan struktur kepemimpinan dan sembilan prioritas kerja untuk enam bulan kedepan.


Catatan untuk KTT G20: Perubahan Sistem, Bukan Substitusi Energi

14 hari lalu

Catatan untuk KTT G20: Perubahan Sistem, Bukan Substitusi Energi

Peningkatan permintaan dan penjualan EV telah memicu penambangan besar-besaran nikel, kobalt, lithium, mangan dan bahan baku materai listrik lainnya di berbagai negara, termasuk Indonesia.


Jalan Mundur Transportasi Jakarta

15 hari lalu

Jalan Mundur Transportasi Jakarta

Sesat pikir yang sama, atau juga karena kepentingan politik jangka pendek, menyebabkan upaya mendorong penduduk Jakarta menggunakan sepeda menjadi mandek.


Kisruh Boyongan ke TV Digital

22 hari lalu

Kisruh Boyongan ke TV Digital

Selama ini, siaran TV analog didominasi oleh para konglomerat. Selama bertahun-tahun, frekuensi spektrum 700 megahertz (MHz) dikuasai 14 stasiun televisi nasional.


23 hari lalu


Belajar dari Kasus Brigadir J dan Stadion Kanjuruhan: Siapa yang Menanggung Biaya Pemeriksaan Forensik?

27 hari lalu

Belajar dari Kasus Brigadir J dan Stadion Kanjuruhan: Siapa yang Menanggung Biaya Pemeriksaan Forensik?

Kasus Brigadir J dan Tragedi Kanjuruhan menggambarkan bahwa praktik kedokteran forensik belum sepenuhnya menjadi bagian sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Sudah ada aturan, namun masih ada yang sumir.


Salah Kaprah Sanksi Pengganti Tilang Manual

29 hari lalu

Salah Kaprah Sanksi Pengganti Tilang Manual

Sanksi sosial seperti membaca Alquran sebagai pengganti tilang manual tidak perlu. Polisi sebaiknya fokus ke edukasi dan sosialisasi penerapan tilang elektronik


Pemerintah Gagal Lindungi Ginjal Anak

34 hari lalu

Pemerintah Gagal Lindungi Ginjal Anak

Meluasnya gagal ginjal akut pada anak karena Kemenkes dan BPOM tidak sigap dalam mencegah obat sirop berbahaya beredar di masyarakat.


Pembunuhan Berencana dalam Perspektif Psikologi Kriminal & Kriminologi

41 hari lalu

Pembunuhan Berencana dalam Perspektif Psikologi Kriminal & Kriminologi

Kualitas dalam pencegahan dan penanganan terjadinya tindak pidana lah yang mestinya diprioritaskan oleh penegak hukum terutama Penyidik agar mampu independen tanpa menghiraukan pengaruh relasi kuasa dan atau jabatan apapun itu bentuknya.