Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ancol Jual Saja

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Logo baru Ancol. TEMPO/Hilman
Logo baru Ancol. TEMPO/Hilman
Iklan

Editorial 

---

KERUGIAN hingga Rp 1,4 triliun sudah cukup bukti PT Pembangunan Jaya Ancol gagal mengelola taman wisata Ancol. Pemerintah DKI Jakarta, sebagai pemilik saham utama perusahaan, mengatur ulang pengelolaan wisata di Pantai Utara Jakarta tersebut. Misalnya, membuka kemungkinan perusahaan swasta internasional menggantikannya.

Lewat lelang terbuka, pemerintah DKI memilih swasta yang bonafid mengelola tempat rekreasi ini. Visinya: jadikan Ancol sebagai tujuan wisata berkelas internasional. Jika Singapura bisa sampai harus menimbun laut, Jakarta mestinya bisa lebih dari mereka.

Zaman berubah, tapi manajemen wisata Ancol berhenti di tahun 1980-an. Jadul. Para direksi, menurut Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Thomas Lembong, lebih sibuk mengurus intrik dan politik kantor ketimbang serius mengelola Ancol. Mereka termakan oleh manajemen lawas yang mementingkan posisi ketimbang hasil nyata.

Baca Juga:

Dengan lelang terbuka, siapa pun perusahaan yang masuk akan mengubah pola pikir pengelolaan Ancol. Jangan-jangan dengan manajemen yang bagus dan meningkatkan layanan wisata, pantai Ancol bisa diakses secara gratis oleh warga Jakarta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Agar tak salah urus, pemerintah daerah mesti berkaca pada pengelolaan Ancol selama setengah abad sejak 1966. PT Pembangunan Jaya Ancol pernah bekerja sama mengelola wisata Ancol dengan swasta lokal. Tapi pengelolaannya amburadul.

Misalnya, pengelolaan mal Ancol Beach City dan Sea World. Mulanya, PT Pembangunan Jaya menyerahkan pengelolaan mal itu kepada PT Wahana Agung Indonesia Propertindo. Wahana Agung lalu menyewakannya kepada PT Mata Elang International Stadium pada Maret 2012. Dua tahun kemudian, kedua perusahaan itu saling menyalahkan soal sewa hingga gugatan ke pengadilan.

Sementara pengelolaan Sea World awalnya kerja sama dengan afiliasi Lippo Grup, PT Sea World Indonesia –dulu bernama PT Laras Tropika Nusantara— pada 1992. Kerja sama pembangunan hingga pengelolaan selama 20 tahun itu berbuntut sengketa di akhir kontrak. Kedua pihak menyoal kelanjutan kontrak hingga aset. Setelah bersengketa, Pembangunan Jaya Ancol baru bisa mengelola wahana aquarium raksasa tersebut tujuh tahun lalu.

Sengketa ini menjadi bukti kekeliruan mengelola aset wisata. Salah urus ini, kata Tom Lembong, yang menjadi pemicu kerugian Ancol tersebut. Politik direksi yang berebut proyek membuat rencana pembangunan hotel bintang lima hanya sampai fondasi bangunan.

Sederet persoalan tersebut harusnya membuat pemerintah Jakarta insaf dan segera membenahi Ancol. Rombak direksi dan komisaris, lalu siap-siap melegonya. Pilih perusahaan bonafid yang serius mengembangkan wisata Jakarta.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

16 jam lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


23 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

29 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.