Kisruh Boyongan ke TV Digital

Tempo.co

Editorial

Petugas dari Kominfo saat memberi penjelasan pemakaian Set Top Box atau STB kepada warga di posko penanganan bantuan sebagai perangkat konverter siaran TV digital ke televisi jenis analog di Depok, Jawa Barat, Kamis, 3 November 2022. TEMPO/Subekti.

Editorial Tempo.co

--

SUDAH terlambat, kibang-kibut pula peralihannya. Indonesia semestinya belajar dari negara-negara yang lebih dulu mengalihkan siaran televisi analog ke digital (analog switch off/ASO). Migrasi siaran tak semudah membalik telapak tangan sehingga butuh persiapan yang matang dalam banyak aspek agar peralihan berjalan mulus.

Tanda-tanda kekacauan bisa diperkirakan sejak awal. Tahap pertama dan kedua pelaksanaan ASO terus dimundurkan hingga diputuskan serentak pada 2 November lalu. Pemerintah awalnya menargetkan tahap pertama menyuntik mati siaran TV analog diberlakukan di Jakarta dan daerah penyangganya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, pada Agustus 2022. Namun kebijakan ini urung dilaksanakan karena set top box (STB), alat penangkap siaran digital, untuk masyarakat miskin baru tersalurkan 63,4 persen.

Tahap kedua pada Oktober juga ditunda setelah Kementerian Komunikasi dan Informatika menerima keberatan dari Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI). Sejak dicanangkan dua tahun lalu, sosialisasi hingga pembagian STB mestinya digencarkan sejak awal sehingga berbagai problem sudah reda menjelang penghentian siaran analog. Hingga siaran analog resmi disetop pekan lalu, masih banyak masyarakat yang bingung mengapa televisinya tak bisa lagi menangkap siaran.

Migrasi dari siaran analog ke digital sebenarnya kebijakan bagus. Satu spektrum frekuensi yang dulu hanya dikuasai satu lembaga penyiaran swasta kini bisa digunakan 12 saluran televisi digital. Publik pun akan mempunyai banyak pilihan tontonan. Bertambahnya jumlah lembaga penyiaran akan mendorong kompetisi dalam menghasilkan konten berkualitas. Selain itu, sisa frekuensi bisa digunakan untuk pengembangan internet cepat.

Selama ini, siaran TV analog didominasi oleh para konglomerat. Selama bertahun-tahun, frekuensi spektrum 700 megahertz (MHz) dikuasai 14 stasiun televisi nasional. Frekuensi publik tersebut kerap disalahgunakan oleh sejumlah pemilik stasiun TV swasta untuk kampanye politik dan mengeruk duit dari iklan. Mereka pun mengakali kewajiban TV berjaringan dengan membuat anak perusahaan di daerah, padahal kontennya berasal dari kantor pusat di Jakarta.

Stasiun TV swasta yang demikian dibiarkan mengakali undang-undang dan tak dijatuhi sanksi. Tak pernah juga ada hukuman yang tegas terhadap lembaga penyiaran yang terang-terangan menyahgunakan frekuensi publik. Kekusutan penerapan ASO yang terjadi sekarang juga buah dari ketidaktegasan pemerintah tersebut.

Jika pemerintah tegas dan punya tekad kuat, sejak meratifikasi perjanjian migrasi analog ke digital yang disepakati dalam Konferensi Radio Komunikasi Regional yang digelar Organisasi Telekomunikasi Sedunia (ITU) di Jenewa, Swiss, pada 2006, harusnya ASO dipayungi undang-undang. ASO dulu jalan di tempat karena hanya diatur Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika. Pengusaha stasiun TV menggugat aturan tersebut dan meminta pemerintah menggunakan dasar undang-undang. Baru dua tahun terakhir ASO dikebut dengan tatakan Pasal 60A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Cipta Kerja.

Kini, setelah siaran TV analog resmi dihentikan, Hary Tanoesoedibjo, salah satu pemilik jaringan televisi swasta, berencana menggugat secara perdata dengan mengatasnamakan masyarakat miskin yang diklaim mengalami kerugian atas peralihan dari analog ke digital. Kita patut mengecam Hary Tanoe jika maksud dia sebenarnya menolak ASO demi melindungi kerajaan bisnisnya belaka. Pelaksanaan ASO memang masih compang-camping, namun perlu terus dikawal agar faedahnya bisa terwujud.

Baca juga: Sederet Pro-Kontra Migrasi TV Digital antara Mahfud MD dan Hary Tanoe






Momentum Menata Ulang Model Bisnis BPJS Kesehatan

1 hari lalu

Momentum Menata Ulang Model Bisnis BPJS Kesehatan

Pemerintah berencana membuat BPSJ Kesehatan khusus orang kaya. Solusi pemerataan jaminan kesehatan bagi masyarakat.


Prioritas Kerja dan Energi Baru Komnas HAM

6 hari lalu

Prioritas Kerja dan Energi Baru Komnas HAM

Komnas HAM periode 2022-2027 telah melaksanakan sidang paripurna yang menghasilkan keputusan struktur kepemimpinan dan sembilan prioritas kerja untuk enam bulan kedepan.


Sekolah Benteng Utama Pencegahan Pelecehan Seksual

8 hari lalu

Sekolah Benteng Utama Pencegahan Pelecehan Seksual

Menangani pelecehan seksual tak cukup dengan pidana, terutama di sekolah. Trauma pelecehan seksual di usia belia bukan perkara remeh.


Catatan untuk KTT G20: Perubahan Sistem, Bukan Substitusi Energi

14 hari lalu

Catatan untuk KTT G20: Perubahan Sistem, Bukan Substitusi Energi

Peningkatan permintaan dan penjualan EV telah memicu penambangan besar-besaran nikel, kobalt, lithium, mangan dan bahan baku materai listrik lainnya di berbagai negara, termasuk Indonesia.


Jalan Mundur Transportasi Jakarta

15 hari lalu

Jalan Mundur Transportasi Jakarta

Sesat pikir yang sama, atau juga karena kepentingan politik jangka pendek, menyebabkan upaya mendorong penduduk Jakarta menggunakan sepeda menjadi mandek.


23 hari lalu


Belajar dari Kasus Brigadir J dan Stadion Kanjuruhan: Siapa yang Menanggung Biaya Pemeriksaan Forensik?

27 hari lalu

Belajar dari Kasus Brigadir J dan Stadion Kanjuruhan: Siapa yang Menanggung Biaya Pemeriksaan Forensik?

Kasus Brigadir J dan Tragedi Kanjuruhan menggambarkan bahwa praktik kedokteran forensik belum sepenuhnya menjadi bagian sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Sudah ada aturan, namun masih ada yang sumir.


Salah Kaprah Sanksi Pengganti Tilang Manual

29 hari lalu

Salah Kaprah Sanksi Pengganti Tilang Manual

Sanksi sosial seperti membaca Alquran sebagai pengganti tilang manual tidak perlu. Polisi sebaiknya fokus ke edukasi dan sosialisasi penerapan tilang elektronik


Pemerintah Gagal Lindungi Ginjal Anak

34 hari lalu

Pemerintah Gagal Lindungi Ginjal Anak

Meluasnya gagal ginjal akut pada anak karena Kemenkes dan BPOM tidak sigap dalam mencegah obat sirop berbahaya beredar di masyarakat.


Kisah Dua Ibu Inovasi 200 Produk Ramah Lingkungan melalui Shopee

41 hari lalu

Kisah Dua Ibu Inovasi 200 Produk Ramah Lingkungan melalui Shopee

Shopee menjadi jembatan antara Demibumi dengan mereka yang sadar akan gaya hidup ramah lingkungan.