Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Deretan Aksi Peretasan Hacker Bjorka, dari Data Pribadi Menkominfo sampai KPU
Deretan Aksi Peretasan Hacker Bjorka, dari Data Pribadi Menkominfo sampai KPU
Iklan

Editorial Tempo.co

----------------------

Pemerintah tak perlu rungsing dengan ulah peretas Bjorka yang membocorkan data pribadi penduduk Indonesia, menteri, hingga Presiden Joko Widodo di media sosial dan forum online jual-beli data ilegal. Tak perlu juga ketar-ketir karena masalah ini kerap berulang dan pemerintah biasanya tak ambil pusing mencari solusinya.

Pembocoran data oleh akun atas nama Bjorka terungkap pada 1 September lalu. Di situs breached.to---forum peretas di internet, dia menjual 1,3 miliar data pendaftaran SIM card atau kartu ponsel di Indonesia yang disebut berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Data meliputi nomor induk penduduk atau NIK, nomor telepon, nama penyedia layanan, dan tanggal pendaftaran. Belakangan, di media sosialnya, ia membocorkan, antara lain, data pribadi Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dan Ketua DPR Puan Maharani, serta surat-surat Badan Intelejen Negara ke Presiden Joko Widodo.

Dengan kasus Bjorka ini setidaknya sudah tujuh kali terjadi kebocoran data sepanjang 2022. Sebelumnya, misalnya, ada kebocoran data nasabah bank, pelanggan PLN, dan Kementerian Kesehatan, yang semua tak jelas penyelesaiannya. Sehingga tak usah kaget kalau pemerintah terkesan lepas tangan soal ini. Publik, terutama pengguna media sosial, tak perlu juga nyinyir menanggapi pernyataan Menteri Johnny bahwa peretasan ini bukan tanggung jawab kementeriannya. Jangan pula mengolok-ngolok nasihat politikus NasDem ini yang meminta masyarakat menjaga nomor induk kependudukan (NIK) dan rajin mengganti kata sandi di platform digital masing-masing. Anggap semua itu kelakar karena pemerintah memang sedang bingung mau memulai dari mana untuk mengatasi peretasan tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bisa jadi karena bingung, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan merespons aksi peretasan ini dengan pernyataan yang terkesan melantur. Misalnya, dia meminta peretas tidak lagi melakukan serangan siber karena yang dirugikan adalah masyarakat. Mungkin karena tergelitik atas pernyataan itu, Bjorka membalas dengan berkomentar: Stop Being An Idiot. Ia juga melontarkan ledekan sedang menunggu ditangkap pemerintah Indonesia, yang ia sebut saat ini tengah melacak keberadaannya di salah satu situs mesin pencari. Pemerintah tak perlu beraksi berlebihan atas ejekan Bjorka. Itu adalah kritik membangun karena sebagian pernyataan tersebut bisa jadi memang benar.

Pernyataan Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Badan Intelejen Negara, serta Badan Siber dan Sandi Negara yang membantah kebocoran itu juga jangan dicibir. Perlu dihargai itu adalah ikhtiar mereka menjaga martabat pemerintah. Apalagi mereka juga berencana membawa kasus ini ke ranah hukum. Kalau pun nanti yang terjadi sebaliknya, ternyata kebocoran itu terbukti benar, mereka sudah punya resep mujarab: menyalahkan masyarakat yang tidak hati-hati menjaga data pribadinya.

Untuk saat ini, sulit rasanya berharap pemerintah Indonesia melakukan tindakan seperti Malaysia. Pada 2017, Malaysia mengalami kebocoran data 46,2 juta pelanggan dari 12 operator seluler. Data yang bocor berisi tanggal lahir, nomor KTP, nomor ponsel, alamat email, hingga password. Pemerintah Malaysia langsung meminta maaf untuk mengembalikan kepercayaan publik, membentuk tim untuk memastikan data yang tersebar dihapus atau diturunkan dari paltform digital, dan tidak diunduh lebih banyak orang. Upaya ini setidaknya menunjukkan ke publik soal tanggung jawab pemerintah.

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan bahwa sistem teknologi dan informasi di negeri ini memiliki celah keamanan yang rentan. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah sangat mendesak disahkan. Presiden Jokowi harus turun langsung memimpin pembenahan, termasuk mengevaluasi Menteri Johnny.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

11 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

25 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

26 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

26 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

27 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

33 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024