Dua Kejahatan Luar Biasa Rektor Unila

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.

Konferensi pers terkait hasil OTT Rektor Unila, di Gedung KPK, Jakarta, Minggu, 21 Agustus 2022. KPK mengungkap nilai uang suap yang telah diterima Rektor Unila Karomani mencapai sekitar Rp 5 miliar. Uang suap tersebut ada yang telah dialih bentuk menjadi deposito hingga emas batangan. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

EDITORIAL TEMPO.CO

--------------------------

Rektor Universitas Lampung atau Unila Karomani yang tertangkap tangan menerima suap sejatinya telah melakukan dua kejahatan luar biasa sekaligus. Selain memperdagangkan kewenangan mengelola kampus untuk kepentingan pribadi, tindakannya juga menodai wajah pendidikan tinggi Indonesia.

Karomani terciduk operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi saat jalan-jalan di Bandung pada Jumatmalam, 19 Agustus lalu. Dia menjadi tersangka suap karena kedapatan meminta uang kepada orang tua calon mahasiswa baru yang akan masuk melalui jalur mandiri dengan nominal Rp 100 juta hingga Rp 350 juta.

Di tangan Karomani, kampus yang sejatinya menjadi lembaga ilmiah untuk melahirkan sarjana yang berpikir ilmiah dan menciptakan generasi yang bertutur logis, obyektif, dan taat asas justru menjadi ajang melacurkan diri. Karomani secara brutal menyalahgunakan kekuasaan dengan membentuk mafia pendidikan menjual kursi mahasiswa secara ilegal.

Sulit dibayangkan kuliah apa yang diharapkan bisa dilahirkan perguruan tinggi, jika proses rekrutmen mahasiswa memakai uang pelicin. Harapan pendidikan tinggi menjadi tempat individu ditempa menjadi seorang profesional dari berbagai macam ilmu bersalin rupa menjadi ajang korupsi. Jika awalannya saja sudah melalui jalur lancung, sudah pasti berimplikasi terhadap sumber daya manusia yang dihasilkan.

Praktik jual beli bangku kuliah seperti di Universitas Lampung ini tidak menutup kemungkinan terjadi di kampus-kampus lain. Semakin mentereng kampus tersebut, makin mahal harga kursinya, kian tinggi pula penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin civitas akademika tersebut. Komersialisasi pendidikan berimbas buruk terhadap perguruan tinggi terutama mempengaruhi iklim akademik di kampus. Wajar kemudian banyak yanga mengeluhkan merosotnya nilai integritas hingga hilangnya keberpihakan kampus terhadap masyarakat.

Selain faktor integritas masing-masing pejabat kampus, persoalan jualan bangku kuliah bisa dihindari jika pengawasan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak lemah. Mendisiplinkan perguruan tinggi menjadi suatu hal mutlak yang harus dilakukan pemerintah.

Perilaku lancung Karomani dan para koleganya merupakan bukti kegagalan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Alih-alih memastikan setiap kampus menjalankan Tri Dharma perguruan tinggi, kampus berubah menjadi ladang bisnis. Jual-beli kursi jalur khusus, serta obral gelar doktor atau profesor kehormatan yang semakin marak belakangan bisa menjadi contoh. Apalagi santer terdengar, gelar kehormatan itu mengandung anyir kepentingan bisnis atau politik para pengelola perguruan tinggi yang memberinya.

Menteri Nadiem tidak boleh lepas tangan dengan segala rupa kerusakan sistem pendidikan tinggi kita. Langkah penting yang bisa dilakukan adalah merapikan penempatan pejabat kampus/rektor lewat melalui seleksi yang ketat dan tranpparan. Bukan seperti sekarang lewat penggiringan politik praktis di ruang-ruang akademis yang ditentukan oleh selera subyektif kekuasaan.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional menjadi amanat konstitusi. Jangan biarkan dirusak perilaku korup, dan sikap merendahkan marwah dunia pendidikan.






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

9 jam lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

3 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

5 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

7 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

9 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

14 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

18 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

21 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

21 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

26 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.