Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Banjir dan Salah Diagnosa Pemerintah Kita

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Genangan banjir terlihat di kawasan Tendean setelah hujan turun terus menerus di Jakarta, Kamis, 6 Oktober 2022. Sejumlah daerah di Jakarta Selatan tergenang air setelah hujan deras turun seharian. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Genangan banjir terlihat di kawasan Tendean setelah hujan turun terus menerus di Jakarta, Kamis, 6 Oktober 2022. Sejumlah daerah di Jakarta Selatan tergenang air setelah hujan deras turun seharian. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

Editorial Tempo.co

---

BANJIR besar yang menyerang sejumlah daerah dan nyaris terjadi saban tahun menjadi penanda pemerintah gagal mendiagnosa penyebabnya. Situasi buruk ini diperparah lagi tidak ada mitigasi ketika bencana itu tiba, yang berujung timbulnya korban nyama.

Pekan lalu, banjir kembali melanda dan sudah merenggut nyawa di Jakarta, Bengkulu, dan Aceh. Bencana ini kemungkinan akan berlanjut ke banyak daerah lain, karena cuaca ekstrem diprediksi baru akan mencapai puncaknya pada Desember 2022 ini, hingga awal tahun 2023.

Dalam sepuluh tahun terakhir, banjir begitu mudah terjadi di banyak daerah. Bencana itu datang, seiring masuknya musim hujan. Alih-alih melakukan antisipasi, langkah mitigasi dari pemerintah selalu terlambat. Tak hanya itu, para pengambil kebijakan seolah abai bencana berulang itu setiap tahun semakin parah karena faktor pemanasan global. Kondisi sekarang, yang membuat musim panas dan hujan sudah tak jelas batasnya dan intensitasnya di luar kenormalan, usaha yang lebih dari biasanya seharusnya dilakukan.

Pemerintah pusat dan daerah seperti terjebak dalam rutinitas tanpa ada kepekaan terhadap krisis. Tak ada usaha-usaha nyata dan lebih untuk mencegah banjir. Di kota, gorong-gorong banyak yang tak terurus, bahkan banyak jalan raya tak dilengkapi gorong-gorong yang memadai. 

Sungai-sungai menyempit dibiarkan saja. Daerah resapan yang terus tergerus pembangunan juga tak bisa dicegah. Daerah-daerah cekungan yang sudah diprediksi akan mudah tergenang tak dicarikan solusi agar tak banjir. 

Dampak kondisi cuaca ekstrem saat ini diperparah dengan pembangunan yang serampangan: penduduk dibiarkan membangun semaunya tanpa ada pengawasan dan pengetatan perizinan, bangunan-bangunan hunian, sekolah, dan kantor berdiri tanpa ada kontrol soal aspek keselamatannya baik dari aspek kualitas bangunan atau kelayakan menghadapi ancaman bencana dari sekitar.  Faktor ini yang jadi penyeban hilangnya tiga nyawa dalam banjir di Madrasah Tsanawiyah Negeri 19 Jakarta.

Soal banjir Jakarta dan sekitarnya, Presiden Joko Widodo pernah bilang kalau dia presiden bisa diatasi tapi kenyataannya banjir masih terus terjadi. Mengurus banjir, terutama di Jakarta dan sekitarnya, memang harus menyeluruh, tak bisa parsial. Tapi usaha untuk mencegah dan memitigasi banjir seperti tak pernah optimal.

Salah satu pertimbangan ibu kota negara dipindahkan ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, adalah beban Jakarta yang begitu berat ditambah dengan kondisi alam yang kurang menguntungkan. DKI Jakarta sudah menjadi bagian dari banjir, dan rob. Belum lagi kemacetan, dan intrupsi air laut yang diperkirakan sudah mencapai Jakarta Pusat.

Sialnya, pindahnya ibu kota negara juga dilakukan semborono. Ancaman terhadap tata air yang salah satunya menyangkut sistem hidrologi, tak dihitung secara matang. Kehadiran ibu kota negara malah memperparah bencana ekologis dan merampas wilayah kelola rakyat. Banjir yang menghajar wilayah lingkar satu ibu kota negara pada Agustus lalu, dan pada akhir 2021, mempertegas wilayah itu tidak layak jadi lokasi ibu kota negara.

Krisis iklim kian memperparah banjir karena telah mengakibatkan kenaikan curah hujan dan muka air laut jadi tinggi saat pasang.  Hilangnya desa di Demak yang berbatasan dengan Semarang adalah akibat perubahan iklim, ditambah imbas reklamasi di wilayah itu. Krisis iklim yang mengakibatkan air laut tinggi, dan turunnya permukaan tanah juga menjadi sebab hilangnya Kampung Muarajaya di Kabupaten Bekasi.

Perlu usaha lebih keras lagi dari untuk mengatasi kondisi buruk ini. Mitigasi jangka pendek dan jangka panjang perlu dilakukan di semua daerah, lebih dari sebelumnya. Pengadaan dan pemeliharaan saluran air, normalisasi sungai, juga usaha memperbanyak daerah resapan perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dalam jangka panjang, pembangunan berbasis ekologi harus jadi pilihan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

26 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

34 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

53 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.